PERSIAPAN MENGHADAPI KEKERINGAN

Debat besar selalu terjadi setiap terjadi kekeringan. Pertanyaan tentang besaran kekeringan yang selalu mengemuka adalah: daerah mana saja dan berapa luas areal yang mengalami kekeringan? Sampai kapan kekeringan terjadi? Bagaimana dampaknya? Berapa penurunan produksinya? Bagaimana prediksi dan peringatan dininya serta mau dibawa kemana kekeringan itu?

SISTEM DETEKSI DINI KEKERINGAN

Berdasarkan perbedaan orientasi dan keragaman kepentingan terhadap terjadinya kekeringan, maka Pemerintah perlu menyediakan data dan informasi kekeringan serta dampaknya secara real time agar dapat dimanfaatkan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bagian dari pelayanan masyarakat (public services).

KEKERINGAN DAN KONFLIK AIR

     Musim kemarau kali ini terasa sangat terik, tidak saja pada siang hari, melainkan juga pada malam hari. Petani yang menanam gadu ilegal menjerit kekeringan, sementara yang di hulu menganggap musim kemarau sebagai periode ideal untuk meningkatan produktivitas dan pendapatan. Mengapa kekeringan terus berulang dengan besaran terus meningkat? Seperti apa potret kekeringan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan bagaimana solusi menyeluruhnya?

WASPADA TERHADAP KRISIS DAN KONFLIK AIR

      Krisis ekonomi telah makan korban Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat ini harus bergulat keluar dari lubang jarum ''akses energi'' yang menyeret ke krisis ekonomi dan pangan akibat melambungnya harga minyak dunia.

       Krisis ekonomi telah makan korban Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat ini harus bergulat keluar dari lubang jarum ''akses energi'' yang menyeret ke krisis ekonomi dan pangan akibat melambungnya harga minyak dunia. Energi Pemerintah praktis habis terkuras untuk mencari solusi pemenuhan energi agar terjangkau masyarakat miskin. Krisis dengan magnitude lebih dahsyat dipastikan terjadi bila krisis air mengemuka, karena pasti diikuti krisis pangan dan kesehatan dengan efek sistemik dan permanen.

       Menjadi menyeramkan lagi jika bersamaan dengan itu, terjadi krisis energi dan krisis ekonomi. Konflik vertikal, horizontal, dan diagonal dengan korban masyarakat miskin merupakan dampaknya. Skenario terjadinya krisis energi, air, dan pangan secara simultan disadari benar oleh Pemerintahan SBY-JK.

AMANKAH WADUK JATILUHUR?

Ketika tinggi muka air atau TMA Waduk Jatiluhur mencapai 108,96 meter dari batas maksimum 115 meter, banyak orang panik, bingung, bahkan muncul isu Waduk Jatiluhur akan jebol.

MALAPETAKA KEKERINGAN

Pentas drama ”malapetaka kekeringan” yang menimpa rakyat miskin sedang berlangsung di depan mata.
Laju penguapan air yang sangat tinggi berlangsung pada periode waktu yang panjang. Air permukaan di waduk, danau, embung, serta sawah terkuras habis, mengering sangat cepat. Tanaman mati kering terbakar terik matahari. Transformasi suhu medium dan kelembaban humid menjadi suhu tinggi, kering, dan gersang menjadikan kekeringan kali ini luar biasa intensitasnya.
Wajar kalau masyarakat panik karena terjadi mendadak. Gagal panen di lahan tadah hujan dengan konsentrasi rakyat miskin tinggi menjadi keniscayaan.

KEKERINGAN & PREMANISNE AIR

JAWA Barat sebagai provinsi lumbung air terbesar di Pulau Jawa karena iklim dan curah hujannya paling basah dengan luas hutan lebih baik, terpaksa harus mengalami kekeringan bahkan di beberapa tempat pada periode tertentu harus mengalami krisis air. Ironis memang, tetapi itulah faktanya.

BENCANA ALAM NTT

Kekeringan dan Longsor Melilit Manggarai

       Mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Sebelum longsor, Kabupaten Manggarai, NTT, telah didera kekeringan yang menyebabkan tanaman jagung gagal panen.

       Fakta ini menunjukkan, waktu transisi bencana kian singkat, polanya terus berulang, dan frekuensinya semakin tinggi.

       Penyebab utamanya adalah kinerja pemulihan lingkungan amat memprihatinkan. Indikatornya, pascakekeringan muncul kerawanan pangan atau kelaparan, lalu saat musim hujan terjadi banjir diikuti bencana longsor dan merebaknya penyakit.

LINGKUNGAN HIDUP

Transisi Musim Kemarau

   

        Menurut indikator perubahan iklim, terutama curah hujan, tahun 2007 Indonesia mengalami kemarau basah akibat anomali iklim La Nina sehingga masih ada wilayah yang mengalami musim hujan.

       Meski demikian, di wilayah "endemik" kekeringan, seperti Gunung Kidul, Rembang, Demak, Pati, terjadi exceptional phenomena pada transisi musim hujan ke kemarau yang ditandai dengan berhentinya secara mendadak musim hujan, diikuti peningkatan suhu luar biasa, sehingga menguras sumber air.

MENSIASATI CURAH HUJAN DI BAWAH NORMAL

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa, sampai dengan pertengahan Desember ini, sebagian besar wilayah Indonesia utamanya bagian timur belum turun hujan. Diprakirakan lebih dari 50 persen wilayah Indonesia saat ini mengalami curah hujan di bawah normal. Argumen ini didukung fakta bahwa lahan pertanian di sebagian besar wilayah Indonesia yang biasanya pada bulan Desember sudah memasuki masa tanam, saat ini masih ada yang mengalami kekeringan.

Paling tidak ada tiga pertanyaan fundamental berkaitan kondisi curah hujan di bawah normal: apa curah hujan di bawah normal itu sendiri, apa saja faktor determinannya, bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana adaptasinya? Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), curah hujan di bawah normal didefinisikan sebagai curah hujan tahunan atau bulanan yang depth-nya kurang dari 85 persen dari rata-rata normalnya.

World Meteorological Organization mendefinisi-kan rata-rata normal adalah curah hujan rata-rata bulanan atau tahunan dari seri data 30 tahun. Berdasarkan ilustrasi, tersebut, maka curah hujan di bawah normal kali ini memang bukan hal biasa, melainkan sesuatu yang luar biasa, karena dampaknya bersifat multisektor, berjangka panjang dengan biaya, tenaga, dan waktu recovery. Berkaitan dengan terjadinya curah hujan di bawah normal, maka diperlukan sikap dan posisi tegas petani dan Pemerintah untuk mencari model adaptasinya.

Paling tidak ada dua faktor determinan penyebab terjadinya curah hujan di bawah normal: terjadinya El Nino dengan intensitas sedang dan adanya dampak Indian Ocean Dipole Mode. Interaksi kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia miskin pasokan uap air. Lebih menyedihkan lagi, kondisi curah hujan di bawah normal ini diprakirakan sampai akhir Desember 2006. Rendahnya curah hujan ini berdampak langsung terhadap menurunnya pasokan air waduk, karena sebagian besar waduk di Indonesia mengandalkan pasokan airnya dari curah hujan dan aliran permukaan, bukan dari aliran dasar yang stabil pasokannya.

Masa Tanam Mundur

Dampak langsung curah hujan di bawah normal bagi sektor pertanian adalah mundurnya masa tanam, meningkatnya luas daerah kekeringan, dan gagal panen. Mundurnya masa tanam adalah dampak terberat yang harus dicarikan kompensasinya. Meningkatnya luas daerah kekeringan dan gagal panen diprakirakan akan sangat kecil peluangnya, karena saat ini pertanaman dilahan tadah hujan sudah panen. Dengan demikian, gagal panen pun relatif sangat kecil peluangnya untuk terjadi.

Berkaitan dengan mundurnya masa tanam, maka ada dua hal penting yang dapat dilakukan masyarakat bersama Pemerintah yaitu: mengembangkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan melaksanakan diversifikasi komoditas. Saat ini Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) melalui Unit Pelaksana Teknis hujan buatan telah dan akan terus membuat hujan buatan untuk mengisi waduk-waduk besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sementara Departemen Pertanian sedang mempersiapkan TMC dengan BPPT untuk mengisi waduk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata di Jawa Barat. Pilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Jawa merupakan lumbung pangan nasional dengan luas sawah berindeks pertanaman dan produktivitas tinggi.

Sementara Departemen Pertanian sedang melakukan proses persiapan pelaksanaan, secara simultan dilakukan pemantauan kondisi curah hujan di daerah tangkapan DAS Citarum. Hasil pemantauan di DAS Citarum menunjukkan bahwa di bagian hulu dan tengah, curah hujan mulai turun dengan intensitas dan durasi terus meningkat. Sementara di bagian hilir curah hujannya masih di bawah normal. Indikatornya, tinggi muka air ketiga waduk sudah mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka perlu dipertimbangkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan TMC, apakah saat ini (menjelang musim hujan) atau di akhir musim hujan, sehingga dapat menambah masa tanam untuk mengkompensasi mundurnya masa tanam. Pelaksanaan TMC awal musim hujan akan mempercepat pengisian waduk, sehingga dapat segera dilakukan percepatan tanam. Akan tetapi apabila curah hujan yang turun berlebihan dapat menimbulkan banjir. Sebaliknya apabila TMC dilakukan pada akhir musim hujan, maka pengisian waduk dapat dilakukan lebih lama, sehingga masa tanam gadu dapat diperpanjang.

Pilihan kedua yang harus dilakukan untuk mengantisipasi curah hujan dibawah normal adalah diversifikasi komoditas dan peningkatan efisiensi penggunaan air. Curah hujan di bawah normal merupakan entry point yang baik untuk mendorong masyarakat agar lebih efisien dalam menggunakan air. Berkaitan diversifikasi, maka saat ini Pemerintah melalui sinergi tiga departemen yaitu Departemen Pertanian, PU, dan Dalam Negeri dengan difasilitasi Bappenas sedang mengembangkan program diversifikasi yang didukung akses kredit, pengolahan dan pemasaran hasil. Program ini tersebar di sentra produksi pangan nasional yang nota bene saat ini mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi curah hujan di bawah normal ini merupakan kondisi yang favorable bagi program tersebut, karena petani dapat mengembangkan komoditas unggulan bernilai ekonomi tanpa khawatir dengan pemasaran.

Basis program ini ada di kabupaten sebagai pelaksana otonomi, sehingga keseriusan Pemerintah kabupaten menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut. Tantangan sudah ada di depan mata, kita tidak mungkin menghindar lagi. Keberhasilan kita mengelola curah hujan di bawah normal tidak saja dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang selama ini terus diperjuangkan, melainkan juga dapat memberikan bukti nyata tentang isu miring mandegnya revitalisasi pertanian. Kita harus selalu berpegang, bahwa Allah menurunkan masalah tentu dengan pilihan penyelesaiannya, saatnya kita berbuat, bukan mencemooh tanpa melakukan tindakan nyata.

(Tulisan ini dimuat pada: Republika,  18 Desember 2006)

MASALAH KEKERINGAN YANG TAK KUNJUNG TERATASI

Mengapa masalah kekeringan tetap menjadi fenomena periodik (periodical phenomena) dengan magnitude semakin besar seolah tanpa penyelesaian?

Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kekeringan justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam mendulang proyek?

Analisis sistem dari fenomena periodik kekeringan di lokasi yang persis sama, yaitu Indramayu, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kekeringan selama ini dilakukan secara business as usual. Tidak menyentuh persoalan fundamentalnya. Diperlukan analisis lapangan yang mendalam tentang hubungan sebab-akibat kekeringan di wilayah endemik kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi kekeringan, agar agriculturerisk dapat diminimalkan. Bahkan sebaliknya, produktivitas dan pendapatan petani dapat ditingkatkan.

Pemantauan langsung di sentra endemik kekeringan Kabupaten Indramayu yang merupakan bagian paling ujung timur daerah oncoran Perum Jasa Tirta (PJT) II, menunjukkan bahwa transek Kecamatan Anjatan (daerah hulu), Bongas dan Gabus (daerah tengah), Kandang Haur (daerah hilir), merupakan wilayah yang memiliki intensitas konflik air paling tinggi dengan risiko kekeringan paling besar dan berat. Kandang Haur merupakan kecamatan dengan jangkauan paling jauh, luas kekeringan paling besar, dengan kekeringan paling berat.

Tak Terkontrol

Tak terkontrol/Illegal pumping yang tidak terkontrol di daerah hulu Anjatan saat giliran air jatuh ke daerah tengah Bongas, Gabus, dan daerah hilir Kandang Haur, merupakan penyebab utama terjadinya kekeringan. Debit air 18 meter kubik per detik yang dipasok PJT II, secara teoretis mencukupi untuk mengairi tanaman padi 20 ribu hektare dengan asumsi kebutuhan airnya 0,7 liter per detik. Tapi faktanya, pasokan air menurun drastic saat giliran daerah tengah dan hilir akibat illegal pumping, sehingga tidak mampu mengairi seluruh areal pertanaman.

Dengan kondisi tanah sawah kering dan dasar sungai yang retak tidak berair, maka kebutuhan air irigasi lebih banyak. Karena harus menjenuhi tanah yang dilaluinya, sehingga waktu tempuh air ke petakan lebih lama.

Pola giliran air yang tidak proporsional yaitu tiga hari daerah hulu, tiga hari daerah tengah, serta empat hari di daerah hilir, praktis membuat Kandang Haur mendapatkan waktu oncoran kurang tiga hari, karena diperlukan waktu lebih satu hari untuk mengalirkan air sampai ke hilir.

Illegal pumping lebih jauh akan mendisorganisasi pola dan waktu tanam serta penggolangan air yang telah disepakati dalam bentuk surat keputusan gubernur. Ego dan keserakahan oknum petani di bagian hulu akan merugikan sawah di hilir yang secara agregat luasnya jauh lebih besar dibanding areal panen yang dihasilkan dari illegal pumping.

Mundur

Mundurnya waktu tanam akibat terjadinya tiga periode banjir bandang berurutan sampai Februari 2006, merupakan penyebab kekeringan kedua. 

Dampaknya, waktu panen musim hujan (rendengan) baru terjadi pertengahan Juni 2006. Pergeseran waktu panen rendengan secara serentak akan menyebabkan terjadinya akumulasi tanam musim kemarau (gadu) mundur sampai akhir Juni, bahkan sampai dengan awal Juli. Petani menganggap panen gadu merupakan target yang harus dicapai, karena produksinya tinggi, kualitas dan harganya sangat bagus dengan biaya produksi rendah, dan intensitas serangan hamanya relatif rendah.

Dampaknya, saat ini ditemukan sekitar 11.300 hektare tanaman padi berumur tujuh hingga 40 hari di Kecamatan Kandang Haur, Gabus, dan Bongas yang harus mendapatkan pengairan segera.

Sebenarnya kondisi kekeringan yang terjadi saat ini masih relatively tolerable, karena belum ada kerusakan berarti yang mengarah ke puso, kecuali pada beberapa areal persemaian. Justru sebaliknya, kekeringan pada fase pertumbuhan vegetatif sampai kondisi sebelum titik layu permanen (permanent wilting point) kemudian mendapatkan irigasi (intermittent irrigation). Ini akan menghasilkan laju pertumbuhan akar dan tanaman lebih baik dibandingkan digenangi terus menerus (permanent flooding).

Pengeringan akan menyebabkan terjadinya penguapan gas beracun pengganggu pertumbuhan akar tanaman dan mikroba tanah yang selama ini tertahan dalam tanah akibat penggenangan terus-menerus. Argumen ini didukung hasil penelitian Jepang yang menunjukkan bahwa pengeringan sesaat yang diikuti pemberian irigasi gilir-giring akan menjadikan komposisi air, tanah, dan udara berada dalam proporsi idealnya dan menstimulasi hormone pertumbuhan akar, sehingga serapan hara lebih efisien. Model pengelolaan air ini dapat menghemat jutaan kubik air, sehingga layanan irigasi dapat diperluas ke Cirebon bahkan Jawa Tengah seperti scenario awal Prof Bloominstein dalam pembangunan waduk Juanda.

Pemberdayaan Kelompok

Pemantauan terakhir di lapangan menunjukkan bahwa pasokan air dari PJTII sudah ditingkatkan menjadi 22 meter kubik per detik, sehingga cukup untuk mengairi seluruh pertanaman yang ada. Saat ini yang diperlukan adalah penentuan prioritas pemberiaan irigasi dan pemberdayaan kelompok.

Berkaitan dengan prioritas, semua pemangku kepentingan sepakat bahwa pengamanan/standing crops mendapatkan prioritas utama.

Untuk mereduksi secara signifikan illegal pumping, maka pemberdayaan kelompok perlu terus diefektifkan agar kelompoklah yang mengatur anggotanya bila melakukan pelanggaran pengambilan air yang bukan haknya.

Program pemberdayaan kelompok ini diinisiasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian melalui program padat karya. Di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi desa (JID) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT).

Tahun 2007, Departemen Pertanian akan mengidentifikasi kelompok tani existing dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani 'baru' yang selama ini tercerai berai. Diharapkan kelompok tani menjadi basis utama dalam pelaksanaan pembangunan pertanian termasuk dalam pemberian bantuan, sehingga mereka menjadi tuan yang berdaya di negeri sendiri.

(Tulisan ini dimuat pada: Harian Umum Republika, 13 Juli 2006)

MENYOAL ALIH FUNGSI LAHAN, KEKERINGAN, DAN KETAHANAN PANGAN

MESKI topik yang dibahas dalam sidang kabinet adalah kekeringan dan ketahanan pangan, masalah alih fungsi lahan pertanian subur justru mendapat perhatian luar biasa. Kita tahu, sudah banyak perangkat hukum, mulai dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989, Keppres No 33/1990, hingga Surat Edaran (SE) Menteri Negara Agraria No 410-2261 1994, yang mengatur alih fungsi lahan pertanian subur, terutama lahan sawah ke lahan industri. Bahkan, Departemen Pertanian mengusulkan perlunya sawah abadi sebagai pemasok pangan nasional jangka panjang.

Ada tiga pertanyaan esensial, mengapa alih fungsi lahan pertanian subur mendapat perhatian besar. Pertama, faktor apa yang menyebabkan laju alih fungsi lahan pertanian subur demikian tinggi?

Kedua, bagaimana pengaruh alih fungsi lahan terhadap kekeringan dan ketahan pangan nasional?

Ketiga, implikasi kebijakan apa yang harus diambil pemerintah bersama masyarakat agar masalah kekeringan dan ketahanan pangan dapat dipecahkan?