Tanam Kedelai di Subang

Sumber :

1. detikNews
2. News.Liputan6.com 
3. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
4. KotaSubang.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Menteri Pertanian Suswono, melakukan penanaman kedelai sebagai Pencanangan Gerakan Perluasan Tanam Kedelai kerjasama Kementerian Pertanian RI, Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (14/5/2014). 

Kementerian Dorong Desa terbitkan Perdes

Sumber : 

1. Joglosemar.co
2. SuaraMerdeka.com

Lahan Pertanian Menyempit

Dokumentasi: swaramerdeka.com

SUKOHARJO - Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian menunjuk Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebagai pilot project atau proyek percontohan pengelolaan pertanian modern terpadu. Untuk mewujudkan itu, petani setempat diajak konsolidasi untuk menghilangkan sekat atau pematang sawah seluas dua ratus hektare di sana. Selain itu, Kementerian juga mendesak desa menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang lahan pertanian.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengungkapkan alih fungsi lahan pertanian semakin memprihatinkan. Di mana banyak lahan pertanian yang dipergunakan untuk industri dann perumahan. Termasuk di Kabupaten Sukoharjo.  Padahal, ketersediaan pangan merupakan tolok kemakmuran suatu bangsa. “Penduduk semakin banyak, luas lahan pertanian menyempit, produktivitasnya rendah. Hasilnya juga rendah dan risikonya (gagal panen) justru lebih tinggi. Untuk itu perlu mengubah struktur,” tutur Gatot konsolidasi dan kelompok tani di Balai Desa Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo, Rabu (15/10).

Untuk itu, selain mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu diperjelas atau diturunkan di Perdes. “Seperti yang ada di Bojonegoro, di sana sepakat, sawah dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Di sana disusun Perdes dan saya sudah punya kontrak dengan kepala daerah seluruh Indonesia tentang ini,” tandas Gatot.

Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh desa termasuk Desa Dalangan, Tawangsari untuk menyusun Perdes itu. Termasuk, menyatukan pertanian untuk memaksimalkan penggarapan dengan mesin modern yang digadang-gadang bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Artinya, tidak ada lagi pematang sawah yang menunjukkan batasan sawah satu dengan yang lainnya. “Nanti dibuat batas imaginer dengan patok di pinggir. Setelah menyatu semua baru bisa digarap dengan mesin modern. Tapi ini saya kembalikan kepada petani. Siap tidak?” terangnya.

Menurutnya, pengelolaan pertanian dengan mesin modern prosesnya akan semakin cepat. Mulai dari mengolah tanah, tanam, hingga panen. Pengaturan masa panen pun akan seragam dan lebih maksimal. Program ini juga digadang-gadang mampu menarik minat anak muda untuk terjun di bidang pertanian.

“Tanam hemat lebih murah 30 persen. Tenaga kerja sedikit, bayarannya pun bisa lebih besar. Dengan begitu tanam yang biasanya setahu dua kali bisa 3 kali,” imbuhnya. Kepala Dispertan Sukoharjo, Netty Harjianti mengatakan, penempatan program di Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari ini mengacu salah satu syarat dari kementerian untuk menyediakan lahan lebih dari 100 hektare. Selain itu juga dari petani maupun kelompok tani juga sudah menyatakan kesiapannya. “Dari sisi lahan, petani, lokasi dan hasil panen di Desa Dalangan ini sudah memenuhi syarat dan siap dijadikan percontohan dari Kementerian Pertanian,” ujar Netty.

Dikatakan proyek percontohan ini terus disosialisasikan. “Di Sukoharjo dan daerah lain sawah itu identik dengan adanya pematang, dan dalam program ini pematang tersebut akan dihilangkan dan dijadikan satu untuk diolah dan dikelola bersama,” lanjutnya.

Sofarudin

Kepada Gapoktan dan Brigade Tanam di Grobogan Kementrian Pertanian Salurkan 96 Traktor

Sumber : 

1. Pati Ekspres.co
2. Kedaulatan Rakyat Online

GROBOGAN – Petani Grobogan menerima bantuan 96 unit traktor roda dua dari Kementrian Pertanian (Kementan). Sebanyak 46 unit diantaranya diserahkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sisanya yang 50 unit untuk Brigade Tanam yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinpertan TPH).

Meski untuk Brigade Tanam, namun 50 unit tersebut diperuntukkan kepada petani yang membutuhkan alat pengolah lahan pertanian tersebut. “Dengan bantuan traktor dua roda ini diharapkan petani Grobogan mampu meningkatkan produksi padi sehingga Grobogan bisa mempertahankan sebagai gudangnya pangan Jateng,” kata Wabup Grobogan Icek Baskoro kepada JATENG POS, usai menyerahkan traktor roda dua secara simbolis kepada Poktan dan Gapoktan di halaman Kantor Dinpertan TPH, kemarin.

Selain traktor roda dua, Kementerian Pertanian juga membantu mesin rice transplanter tiga unit. Mesin untuk menanam padi senilai Rp 75 juta perunit tersebut diterimakan kepada Poktan Manunggal Karsa Desa Panunggalan, Poktan Ngudi Makmur Desa Ngraji dan Poktan Jaya Desa Kemloko. Menurut Wabup, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi salah satunya harus menggunakan alat pengolah tanah seperti traktor dan rice transplanter, karena saat ini petani sudah kesulitan mencari tenaga manual.

Sementara itu, Kepala Dinpertan TPH Edhie Sudaryanto menambahkan, di daerahnya terdapat lahan lestari tidak kurang dari 79.000 hektare. Setiap tahunnya, lahan pertanian seluas itu mampu memproduksi padi sekitar 600.000 ton, dan mampu memberi kontribusi untuk pengadaan pangan nasional melalui Bulog  sekitar 30.000 ton. “Setiap tahun Grobogan juga selalu mengalami surplus beras sekitar 300.000 ton,” ungkapnya. (del)

APPSI SIAP BANGUN 100 HEKTARE LAHAN PERTANIAN MODERN

Sumber : Jatimprov.go.id

Gubernur se-Indonesia yang tergabung menjadi anggora Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) siap membangun 100 hektare percontohan pertanian modern di 34 provinsi di Indonesia.

Menteri Pertanian, Suswono, usai Penandatanganan Mou dengan Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI di H Sangri-LA, Surabaya, Senin (6/10) malam mengatakan, pembangunan kawasan 100 hektare lahan pertanian akan dijadikan model pertanian modern dengan menggunakan teknologi mesin menanam padi dan traktor beroda empat tanpa menyentuh tanah merupakan bagian penting pertanian modern.

Diharapkan dengan modernisasi pertanian ini bisa meningkatkan kehilangan hasil dan meningkatkan produksi padi. Sebab Mou antara Kementerian Pertanian RI dengan Gubernur Seluruh Indonesia  tentang pembangunan 100 hektare lahan pertanian per satu provinsi untuk percontohan pertanian modern telah masuk anggaran pemerintahan 2015 yang bisa dikawal oleh para gubernur.

Program pembangunan 100 hektare lahan pertanian di setiap provinsi dilakukan untuk menuju Indonesia dalam kemandirian pangan. Oleh sebab itu dengan dukungan kemauan politik anggaran yang kuat maka diharapkan program tersebut bisa terlaksana dan terwujud dengan baik. Kalau dukungan politik dan anggaran bisa berjalan dengan baik kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia bisa cepat terwujudkan.

Pakar APPSI, Ryaas Rasyid, mengatakan, Mou antara Kementerian Pertanian dengan anggota APPSI dilakukan untuk mendorong kemandirian kedaulatan pangan yang tidak terfokus pada pertanian saja seperti padi, jagung, dan kedelai tetapi termasuk gula dan daging sapi.  

Semntara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat, Mardiasmo, mengatakan Mou antara anggota APPSI dengan BPKP yang dipimpinnya agar butir-butir komitmen sebenarnya sudah terakomodasi dalam UU terbaru tentang pemerintahan daerah pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 berjalan baik. Intinya dalam UU tersebut penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (Apip) dan penguatan peran ekspetorat provinsi dimana setiap ada pengaduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan disampaikan dulu ke APIP dan aparat penegak hukum.

Dikatakan, Mardiasmo, APIP dalam perannya adalah untuk menangani dan menyelesaikan penyimpangan yang bersifat administrasi. Sedangkan APH adalah perannya untuk menangani dan memproses penyimpangan yang bersifat pidana. Hal ini dilakukan untuk membantu para gubernur diseluruh Indonesia sebagai anggota APPSI agar dalam menjalan pemerintahan tanpa korupsi. (ryo,sti)

Brigade Tanam Dilengkapi Hand Tractor

Sumber : Tabloid Sinar Tani

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menyediakan 50 unit hand tractor untuk melengkapi tiap titik brigade tanam dalam rangka percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak. Pada tahun 2013 terdapat 16 titik, sehingga totalnya mencapai 800 unit hand tractor.

Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Ditjen PSP, Bambang Sentosa mengatakan, pada 2013 terdapat 16 titik lokasi cakupan brigade tanam. Masing-masing brigade dilengkapi 50 hand tractor. Jadi total sekitar 800 unit. Pemerintah menargetkan pada 2014, titik lokasi brigade tanam dapat bertambah menjadi tiga atau empat kali lipat dari 2013.

Mengenai luas cakupannya, kata Bambang, satu hand tractor untuk luasan 1.000 hektar. Namun demikian, brigade ini tidak hanya berada di lokasi itu, tapi juga dimobilisir ke kabupaten lainnya. “Karena itu dinas harus bisa menyediakan alat angkut truk atau sewa truk,” katanya.

Bambang mengatakan, ada kemajuan yang dulu pengadaan melalui lelang, tapi kini

Siapa Layak Dapat Bantuan Traktor dan Rice Transplanter

Sumber : Tabloid Sinar Tani
 

Tahun ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan ribuan traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator. Siapa dan pemda mana yang layak dapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) ini?

Teknologi di bidang alat dan mesin pertanian (alsintan) telah berkembang pesat. Permintaan alsintan pun meningkat. Sayangnya harga alsintan umumnya belum terjangkau oleh petani. Kementerian Pertanian pun terus berupaya memfasilitasi kebutuhan alsintan tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2014 ini, bantuan alsintan ditujukan terutama untuk mendukung kegiatan pencapaian target produksi tanaman pangan, khususnya beras, dalam rangka pencapaian surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Salah satu strategi peningkatan produksi tersebut adalah penyempurnaan manajemen teknis yang di antaranya adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak.

Direktur Alsintan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Suprapti mengharapkan penyediaan alsintan ini dapat meningkatkan kemampuan petani dalam peningkatan produksi dalam kuantitas maupun kualitas secara lebih efektif dan efisien.

Menurutnya alsintan memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha tani yakni untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, alsin traktor roda 2 dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Pada sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnya harga alsintan, menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Karena itu pemerintah kembali menggulirkan program bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2014.

Traktor Roda 2

Rice Tranplanter

Khusus alsin chopper ditujukan untuk mendukung program swasembada daging. Cultivator ditujukan untuk peningkatan produktivitas hortikultura.   

Dengan adanya bantuan traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator bagi setiap Kelompok tani/  Gapoktan/ UPJA, diharapkan penerima bantuan akan memperoleh keuntungan yang signifikan dari pemanfaatan alsintan tersebut sehingga ke depan diharapkan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan usahanya maupun untuk membeli alsintan baru lainnya.

Siapa yang Layak?

Kunjungan pada Percontohan Pengolah Pertanian di Desa Dalangan.

Desa Dalangan, Percontohan Pengolah Pertanian

(Kedaulatan Rakyat Online Yogyakarta - Rabu, 15 Oktober 2014)

SUKOHARJO - Kementrian Pertanian menunjuk Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah percontohan pengelolaan pertanian modern terpadu. Total 200 hektare sawah sudah dipersiapkan yang akan dikelola dengan menggunakan peralatan mesin modern. Selain itu pengelolaan juga dilakukan dalam satu manajemen. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Gatot Irianto saat bertemu kelompok tani di Balai Desa Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo, Rabu (15/10/2014).

Dijelaskan, dalam perkembangan lahan pertanian khususnya untuk tanaman pangan semakin tergerus dan menyempit.

Mendaratkan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono harus diapresiasi.

Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus rnampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen "pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi "sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan rnitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara “real time" dalarn bentuk decision support system tool (DSS).

Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (1 piksel 1 x 1 meter) yang diupdate secara real tirne. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.

Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).

Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagainama detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?

Operasional dan prasyarat

Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.