Tanam Kedelai di Subang

Sumber :

1. detikNews
2. News.Liputan6.com 
3. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
4. KotaSubang.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Menteri Pertanian Suswono, melakukan penanaman kedelai sebagai Pencanangan Gerakan Perluasan Tanam Kedelai kerjasama Kementerian Pertanian RI, Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (14/5/2014). 

Kementerian Dorong Desa terbitkan Perdes

Sumber : 

1. Joglosemar.co
2. SuaraMerdeka.com

Lahan Pertanian Menyempit

Dokumentasi: swaramerdeka.com

SUKOHARJO - Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian menunjuk Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebagai pilot project atau proyek percontohan pengelolaan pertanian modern terpadu. Untuk mewujudkan itu, petani setempat diajak konsolidasi untuk menghilangkan sekat atau pematang sawah seluas dua ratus hektare di sana. Selain itu, Kementerian juga mendesak desa menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang lahan pertanian.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengungkapkan alih fungsi lahan pertanian semakin memprihatinkan. Di mana banyak lahan pertanian yang dipergunakan untuk industri dann perumahan. Termasuk di Kabupaten Sukoharjo.  Padahal, ketersediaan pangan merupakan tolok kemakmuran suatu bangsa. “Penduduk semakin banyak, luas lahan pertanian menyempit, produktivitasnya rendah. Hasilnya juga rendah dan risikonya (gagal panen) justru lebih tinggi. Untuk itu perlu mengubah struktur,” tutur Gatot konsolidasi dan kelompok tani di Balai Desa Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo, Rabu (15/10).

Untuk itu, selain mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu diperjelas atau diturunkan di Perdes. “Seperti yang ada di Bojonegoro, di sana sepakat, sawah dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Di sana disusun Perdes dan saya sudah punya kontrak dengan kepala daerah seluruh Indonesia tentang ini,” tandas Gatot.

Untuk itu, pihaknya mendorong seluruh desa termasuk Desa Dalangan, Tawangsari untuk menyusun Perdes itu. Termasuk, menyatukan pertanian untuk memaksimalkan penggarapan dengan mesin modern yang digadang-gadang bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Artinya, tidak ada lagi pematang sawah yang menunjukkan batasan sawah satu dengan yang lainnya. “Nanti dibuat batas imaginer dengan patok di pinggir. Setelah menyatu semua baru bisa digarap dengan mesin modern. Tapi ini saya kembalikan kepada petani. Siap tidak?” terangnya.

Menurutnya, pengelolaan pertanian dengan mesin modern prosesnya akan semakin cepat. Mulai dari mengolah tanah, tanam, hingga panen. Pengaturan masa panen pun akan seragam dan lebih maksimal. Program ini juga digadang-gadang mampu menarik minat anak muda untuk terjun di bidang pertanian.

“Tanam hemat lebih murah 30 persen. Tenaga kerja sedikit, bayarannya pun bisa lebih besar. Dengan begitu tanam yang biasanya setahu dua kali bisa 3 kali,” imbuhnya. Kepala Dispertan Sukoharjo, Netty Harjianti mengatakan, penempatan program di Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari ini mengacu salah satu syarat dari kementerian untuk menyediakan lahan lebih dari 100 hektare. Selain itu juga dari petani maupun kelompok tani juga sudah menyatakan kesiapannya. “Dari sisi lahan, petani, lokasi dan hasil panen di Desa Dalangan ini sudah memenuhi syarat dan siap dijadikan percontohan dari Kementerian Pertanian,” ujar Netty.

Dikatakan proyek percontohan ini terus disosialisasikan. “Di Sukoharjo dan daerah lain sawah itu identik dengan adanya pematang, dan dalam program ini pematang tersebut akan dihilangkan dan dijadikan satu untuk diolah dan dikelola bersama,” lanjutnya.

Sofarudin

Kepada Gapoktan dan Brigade Tanam di Grobogan Kementrian Pertanian Salurkan 96 Traktor

Sumber : 

1. Pati Ekspres.co
2. Kedaulatan Rakyat Online

GROBOGAN – Petani Grobogan menerima bantuan 96 unit traktor roda dua dari Kementrian Pertanian (Kementan). Sebanyak 46 unit diantaranya diserahkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sisanya yang 50 unit untuk Brigade Tanam yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinpertan TPH).

Meski untuk Brigade Tanam, namun 50 unit tersebut diperuntukkan kepada petani yang membutuhkan alat pengolah lahan pertanian tersebut. “Dengan bantuan traktor dua roda ini diharapkan petani Grobogan mampu meningkatkan produksi padi sehingga Grobogan bisa mempertahankan sebagai gudangnya pangan Jateng,” kata Wabup Grobogan Icek Baskoro kepada JATENG POS, usai menyerahkan traktor roda dua secara simbolis kepada Poktan dan Gapoktan di halaman Kantor Dinpertan TPH, kemarin.

Selain traktor roda dua, Kementerian Pertanian juga membantu mesin rice transplanter tiga unit. Mesin untuk menanam padi senilai Rp 75 juta perunit tersebut diterimakan kepada Poktan Manunggal Karsa Desa Panunggalan, Poktan Ngudi Makmur Desa Ngraji dan Poktan Jaya Desa Kemloko. Menurut Wabup, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi salah satunya harus menggunakan alat pengolah tanah seperti traktor dan rice transplanter, karena saat ini petani sudah kesulitan mencari tenaga manual.

Sementara itu, Kepala Dinpertan TPH Edhie Sudaryanto menambahkan, di daerahnya terdapat lahan lestari tidak kurang dari 79.000 hektare. Setiap tahunnya, lahan pertanian seluas itu mampu memproduksi padi sekitar 600.000 ton, dan mampu memberi kontribusi untuk pengadaan pangan nasional melalui Bulog  sekitar 30.000 ton. “Setiap tahun Grobogan juga selalu mengalami surplus beras sekitar 300.000 ton,” ungkapnya. (del)

APPSI SIAP BANGUN 100 HEKTARE LAHAN PERTANIAN MODERN

Sumber : Jatimprov.go.id

Gubernur se-Indonesia yang tergabung menjadi anggora Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) siap membangun 100 hektare percontohan pertanian modern di 34 provinsi di Indonesia.

Menteri Pertanian, Suswono, usai Penandatanganan Mou dengan Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI di H Sangri-LA, Surabaya, Senin (6/10) malam mengatakan, pembangunan kawasan 100 hektare lahan pertanian akan dijadikan model pertanian modern dengan menggunakan teknologi mesin menanam padi dan traktor beroda empat tanpa menyentuh tanah merupakan bagian penting pertanian modern.

Diharapkan dengan modernisasi pertanian ini bisa meningkatkan kehilangan hasil dan meningkatkan produksi padi. Sebab Mou antara Kementerian Pertanian RI dengan Gubernur Seluruh Indonesia  tentang pembangunan 100 hektare lahan pertanian per satu provinsi untuk percontohan pertanian modern telah masuk anggaran pemerintahan 2015 yang bisa dikawal oleh para gubernur.

Program pembangunan 100 hektare lahan pertanian di setiap provinsi dilakukan untuk menuju Indonesia dalam kemandirian pangan. Oleh sebab itu dengan dukungan kemauan politik anggaran yang kuat maka diharapkan program tersebut bisa terlaksana dan terwujud dengan baik. Kalau dukungan politik dan anggaran bisa berjalan dengan baik kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia bisa cepat terwujudkan.

Pakar APPSI, Ryaas Rasyid, mengatakan, Mou antara Kementerian Pertanian dengan anggota APPSI dilakukan untuk mendorong kemandirian kedaulatan pangan yang tidak terfokus pada pertanian saja seperti padi, jagung, dan kedelai tetapi termasuk gula dan daging sapi.  

Semntara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat, Mardiasmo, mengatakan Mou antara anggota APPSI dengan BPKP yang dipimpinnya agar butir-butir komitmen sebenarnya sudah terakomodasi dalam UU terbaru tentang pemerintahan daerah pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 berjalan baik. Intinya dalam UU tersebut penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (Apip) dan penguatan peran ekspetorat provinsi dimana setiap ada pengaduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan disampaikan dulu ke APIP dan aparat penegak hukum.

Dikatakan, Mardiasmo, APIP dalam perannya adalah untuk menangani dan menyelesaikan penyimpangan yang bersifat administrasi. Sedangkan APH adalah perannya untuk menangani dan memproses penyimpangan yang bersifat pidana. Hal ini dilakukan untuk membantu para gubernur diseluruh Indonesia sebagai anggota APPSI agar dalam menjalan pemerintahan tanpa korupsi. (ryo,sti)

Brigade Tanam Dilengkapi Hand Tractor

Sumber : Tabloid Sinar Tani

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menyediakan 50 unit hand tractor untuk melengkapi tiap titik brigade tanam dalam rangka percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak. Pada tahun 2013 terdapat 16 titik, sehingga totalnya mencapai 800 unit hand tractor.

Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Ditjen PSP, Bambang Sentosa mengatakan, pada 2013 terdapat 16 titik lokasi cakupan brigade tanam. Masing-masing brigade dilengkapi 50 hand tractor. Jadi total sekitar 800 unit. Pemerintah menargetkan pada 2014, titik lokasi brigade tanam dapat bertambah menjadi tiga atau empat kali lipat dari 2013.

Mengenai luas cakupannya, kata Bambang, satu hand tractor untuk luasan 1.000 hektar. Namun demikian, brigade ini tidak hanya berada di lokasi itu, tapi juga dimobilisir ke kabupaten lainnya. “Karena itu dinas harus bisa menyediakan alat angkut truk atau sewa truk,” katanya.

Bambang mengatakan, ada kemajuan yang dulu pengadaan melalui lelang, tapi kini

Siapa Layak Dapat Bantuan Traktor dan Rice Transplanter

Sumber : Tabloid Sinar Tani
 

Tahun ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan ribuan traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator. Siapa dan pemda mana yang layak dapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) ini?

Teknologi di bidang alat dan mesin pertanian (alsintan) telah berkembang pesat. Permintaan alsintan pun meningkat. Sayangnya harga alsintan umumnya belum terjangkau oleh petani. Kementerian Pertanian pun terus berupaya memfasilitasi kebutuhan alsintan tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2014 ini, bantuan alsintan ditujukan terutama untuk mendukung kegiatan pencapaian target produksi tanaman pangan, khususnya beras, dalam rangka pencapaian surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Salah satu strategi peningkatan produksi tersebut adalah penyempurnaan manajemen teknis yang di antaranya adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak.

Direktur Alsintan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Suprapti mengharapkan penyediaan alsintan ini dapat meningkatkan kemampuan petani dalam peningkatan produksi dalam kuantitas maupun kualitas secara lebih efektif dan efisien.

Menurutnya alsintan memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha tani yakni untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, alsin traktor roda 2 dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Pada sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnya harga alsintan, menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Karena itu pemerintah kembali menggulirkan program bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2014.

Traktor Roda 2

Rice Tranplanter

Khusus alsin chopper ditujukan untuk mendukung program swasembada daging. Cultivator ditujukan untuk peningkatan produktivitas hortikultura.   

Dengan adanya bantuan traktor roda 2, rice transplanter, pompa air, chopper dan cultivator bagi setiap Kelompok tani/  Gapoktan/ UPJA, diharapkan penerima bantuan akan memperoleh keuntungan yang signifikan dari pemanfaatan alsintan tersebut sehingga ke depan diharapkan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan usahanya maupun untuk membeli alsintan baru lainnya.

Siapa yang Layak?

Kunjungan pada Percontohan Pengolah Pertanian di Desa Dalangan.

Desa Dalangan, Percontohan Pengolah Pertanian

(Kedaulatan Rakyat Online Yogyakarta - Rabu, 15 Oktober 2014)

SUKOHARJO - Kementrian Pertanian menunjuk Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah percontohan pengelolaan pertanian modern terpadu. Total 200 hektare sawah sudah dipersiapkan yang akan dikelola dengan menggunakan peralatan mesin modern. Selain itu pengelolaan juga dilakukan dalam satu manajemen. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Gatot Irianto saat bertemu kelompok tani di Balai Desa Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo, Rabu (15/10/2014).

Dijelaskan, dalam perkembangan lahan pertanian khususnya untuk tanaman pangan semakin tergerus dan menyempit.

Mendaratkan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono harus diapresiasi.

Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus rnampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen "pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi "sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan rnitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara “real time" dalarn bentuk decision support system tool (DSS).

Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (1 piksel 1 x 1 meter) yang diupdate secara real tirne. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.

Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).

Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagainama detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?

Operasional dan prasyarat

Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.

MODERNISASI PERTANIAN INDONESIA

Modernisasi Pertanian
Indonesia

Penulis :
Dr. Ir. H. Gatot Irianto, MS., DAA.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Edisi, Juli 2014
ISBN : 976-602-71083-0-1 

Kedaulatan Lahan dan Pangan - Mimpi atau Nyata

Kedaulatan Lahan & Pangan
Mimpi atau Nyata

Penulis :
Dr. Ir. Gatot Irianto, MS., DAA.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Edisi Pertama, Desember Tahun 2013
ISBN : 978-979-246-127-5 

PERTANYAAN SEORANG ANAK PETANI

Beberapa pertanyaan ini saya goreskan ketika hati ini sedih dan geram karena gelombang globalisasi perdagangan pangan semakin menggerogoti dan menghancurkan eksistensi petani di segala lini. Pertanyaan selanjutnya muncul dari naluri anak seorang petani yang melihat peluang usaha pemberdayaan petani yang dibiarkan berlalu, sehingga nasib petani belum beranjak baik dengan posisi tawar yang kuat seperti yang terjadi di Negara-negara maju.

Deraan liberalisasi pangan telah menimbulkan ambivalensi antara kesetaraan memperoleh akses pangan dengan harga yang sehat dan dumping yang mempunyai daya bunuh dan tumpas terhadap kompetitor yang luar biasa.

 Gotong royong sebagai nilai luhur falsafah bangsa yang lembut terpaksa harus bertempur melawan individualisme yang menjadi inti neoliberalisme. Sebagai pertarungan ekonomi dan budaya, maka dipastikan pangan global akan mengeliminasi pangan lokal kita. Hancurnya sistem produksi kedelai nasional, anjloknya harga wortel, bawang merah, bawang putih merupakan teladan konkretnya. Ironisnya, masih ada saja yang mengatakan, daripada membeli produk dalam negeri mahal, lebih baik impor dengan harga yang murah.

 Tengoklah di supermarket, sebagian besar didominasi buah impor murah sarat dumping. Tragisnya, pembelinya pegawai negeri bahkan pejabat Pemerintah yang nota benenya digaji dari pajak yang dikutip dari petani sebagai salah komponen masyarakat. Sadarkah kita bahwa pola konsumsi produk impor minded pimpinan nasional (formal maupun nonformal) akan menjadi trend setter masyarakat?.

UJIAN AKHIR SBY-JK

Perlu diingat, pangan adalah urusan perut yang tidak bisa ditawar sebagaimana urusan politik. Ketersediaan yang cukup dan akses yang memadai adalah dua kata kuncinya. Pengalaman menunjukkan, masyarakat miskin rela mempertaruhkan nyawa sekadar untuk memenuhi isi perut, dan bukan untuk memperkaya diri. Fenomena ini perlu diwaspadai jika Pemerintahan SBY-JK jika ingin lulus ujian akhir sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

       

    Daya tahan Pemerintahan SBY-JK terus menghadapi ujian berat, mulai bencana tsunami, separatisme Aceh, ancaman terorisme, bencana alam yang beruntun, gejolak moneter, melambungnya harga minyak, hingga persoalan BLBI. Agaknya, segala cobaan ini belum akan berakhir. Masih ada masalah fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar dan simultan di akhir Pemerintahannya, yaitu persoalan kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) serta lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan mendekati miskin (near poor).

MEWASPADAI KETIDAKADILAN HARGA BERAS

        Predikat sebagai komoditas strategis dan politik yang disandang beras tampaknya justru menjadikan komoditas ini sarat intervensi yang lebih banyak madarot-nya dibandingkan manfaatnya. Begitu banyaknya intervensi ekonomi dan politik Pemerintah melalui Departemen Perdagangan dan Bulog ditambah lagi intervensi swasta melalui tengkulak menyebabkan petani selalu mengalami ketidakadilan harga saat panen raya. Petani yang sebagian besar miskin ”terpaksa dan dipaksa” menerima ”harga senyatanya dan bukan harga yang seharusnya” (harga pokok pembelian Pemerintah/HPP). Ironisnya lagi, mengapa hanya beras saja yang diperlakukan tak adil, sementara harga kedelai dan minyak goreng lebih mudah disesuaikan?

       Mengapa disparitas harga beras dalam dan luar negeri yang mencapai Rp 1.800 tidak bisa dinikmati petani?

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

HAK DASAR ATAS IKLIM

      Tuntutan demokratisasi lingkungan (environmental democratization) dipastikan kian menguat. Konflik yang terjadi akibat tekanan negara maju atas negara pemilik hutan dan desakan negara berkembang terhadap negara industri penyebab utama pemanasan global harus secepatnya diselesaikan.

       Diperlukan sikap menerima dan memberi dari kedua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan terbuka yang justru merugikan nasib penghuni planet Bumi itu sendiri. Pertanyaannya, prasyarat apa yang diperlukan agar negosiasi dua kutub berseberangan mencapai titik temu?

BANJIR EKSEPSIONAL

Istar Husain, seorang warga Banglades, menggambarkan bencana banjir yang mendera negerinya tahun 2007 dengan teramat getir: "Begitu banyak hujan saat ini yang menghanyutkan tepian sungai dengan cepat. Tidak ada tempat yang dapat dituju karena lahan kami menjadi sungai dan kini kami tak punya apa-apa lagi."

       Ilustrasi di atas relevan karena sama persis dengan yang dialami ratusan ribu atau bahkan jutaan warga Indonesia saat ini. Banjir yang menerjang sebagian besar kabupaten di Indonesia saat ini sungguh luar biasa.

       Manusia terseret arus, tertimbun lumpur, dan terkubur hidup- hidup. Korban tewas terus berjatuhan, nyawa seakan tidak berharga, sawah dan permukiman mereka berantakan diterjang banjir. Bendung jebol, jembatan ambruk, jalan tertutup air dengan aliran yang sangat deras sehingga transportasi dan urat nadi perekonomian terputus.

       Biaya tambahan akibat banjir ini harus ditanggung dan dibayar warga miskin, termasuk akibat kacaunya pasokan dan harga bahan pangan.

MALAPETAKA BANJIR

Belum pulih sawah dan permukiman yang rusak diterjang banjir Bengawan Solo pada awal 2008 masyarakat sudah dikejutkan oleh banjir bandang yang melanda Pasuruan dan Bondowoso. Banjir kali ini menerjang permukiman, persawahan, serta memutus arus transportasi dan urat nadi ekonomi. Bahkan menelan korban jiwa.

Jakarta juga tidak luput dari amukan Sungai Ciliwung, Cisadane, dan kali Pesanggrahan, sehingga transportasi dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total dua hari. Pertanyaannya, mengapa malapetaka banjir terjadi di mana-mana dan terus meningkat baik intensitas, frekuensi, durasi, lokasi dan korbannya.

Penyelesaian menyeluruh masalah banjir mutlak diperlukan, tetapi sebelum itu diformulasikan, terlebih dulu semua pihak perlu menyepakati faktor penyebab banjir. Selama ini banyak pihak selalu condong dan berlindung bahwa hujan merupakan faktor determinan penyebab banjir, bukan manusia.

BANJIR, MALAPETAKAN TERENCANA

Awal tahun ini, ada dua perubahan fundamental karakteristik banjir. Dua-duanya mencemaskan: peningkatan frekuensi dan peningkatan durasi banjir dua kali dalam satu musim hujan. Hal ini bisa dilihat saat banjir besar melanda Pati, Blora, Grobogan, dan Juwana, Jawa Tengah. Pada awal Januari, durasinya 7 hari, sedangkan di awal Februari menjadi 14 hari lebih. Di Pati dan Juwana, banjir bahkan belum surut meski sudah berlangsung lebih dari dua minggu.

Sinyal buruk ini mengindikasikan, bilamana degradasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai titik nadirnya, banjir dapat terjadi sepanjang musim hujan. Petani dan masyarakat miskin korban banjir akan langsung merasakan akibatnya. Posisi mereka pasti bertambah sulit.

HAK DASAR ATAS IKLIM

Tuntutan demokratisasi lingkungan (environmental democratization) dipastikan kian menguat. Konflik yang terjadi akibat tekanan negara maju atas negara pemilik hutan dan desakan negara berkembang terhadap negara industri penyebab utama pemanasan global harus secepatnya diselesaikan.
Diperlukan sikap menerima dan memberi dari kedua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan terbuka yang justru merugikan nasib penghuni planet Bumi itu sendiri. Pertanyaannya, prasyarat apa yang diperlukan agar negosiasi dua kutub berseberangan mencapai titik temu?

BANJIR

      Banjir bandang (flash flood) dan genangan (inundation) makin sering terjadi, tidak mengenal musim, waktu, lokasi, dan korbannya dengan besaran yang kian mencemaskan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan tantangan terberat dalam pengelolaan banjir. Dampaknya, lahan dan air dieksploitasi melampaui daya sangganya (buffering capacity), sehingga mendorong degradasi biofisik daerah aliran sungai (DAS) terus terjadi.

       Daerah banjir terus bergerak meluas dari wilayah urban, peri-urban, sampai perdesaan. Praktis, hampir semua DAS di Indonesia rawan banjir atau bencana lainnya. Kerugian akibat banjir dan genangan terus meningkat karena frekuensi banjir besar makin tinggi.

PEMANASAN GLOBAL DAN PERADABAN

Menurut laporan Panel Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim atau IPCC, telah terjadi kenaikan suhu minimum dan maksimum bumi antara 0,5 - 1,5 derajat Celsius. Peningkatan lebih ekstrem bahkan terjadi di kota-kota besar padat penduduk, dengan polusi udara tinggi dan eksploitasi air tanah berlebihan. Kenaikan itu terjadi pada suhu minimum dan maksimum di siang maupun malam hari antara 0,5 sampai 2,0 derajat Celsius.

PERSIAPAN MENGHADAPI KEKERINGAN

Debat besar selalu terjadi setiap terjadi kekeringan. Pertanyaan tentang besaran kekeringan yang selalu mengemuka adalah: daerah mana saja dan berapa luas areal yang mengalami kekeringan? Sampai kapan kekeringan terjadi? Bagaimana dampaknya? Berapa penurunan produksinya? Bagaimana prediksi dan peringatan dininya serta mau dibawa kemana kekeringan itu?

SISTEM DETEKSI DINI KEKERINGAN

Berdasarkan perbedaan orientasi dan keragaman kepentingan terhadap terjadinya kekeringan, maka Pemerintah perlu menyediakan data dan informasi kekeringan serta dampaknya secara real time agar dapat dimanfaatkan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bagian dari pelayanan masyarakat (public services).

BELAJAR DARI KRISIS EKONOMI JILID TIGA

Ada tiga pelajaran penting yang harus dicermati dengan tiga krisis ekonomi tahun 1965, 1997/1998, dan 2005. Pertama, tren besaran krisis. Kedua, dampak krisis terhadap kedaulatan ekonomi. Ketiga, faktor penyebab krisis.

Apabila pendekatan penanganan krisis kali ini tidak mengalami perubahan fundamental, dipastikan krisis ekonomi jilid empat akan terjadi dengan intensitas makin kuat. Frekuensinya pun lebih singkat, durasi dan waktu recovery lebih lama, serta dampak yang jauh lebih dahsyat.

MENYOAL HAK GUNA PAKAI AIR DAN DAMPAKNYA

SETELAH pertambangan dan kehutanan diprivatisasi dan diliberalisasi, maka air merupakan target berikutnya apabila Mahkamah Konstitusi menolak gugatan judicial review Nomor 059-060/PUU-II/2004 yang diajukan oleh 868 warga negara Indonesia dan 16 organisasi masyarakat.

BANJIR DAN GENANGAN EKSEPSIONAL

Banjir dan genangan yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Riau dipastikan bukan merupakan banjir dan genangan biasa, tetapi merupakan kejadian yang luar biasa.

       Pantauan satelit menunjukkan bahwa banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang terakumulasi dan tidak dapat drainase sehingga menyebabkan terjadinya genangan. Paling tidak ada empat argumen mengapa banjir dan genangan kali ini dikatakan luar biasa, yaitu waktunya, besarannya, lokasinya, dan kerugiannya.

BERSAMA (siapa) BISA SWASEMBADA

Pemerintah telah memutuskan bahwa target produksi beras tahun 2007 adalah peningkatan 2 juta ton beras lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2006 dan secara bertahap naik 5 persen tiap tahun.

BANJIR DAN DERITA RAKYAT MISKIN

       Jakarta banjir. Dan banjir kali ini merupakan pengulangan kejadian serupa, lima tahun lalu (2002).

       Sayang, meski merupakan kejadian periodikal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang melakukan antisipasi memadai. Korban dan penerima dampak adalah rakyat miskin karena permukiman, akses jalan, dan infrastruktur porak poranda.

PROYEK BANJIR DAN BANJIR PROYEK

Sungguh sangat ironis, menyedihkan dan memalukan, di saat banyak orang menderita, ada pihak lain yang menjual derita demi kepentingan dan keuntungan pribadi sesaat. Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung para relawan yang tidak kenal lelah, membantu korban banjir.

Pelestarian proyek banjir ini secara fisik sulit dibuktikan, tetapi menilik dari pendekatan pengelolaan, metode penanggulangan, tingginya besaran dan korban banjir, indikasinya sangat kuat.

PANGAN MURAH: PERTARUNGAN ANTARA IMPOR DAN EKPOR?

       Pangan mahal karena diekspor dan pangan murah karena impor dengan harga Dumping sedang bertarung untuk menentukan siapa pemenang dan korbannya. Jawaban atas pernyataan tersebut diuji saat ini dengan melambungnya harga minyak goreng dan susu di atas batas psikologis.

KEKERINGAN DAN KONFLIK AIR

     Musim kemarau kali ini terasa sangat terik, tidak saja pada siang hari, melainkan juga pada malam hari. Petani yang menanam gadu ilegal menjerit kekeringan, sementara yang di hulu menganggap musim kemarau sebagai periode ideal untuk meningkatan produktivitas dan pendapatan. Mengapa kekeringan terus berulang dengan besaran terus meningkat? Seperti apa potret kekeringan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan bagaimana solusi menyeluruhnya?

MENYELESAIKAN KONFLIK PANGAN

       Masih ada satu masalah dan ancaman fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar pada akhir Pemerintahan sekarang, yaitu masalah kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) terutama pascapanen raya dan implikasinya terhadap kemiskinan.
Tekanan atas gejolak dan harga pangan dunia ini sulit dihindari Indonesia sebagai konsekuensi globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimotori negara-negara maju untuk melakukan kolonisasi ekonomi baru atas negara berkembang dan miskin.

       Pertanyaan fundamentalnya, akankah gejolak pangan nasional terjadi pascapanen raya? Gejolak harga empat komoditas pangan utama dunia, terigu, kedelai, jagung, dan beras, saat ini telah menyeret Indonesia memasuki pusaran gejolak ekonomi dan politik global dengan masyarakat miskin sebagai korban utamanya. Harga beras dunia yang menyentuh 745 dolar AS menyebabkan posisi Pemerintah terjepit, antara meningkatkan pendapatan petani dan meredam kemiskinan.

INDONESIA MENJADI EKSPORTIR BERAS?

        Pernyataan sekaligus pertanyaan ini sangat menggelitik karena Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan meluncurkan Pekan Padi Nasional (PPN) III yang akan dibuka Presiden tanggal 24 Juli 2008.

       Melalui PPN III ditampilkan kemajuan terkini (state of the art) teknologi padi dan budidayanya mendukung peningkatan produksi padi nasional.

       Keberhasilan ini terefleksi dari keberhasilan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang mampu mendongkrak peningkatan produksi padi 4,98 persen (tahun 2007) dan 4,76 persen (angka ramalan/ARAM II 2008).
Padahal, kita mencatat luas alih fungsi lahan yang mencapai 80 ribu hektare per tahun baru diimbangi pencetakan sawah 25 ribu hektare pada tahun 2007.

       Data statistik ini diperkuat dengan masih stabilnya harga beras dalam negeri pada aral (level) yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar internasional. Pertanyaannya, dengan keberhasilan fantastis yang dicapai tahun 2007 dan 2008, mampukah Indonesia menjadi eksportir beras dunia? Kalau ya, bagaimana dan kalau tidak mengapa?

WASPADA TERHADAP KRISIS DAN KONFLIK AIR

      Krisis ekonomi telah makan korban Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat ini harus bergulat keluar dari lubang jarum ''akses energi'' yang menyeret ke krisis ekonomi dan pangan akibat melambungnya harga minyak dunia.

       Krisis ekonomi telah makan korban Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat ini harus bergulat keluar dari lubang jarum ''akses energi'' yang menyeret ke krisis ekonomi dan pangan akibat melambungnya harga minyak dunia. Energi Pemerintah praktis habis terkuras untuk mencari solusi pemenuhan energi agar terjangkau masyarakat miskin. Krisis dengan magnitude lebih dahsyat dipastikan terjadi bila krisis air mengemuka, karena pasti diikuti krisis pangan dan kesehatan dengan efek sistemik dan permanen.

       Menjadi menyeramkan lagi jika bersamaan dengan itu, terjadi krisis energi dan krisis ekonomi. Konflik vertikal, horizontal, dan diagonal dengan korban masyarakat miskin merupakan dampaknya. Skenario terjadinya krisis energi, air, dan pangan secara simultan disadari benar oleh Pemerintahan SBY-JK.

KELUAR DARI PERANGKAP PANGAN?

Peningkatan kebutuhan pangan terjadi akibat pertambahan penduduk yang relatif tinggi (1,38 persen/tahun) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak perlu mewaspadai fenomena itu.

       Paling tidak ada tiga komoditas pangan nonberas yang perlu dicermati terkait peningkatan permintaan sehingga bisa mendorong keter-gantungan berlebihan atas bahan pangan impor. Gandum, tetua ayam ras (grand parent stock) baik pedaging maupun petelur serta ternak sapi, merupakan tiga komoditas utama yang kini menjadi perhatian publik dan Pemerintah karena ledakan permintaannya.

       Peningkatan permintaan gandum dan daging ayam broiler yang besar akibat promosi dan layanan antar yang amat militan dan didukung industri hulu dan hilir perusahaan multinasional yang tangguh. Kondisi ini diperburuk terbatasnya edukasi media tentang hidup sehat atas pangan berbasis terigu dan daging ayam ras pada kelompok usia produktif dan anak anak.

       Adapun lonjakan peningkatan impor sapi hingga kini terjadi akibat kebijakan Pemerintah untuk mengimplementasikan pelarangan pemotongan betina produktif agar sapi yang dipotong memenuhi potensi bobot potong ideal.

HIKMAH DI BALIK SUPER TOY HL-2

Hikmah apa yang berada di balik kontroversi dan polemik Super Toy HL-2?

    Paling tidak ada dua manfaat yang bisa dipetik. Pertama, masyarakat dididik bagaimana menghasilkan varietas unggul dengan risiko finansial dan sosial yang harus ditanggung inventor. Kedua, kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam merakit varietas baru dengan bahan induk (tetua) yang amat menakjubkan.

       Masyarakat bisa mengetahui betapa panjang dan lama sebuah varietas padi unggul dihasilkan, termasuk biaya, tenaga, dan waktu. Sebagai gambaran, satu varietas baru dihasilkan dari screening terstruktur 40-50 galur (calon varietas) sehingga seorang pemulia padi (perakit varietas baru) harus menyiapkan kombinasi persilangan yang banyak untuk diuji di lapangan. Diperlukan koleksi plasma nutfah (bank gen) yang memadai agar pemulia padi dapat mengintegrasikan sifat-sifat unggul untuk mengatasi berbagai masalah budidaya.

       Ketahanan terhadap cekaman lingkungan (kekeringan, kebanjiran), daya hasil yang tinggi, umur pendek, tahan hama dan penyakit utama (penggerek batang, wereng batang coklat), rasa pulen, kandungan vitamin tinggi, dan banyak lagi.

       Menariknya, Super Toy HL-2 dihasilkan oleh seorang petani lulusan STM, padahal tugas itu biasanya dilakukan oleh pemulia (breeder) dengan pendidikan S-2 bahkan S-3.

ANTISIPASI BANJIR BENGAWAN SOLO

Bengawan Solo kembali mengamuk, membalas dendam lama atas eksploitasi, destruksi, dan keserakahan manusia. Jembatan dan akses jalan putus. Permukiman, sawah, jalan di hulu (Sragen, Madiun) dan hilir (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) terendam banjir. Rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup ditimbun tanah longsor. Tanaman puso, penyakit mewabah, menyebabkan mereka yang sudah tidak berpunya semakin merana.

BANJIR, SIAPA PUNYA?

Areal banjir baru terus tumbuh dan berkembang, bahkan kian tidak terkendali. Maka, menjadi aneh jika ada wilayah Indonesia aman terhadap banjir.

       Dampak banjir menguras habis energi, tenaga, waktu, serta dana masyarakat dan Pemerintah untuk membentuk tanggap darurat maupun penanganan pascabanjir. Diperkirakan, stimulus ekonomi Rp 51 triliun yang dirancang Pemerintah untuk meredam dampak krisis keuangan global akan tereduksi, bahkan tersedot akibat banjir.

       Mengapa komitmen, kesadaran, dan kemauan kita untuk menyelamatkan peradaban manusia, termasuk peradaban ekonomi, sosial, dan budaya belum tumbuh signifikan, bahkan sebaliknya justru kian mencemaskan? Pertanyaan berikut, banjir itu milik siapa, bagaimana mengatasinya?

BOBOLNYA SITU GINTUNG

Apa pun konsekuensinya dan berapa pun biayanya, Pemerintah perlu menyisir dan mengurai secara tuntas dan rinci akar masalah jebolnya reservoir Situ Gintung agar kejadian serupa tidak terjadi pada kemudian hari.

MENGAMATI KETAHANAN PANGAN KITA

Mengapa El Nino begitu mencemaskan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu khusus menggelar rapat koordinasi terbatas?

Ada dua argumen yang mendasari. Pertama, sistem produksi pangan amat sensitif terhadap El Nino dan pasokan air hujan. Kedua, komitmen kuat Pemerintah mempertahankan swasembada pangan menuju ekspor pangan berkelanjutan.

Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah amat signifikan.

PENYUMBATAN BIROKRASI

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengadakan pertemuan puncak pada 29-30 Oktober 2009.

Targetnya, pertumbuhan 2010 di atas 6,3 persen dan akhir 2014 perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7,0 persen. Tahun 2020 terjadi swasembada semua kebutuhan pangan domestik dan ekspor secara simultan sebagai implementasi visi Pemerintah memberi makan dunia.

KOPENHAGEN MAKIN PANAS

Ada tiga argumen mengapa Pertemuan Para Pihak (COP) ke-15 di Kopenhagen makin memanas. Pertama, politik buying time Amerika Serikat dalam target penurunan emisi dan tenggat waktunya; kedua, efek bola salju pemanasan global telah merusak lingkungan sehingga terjadi pemanasan global lebih dahsyat; ketiga, perekonomian dunia yang masih suram sehingga agenda lingkungan bukan menjadi prioritas utama.

MEMAKNAI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN & CHINA

Macetnya perundingan sektor pertanian pada putaran Doha yang diprakarsai World Trade Organization (WTO) telah mendorong liberalisasi sektor pertanian secara bilateral ataupun regional melalui percepatan penurunan/penghapusan tarif.

Indonesia telah meratifikasi perdagangan bebas (FTA) Asean dan China (ACFTA) melalui Keppres 48 Tahun 2004 yang telah berlaku efektif 1 Januari 2010.

Argumennya, pengurangan hambatan ekonomi dan biaya yang lebih murah akan meningkatkan perdagangan, investasi intra regional, meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar lebih besar dengan kesempatan dan skala usaha lebih besar serta meningkatkan daya tarik para pihak dalam modal dan kemampuan.

MASALAH PENEBANGAN LIAR DI DAERAH KONFLIK

Benarkah illegal logging tidak bisa diatasi? Akankah kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar tidak akan kompromi dengan masalah penebangan liar di daerah konflik, seperti Papua dan Aceh dan bukan sekadar sebagai lip service?

MENGAPA HARGA BERAS MELONJAK?

Sejak pertengahan Desember 2009, harga beras merambat naik secara konsisten dan diprediksi masih terjadi sampai akhir Januari. Pertanyaan besar mengemuka: benarkah fenomena ini merupakan fenomena biasa atau merupakan respons pasar atas pasokan beras yang menurun, karena panen raya baru terjadi satu sampai dua bulan mendatang. Ketika harga beras naik sampai dengan awal tahun baru Januari 2010, Pemerintah dan masyarakat masih bisa memaklumi karena ada dampak dari perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru 2010. Kondisi ini masih dianggap sebagai fenomena biasa dan terjadi secara reguler. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika harga beras terus merambat naik bahkan mulai melampaui ambang batas psikologis.

DAMPAK PRIVASI AIR MINUM

MESKI masih ada pro dan kontra, cepat dan pasti, RUU privatisasi penyediaan air minum segera disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR hari ini, 19 Februari 2004. Pemerintah bersama DPR memosisikan "swasta" sejajar koperasi, BUMN, dan BUMD dalam sistem penyediaan air minum.

PERTANIAN DALAM ACFTA

Suka atau tidak, ratifikasi perdagangan bebas ASEAN dan China melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 merupakan keniscayaan. Pemerintah optimistis kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dapat digenjot meski ada saja pengusaha yang khawatir dengan liberalisasi ini dengan berbagai argumennya.

PERDAGANGAN BEBAS PERTANIAN

Suka atau tidak, ratifikasi perdagangan bebas (FTA) ASEAN dan Cina melalui Kepres 48/2004 harus dijalani. Pemerintah berpandangan optimis bahwa kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dapat digenjot meskipun ada saja pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat yang khawatir dengan liberalisasi ini melalui berbagai argumennya. Faktanya, tahap awal sektor pertanian menghasilkan trade balance 2.4 milliar dolar AS dibandingkankan impornya 800 juta dolar AS.

AMANKAH WADUK JATILUHUR?

Ketika tinggi muka air atau TMA Waduk Jatiluhur mencapai 108,96 meter dari batas maksimum 115 meter, banyak orang panik, bingung, bahkan muncul isu Waduk Jatiluhur akan jebol.

ROAD TO BALI, BUMI MAKIN PANAS

Pembangunan Jalan Tol (GATRA/Wisnu Prabowo) Tanpa bermaksud apriori, Pertemuan Para Pihak/Conference of Parties/COP Ke-13 bagi peratifikasi Protokol Kyoto (tanpa Amerika) maupun peserta konvensi (dengan Amerika) tentang perubahan iklim untuk penurunan dan stabiliasi emisi gas rumah kaca akan sulit dicapai. Argumennya, sekalipun mengikat secara hukum (legally binding), karena sifatnya voluntary basis dan saling menguntungkan, maka sangat sulit menagih komitmen kewajibannya para pihak. Tanpa sanksi yang jelas dan tegas bagi peratifikasi Protokol Kyoto maupun konvensi memosisikan penurunan emisi melalui joint implementation scheme, clean development mechanim, emission trading, dan mekanisme lainnya hanya menjadi wacana.

 Penolakan emiter terbesar Amerika Serikat dengan 36,1% total emisi dunia pada 1990 untuk meratifikasi Protokol Kyoto tanpa redistribusi ke negara ANNEX 1 menyebabkan target penurunan emisi yang menjadi tanggung jawab negeri adidaya itu tidak terjadi. Posisi emisi gas rumah kaca pada saat ini, yang mencapai 20% di atas emisi tahun 1990, menyebabkan stabilisasi gas rumah kaca ke masa dasar menjadi sangat berat.

SUDAHKAH PETANI MERDEKA ?

Pertanyaan mendasar ini mengemuka karena pada 17 Agustus 2010 ini, kemerdekaan Indonesia genap berumur 65 tahun. Logika sederhananya, kalau petani Indonesia jumlahnya mencapai 55 persen dari rakyat Indonesia, kemerdekaan Indonesia otomatis merupakan kemerdekaan petani. Kalau tidak, siapa sebenarnya yang menikmati kemerdekaan itu?

Pertanyaan selanjutnya, setelah merdeka, bagaimana kehidupan petani Indonesia? Apakah semakin sejahtera atau sebaliknya, semakin menderita? Benarkah petani kita semakin tidak berdaya, apa indikator kuantitatifnya dan bagaimana memerdekakan petani dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka atau menderita?

LAHAN DAN AIR, UNTUK APA DAN SIAPA?

Pertanyaan pada judul itu pasti dan terus mengemuka ke Pemerintah karena kian banyaknya petani bertanah air Indonesia tidak memiliki tanah (landless), termasuk air, sebagai komponen utama kehidupan.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas kemiskinan masyarakat yang amat sulit ditolong dengan cara dan dana berapa pun besarnya. Sayang, dalam menyikapi persoalan mendasar itu, Pemerintah lebih banyak aman (safety playing) dengan mengedepankan pendekatan teknologi dibandingkan dengan memecahkan masalah esensialnya, yaitu keadilan lahan dan air.

MEWASPADAI SPEKULASI PANGAN

Kontroversi atas harga beras yang konsisten tinggi dan peningkatan produksi beras 2,45 persen (ARAM III BPS 2010) menyisakan tanda tanya besar.

Benarkah harga beras dibentuk oleh mekanisme pasar atau didikte kelompok tertentu? Ke mana surplus beras 5 juta ton saat panen raya Maret-Mei 2010? Siapa yang menyimpan?

Kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan merupakan keharusan. Ini karena, menurut BPS, kenaikan 10 persen harga beras akan menambah jumlah penduduk miskin 2,5 juta jiwa.

NASIB PETANI KEDELAI

Tirani mayoritas importir kedelai berhasil memaksa Pemerintah untuk kesekian kali membebaskan bea masuk kedelai impor. Membanjirnya kedelai impor menjadikan nasib petani kedelai kian terpuruk dan tidak berdaya.

Importir kedelai dengan tameng perajin tahu tempe tanpa peduli menindas dan menggilas lebih dari 3 juta petani kedelai Indonesia, sekaligus menjerumuskan Indonesia masuk perangkap impor kedelai. Fenomena melambungnya harga kedelai yang terus berulang mengindikasikan bahwa pembebasan bea masuk belum menyelesaikan masalah fundamentalnya.

Ironisnya, ketika harga kedelai di tingkat petani anjlok, semua pihak melakukan pembiaran. Tidak ada satu pun yang memperjuangkan nasib petani kedelai.

MALAPETAKA KEKERINGAN

Pentas drama ”malapetaka kekeringan” yang menimpa rakyat miskin sedang berlangsung di depan mata.
Laju penguapan air yang sangat tinggi berlangsung pada periode waktu yang panjang. Air permukaan di waduk, danau, embung, serta sawah terkuras habis, mengering sangat cepat. Tanaman mati kering terbakar terik matahari. Transformasi suhu medium dan kelembaban humid menjadi suhu tinggi, kering, dan gersang menjadikan kekeringan kali ini luar biasa intensitasnya.
Wajar kalau masyarakat panik karena terjadi mendadak. Gagal panen di lahan tadah hujan dengan konsentrasi rakyat miskin tinggi menjadi keniscayaan.

EKSPOR BERAS DAN IP PADI 400

Hingga tahun 2009, diperkirakan akumulasi badai krisis energi dunia dan finansial terus mengguncang dunia.

       Sinyal menguatnya besaran dampak perubahan cuaca yang ditandai dahsyatnya banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia menyebabkan deraan sistem produksi pangan nasional menguat dan kapasitas sangga (buffering capacity) Indonesia terhadap krisis akan kian menurun.

       Menurut analisis data historis banjir, akhir musim hujan dengan banjir dahsyat umumnya diikuti kekeringan luar biasa karena curah hujan tahunan relatif tetap. Perubahan pola curah hujan dan awal musim membuat awal dan masa tanam kian tidak bisa diprediksi dan usaha tani padi penuh ketidakpastian.

KEKERINGAN & PREMANISNE AIR

JAWA Barat sebagai provinsi lumbung air terbesar di Pulau Jawa karena iklim dan curah hujannya paling basah dengan luas hutan lebih baik, terpaksa harus mengalami kekeringan bahkan di beberapa tempat pada periode tertentu harus mengalami krisis air. Ironis memang, tetapi itulah faktanya.

BENCANA ALAM NTT

Kekeringan dan Longsor Melilit Manggarai

       Mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Sebelum longsor, Kabupaten Manggarai, NTT, telah didera kekeringan yang menyebabkan tanaman jagung gagal panen.

       Fakta ini menunjukkan, waktu transisi bencana kian singkat, polanya terus berulang, dan frekuensinya semakin tinggi.

       Penyebab utamanya adalah kinerja pemulihan lingkungan amat memprihatinkan. Indikatornya, pascakekeringan muncul kerawanan pangan atau kelaparan, lalu saat musim hujan terjadi banjir diikuti bencana longsor dan merebaknya penyakit.

LINGKUNGAN HIDUP

Transisi Musim Kemarau

   

        Menurut indikator perubahan iklim, terutama curah hujan, tahun 2007 Indonesia mengalami kemarau basah akibat anomali iklim La Nina sehingga masih ada wilayah yang mengalami musim hujan.

       Meski demikian, di wilayah "endemik" kekeringan, seperti Gunung Kidul, Rembang, Demak, Pati, terjadi exceptional phenomena pada transisi musim hujan ke kemarau yang ditandai dengan berhentinya secara mendadak musim hujan, diikuti peningkatan suhu luar biasa, sehingga menguras sumber air.