Mendaratkan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono harus diapresiasi.

Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus rnampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen "pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi "sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan rnitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara “real time" dalarn bentuk decision support system tool (DSS).

Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (1 piksel 1 x 1 meter) yang diupdate secara real tirne. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.

Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).

Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagainama detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?

Operasional dan prasyarat

Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.

MODERNISASI PERTANIAN INDONESIA

Modernisasi Pertanian
Indonesia

Penulis :
Dr. Ir. H. Gatot Irianto, MS., DAA.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Edisi, Juli 2014
ISBN : 976-602-71083-0-1 

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

HIKMAH DI BALIK SUPER TOY HL-2

Hikmah apa yang berada di balik kontroversi dan polemik Super Toy HL-2?

    Paling tidak ada dua manfaat yang bisa dipetik. Pertama, masyarakat dididik bagaimana menghasilkan varietas unggul dengan risiko finansial dan sosial yang harus ditanggung inventor. Kedua, kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam merakit varietas baru dengan bahan induk (tetua) yang amat menakjubkan.

       Masyarakat bisa mengetahui betapa panjang dan lama sebuah varietas padi unggul dihasilkan, termasuk biaya, tenaga, dan waktu. Sebagai gambaran, satu varietas baru dihasilkan dari screening terstruktur 40-50 galur (calon varietas) sehingga seorang pemulia padi (perakit varietas baru) harus menyiapkan kombinasi persilangan yang banyak untuk diuji di lapangan. Diperlukan koleksi plasma nutfah (bank gen) yang memadai agar pemulia padi dapat mengintegrasikan sifat-sifat unggul untuk mengatasi berbagai masalah budidaya.

       Ketahanan terhadap cekaman lingkungan (kekeringan, kebanjiran), daya hasil yang tinggi, umur pendek, tahan hama dan penyakit utama (penggerek batang, wereng batang coklat), rasa pulen, kandungan vitamin tinggi, dan banyak lagi.

       Menariknya, Super Toy HL-2 dihasilkan oleh seorang petani lulusan STM, padahal tugas itu biasanya dilakukan oleh pemulia (breeder) dengan pendidikan S-2 bahkan S-3.

PENYUMBATAN BIROKRASI

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengadakan pertemuan puncak pada 29-30 Oktober 2009.

Targetnya, pertumbuhan 2010 di atas 6,3 persen dan akhir 2014 perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7,0 persen. Tahun 2020 terjadi swasembada semua kebutuhan pangan domestik dan ekspor secara simultan sebagai implementasi visi Pemerintah memberi makan dunia.

KOPENHAGEN MAKIN PANAS

Ada tiga argumen mengapa Pertemuan Para Pihak (COP) ke-15 di Kopenhagen makin memanas. Pertama, politik buying time Amerika Serikat dalam target penurunan emisi dan tenggat waktunya; kedua, efek bola salju pemanasan global telah merusak lingkungan sehingga terjadi pemanasan global lebih dahsyat; ketiga, perekonomian dunia yang masih suram sehingga agenda lingkungan bukan menjadi prioritas utama.

MEMAKNAI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN & CHINA

Macetnya perundingan sektor pertanian pada putaran Doha yang diprakarsai World Trade Organization (WTO) telah mendorong liberalisasi sektor pertanian secara bilateral ataupun regional melalui percepatan penurunan/penghapusan tarif.

Indonesia telah meratifikasi perdagangan bebas (FTA) Asean dan China (ACFTA) melalui Keppres 48 Tahun 2004 yang telah berlaku efektif 1 Januari 2010.

Argumennya, pengurangan hambatan ekonomi dan biaya yang lebih murah akan meningkatkan perdagangan, investasi intra regional, meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar lebih besar dengan kesempatan dan skala usaha lebih besar serta meningkatkan daya tarik para pihak dalam modal dan kemampuan.

PERTANIAN DALAM ACFTA

Suka atau tidak, ratifikasi perdagangan bebas ASEAN dan China melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 merupakan keniscayaan. Pemerintah optimistis kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dapat digenjot meski ada saja pengusaha yang khawatir dengan liberalisasi ini dengan berbagai argumennya.

PERDAGANGAN BEBAS PERTANIAN

Suka atau tidak, ratifikasi perdagangan bebas (FTA) ASEAN dan Cina melalui Kepres 48/2004 harus dijalani. Pemerintah berpandangan optimis bahwa kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dapat digenjot meskipun ada saja pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat yang khawatir dengan liberalisasi ini melalui berbagai argumennya. Faktanya, tahap awal sektor pertanian menghasilkan trade balance 2.4 milliar dolar AS dibandingkankan impornya 800 juta dolar AS.

SUDAHKAH PETANI MERDEKA ?

Pertanyaan mendasar ini mengemuka karena pada 17 Agustus 2010 ini, kemerdekaan Indonesia genap berumur 65 tahun. Logika sederhananya, kalau petani Indonesia jumlahnya mencapai 55 persen dari rakyat Indonesia, kemerdekaan Indonesia otomatis merupakan kemerdekaan petani. Kalau tidak, siapa sebenarnya yang menikmati kemerdekaan itu?

Pertanyaan selanjutnya, setelah merdeka, bagaimana kehidupan petani Indonesia? Apakah semakin sejahtera atau sebaliknya, semakin menderita? Benarkah petani kita semakin tidak berdaya, apa indikator kuantitatifnya dan bagaimana memerdekakan petani dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka atau menderita?

MERATAPI NASIB PETANI

     Banjir terus berulang dan diprakirakan masih akan muncul karena berdasarkan ramalan lembaga penelitian iklim internasional dan Badan Meteorologi dan Geofisika pada 2008 "la nina" dengan intensitas sedang berpeluang besar untuk terjadi.

       Belum mengering banjir di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Grobogan, Juwana dan Pati, petani sudah menerima kiriman air bah lagi, sehingga mereka hidup dalam rendaman air dalam waktu yang lebih lama. Curah hujan diprakirakan masih sangat tinggi terutama di sentra produksi pangan, mulai pantai utara Jawa baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Padahal saat ini mulai memasuki periode puncak panen raya. Banyak tanaman padi siap panen terendam banjir dan lumpur. Banyak butir padi yang hampa, warnanya hitam, yang terpaksa dipanen lebih muda, sehingga kualitas dan produktivitas panen jauh di bawah standar yang diharapkan.

MENYOAL ALIH FUNGSI LAHAN, KEKERINGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

MESKI topik yang dibahas dalam sidang kabinet adalah kekeringan dan ketahanan pangan, masalah alih fungsi lahan pertanian subur justru mendapat perhatian luar biasa. Kita tahu, sudah banyak perangkat hukum, mulai dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989, Keppres No 33/1990, hingga Surat Edaran (SE) Menteri Negara Agraria No 410-2261 1994, yang mengatur alih fungsi lahan pertanian subur, terutama lahan sawah ke lahan industri. Bahkan, Departemen Pertanian mengusulkan perlunya sawah abadi sebagai pemasok pangan nasional jangka panjang.

Ada tiga pertanyaan esensial, mengapa alih fungsi lahan pertanian subur mendapat perhatian besar. Pertama, faktor apa yang menyebabkan laju alih fungsi lahan pertanian subur demikian tinggi?

Kedua, bagaimana pengaruh alih fungsi lahan terhadap kekeringan dan ketahan pangan nasional?

Ketiga, implikasi kebijakan apa yang harus diambil pemerintah bersama masyarakat agar masalah kekeringan dan ketahanan pangan dapat dipecahkan?