BANJIR EKSEPSIONAL

Istar Husain, seorang warga Banglades, menggambarkan bencana banjir yang mendera negerinya tahun 2007 dengan teramat getir: "Begitu banyak hujan saat ini yang menghanyutkan tepian sungai dengan cepat. Tidak ada tempat yang dapat dituju karena lahan kami menjadi sungai dan kini kami tak punya apa-apa lagi."

       Ilustrasi di atas relevan karena sama persis dengan yang dialami ratusan ribu atau bahkan jutaan warga Indonesia saat ini. Banjir yang menerjang sebagian besar kabupaten di Indonesia saat ini sungguh luar biasa.

       Manusia terseret arus, tertimbun lumpur, dan terkubur hidup- hidup. Korban tewas terus berjatuhan, nyawa seakan tidak berharga, sawah dan permukiman mereka berantakan diterjang banjir. Bendung jebol, jembatan ambruk, jalan tertutup air dengan aliran yang sangat deras sehingga transportasi dan urat nadi perekonomian terputus.

       Biaya tambahan akibat banjir ini harus ditanggung dan dibayar warga miskin, termasuk akibat kacaunya pasokan dan harga bahan pangan.

MALAPETAKA BANJIR

Belum pulih sawah dan permukiman yang rusak diterjang banjir Bengawan Solo pada awal 2008 masyarakat sudah dikejutkan oleh banjir bandang yang melanda Pasuruan dan Bondowoso. Banjir kali ini menerjang permukiman, persawahan, serta memutus arus transportasi dan urat nadi ekonomi. Bahkan menelan korban jiwa.

Jakarta juga tidak luput dari amukan Sungai Ciliwung, Cisadane, dan kali Pesanggrahan, sehingga transportasi dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total dua hari. Pertanyaannya, mengapa malapetaka banjir terjadi di mana-mana dan terus meningkat baik intensitas, frekuensi, durasi, lokasi dan korbannya.

Penyelesaian menyeluruh masalah banjir mutlak diperlukan, tetapi sebelum itu diformulasikan, terlebih dulu semua pihak perlu menyepakati faktor penyebab banjir. Selama ini banyak pihak selalu condong dan berlindung bahwa hujan merupakan faktor determinan penyebab banjir, bukan manusia.

BANJIR, MALAPETAKAN TERENCANA

Awal tahun ini, ada dua perubahan fundamental karakteristik banjir. Dua-duanya mencemaskan: peningkatan frekuensi dan peningkatan durasi banjir dua kali dalam satu musim hujan. Hal ini bisa dilihat saat banjir besar melanda Pati, Blora, Grobogan, dan Juwana, Jawa Tengah. Pada awal Januari, durasinya 7 hari, sedangkan di awal Februari menjadi 14 hari lebih. Di Pati dan Juwana, banjir bahkan belum surut meski sudah berlangsung lebih dari dua minggu.

Sinyal buruk ini mengindikasikan, bilamana degradasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai titik nadirnya, banjir dapat terjadi sepanjang musim hujan. Petani dan masyarakat miskin korban banjir akan langsung merasakan akibatnya. Posisi mereka pasti bertambah sulit.

BANJIR

      Banjir bandang (flash flood) dan genangan (inundation) makin sering terjadi, tidak mengenal musim, waktu, lokasi, dan korbannya dengan besaran yang kian mencemaskan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan tantangan terberat dalam pengelolaan banjir. Dampaknya, lahan dan air dieksploitasi melampaui daya sangganya (buffering capacity), sehingga mendorong degradasi biofisik daerah aliran sungai (DAS) terus terjadi.

       Daerah banjir terus bergerak meluas dari wilayah urban, peri-urban, sampai perdesaan. Praktis, hampir semua DAS di Indonesia rawan banjir atau bencana lainnya. Kerugian akibat banjir dan genangan terus meningkat karena frekuensi banjir besar makin tinggi.

BANJIR DAN GENANGAN EKSEPSIONAL

Banjir dan genangan yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Riau dipastikan bukan merupakan banjir dan genangan biasa, tetapi merupakan kejadian yang luar biasa.

       Pantauan satelit menunjukkan bahwa banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang terakumulasi dan tidak dapat drainase sehingga menyebabkan terjadinya genangan. Paling tidak ada empat argumen mengapa banjir dan genangan kali ini dikatakan luar biasa, yaitu waktunya, besarannya, lokasinya, dan kerugiannya.

BANJIR DAN DERITA RAKYAT MISKIN

       Jakarta banjir. Dan banjir kali ini merupakan pengulangan kejadian serupa, lima tahun lalu (2002).

       Sayang, meski merupakan kejadian periodikal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang melakukan antisipasi memadai. Korban dan penerima dampak adalah rakyat miskin karena permukiman, akses jalan, dan infrastruktur porak poranda.

PROYEK BANJIR DAN BANJIR PROYEK

Sungguh sangat ironis, menyedihkan dan memalukan, di saat banyak orang menderita, ada pihak lain yang menjual derita demi kepentingan dan keuntungan pribadi sesaat. Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung para relawan yang tidak kenal lelah, membantu korban banjir.

Pelestarian proyek banjir ini secara fisik sulit dibuktikan, tetapi menilik dari pendekatan pengelolaan, metode penanggulangan, tingginya besaran dan korban banjir, indikasinya sangat kuat.

ANTISIPASI BANJIR BENGAWAN SOLO

Bengawan Solo kembali mengamuk, membalas dendam lama atas eksploitasi, destruksi, dan keserakahan manusia. Jembatan dan akses jalan putus. Permukiman, sawah, jalan di hulu (Sragen, Madiun) dan hilir (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) terendam banjir. Rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup ditimbun tanah longsor. Tanaman puso, penyakit mewabah, menyebabkan mereka yang sudah tidak berpunya semakin merana.

BANJIR, SIAPA PUNYA?

Areal banjir baru terus tumbuh dan berkembang, bahkan kian tidak terkendali. Maka, menjadi aneh jika ada wilayah Indonesia aman terhadap banjir.

       Dampak banjir menguras habis energi, tenaga, waktu, serta dana masyarakat dan Pemerintah untuk membentuk tanggap darurat maupun penanganan pascabanjir. Diperkirakan, stimulus ekonomi Rp 51 triliun yang dirancang Pemerintah untuk meredam dampak krisis keuangan global akan tereduksi, bahkan tersedot akibat banjir.

       Mengapa komitmen, kesadaran, dan kemauan kita untuk menyelamatkan peradaban manusia, termasuk peradaban ekonomi, sosial, dan budaya belum tumbuh signifikan, bahkan sebaliknya justru kian mencemaskan? Pertanyaan berikut, banjir itu milik siapa, bagaimana mengatasinya?

AMANKAH WADUK JATILUHUR?

Ketika tinggi muka air atau TMA Waduk Jatiluhur mencapai 108,96 meter dari batas maksimum 115 meter, banyak orang panik, bingung, bahkan muncul isu Waduk Jatiluhur akan jebol.

MERATAPI NASIB PETANI

     Banjir terus berulang dan diprakirakan masih akan muncul karena berdasarkan ramalan lembaga penelitian iklim internasional dan Badan Meteorologi dan Geofisika pada 2008 "la nina" dengan intensitas sedang berpeluang besar untuk terjadi.

       Belum mengering banjir di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Grobogan, Juwana dan Pati, petani sudah menerima kiriman air bah lagi, sehingga mereka hidup dalam rendaman air dalam waktu yang lebih lama. Curah hujan diprakirakan masih sangat tinggi terutama di sentra produksi pangan, mulai pantai utara Jawa baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Padahal saat ini mulai memasuki periode puncak panen raya. Banyak tanaman padi siap panen terendam banjir dan lumpur. Banyak butir padi yang hampa, warnanya hitam, yang terpaksa dipanen lebih muda, sehingga kualitas dan produktivitas panen jauh di bawah standar yang diharapkan.

TITIK KULMINASI BENCANA BANJIR

Rentetan bencana banjir luar biasa di Bima, Trenggalek, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Gorontalo, Bone Bolango, dan Tanah Laut, Banjar, Tanah Bumbu, Kotabaru di Kalimantan Selatan, Balikpapan, dan Samarinda di Kalimantan Timur, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara tampaknya belum mampu memacu adrenalin para pemangku kepentingan menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.

Padahal alam telah memberikan alarm kuat dan langsung bahwa karakteristik: lokasi, pola, dan waktu banjir secara total telah mengalami perubahan fundamental. Berkaitan lokasi, terjadinya banjir eksepsional saat ini yang hampir menenggelamkan Sulawesi dan Kalimantan yang tutupan lahannya relatif lebih baik dibandingkan Jawa merupakan sinyal buruk yang mencemaskan. Propagasi banjir diprakirakan bergerak ke Sumatera dan Maluku sehingga praktis Indonesia di ambang tenggelam.

Banjir di desa Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, misalnya, secara historis bukan merupakan "daerah endemik banjir", menunjukkan terjadi penambahan lokasi rawan banjir. Sementara itu, pola banjir juga mengalami transformasi dari banjir bandang (flash flood) yang sesaat ke banjir dan genangan (flood and inundation) dengan durasi lama. Konsekuensinya, terjadi peningkatan besaran korban, termasuk kerusakan pasca banjir. Waktu terjadinya banjir pada musim yang secara klimatologis merupakan musim kemarau mengindikasikan bahwa sekalipun tanah tidak jenuh, banjir dapat terjadi, termasuk di daerah yang selama ini merupakan daerah arid seperti Jeneponto di Sulawesi Selatan.

Akan Terus Meluas

Alarm perubahan alam secara ekstrem ini diprakirakan terus meluas karena destruktif sestemik lingkungan semakin tidak terkendali, apalagi Pemerintah cenderung melupakan masalah banjir begitu kejadian berlalu. Perilaku destruktif diprakirakan akan meluas baik secara vertikal maupun horizontal, sampai banjir mencapai titik kulminasinya dan memunculkan keseimbangan baru dalam bentuk penyadaran pola pikir dan tindak dalam mitigasi banjir. Apabila hipotesis ini benar, maka masyarakat papa yang tiada berpunya harus membayar biaya sosial penyadaran akan perlunya mitigasi banjir secara menyeluruh. Argumen itu didasari fakta bahwa korban banjir terbesar adalah masyarakat marjinal pinggiran dan petani yang tidak berdaya.

BMG harus meningkatkan akurasi dan frekuensi prakiraannya sehingga terjadinya banjir eksepsional dapat dideteksi lebih dini. Masih rendahnya akurasi prakiraan BMG, terutama prediksi transisi musim hujan ke musim kemarau dan musim kemarau, menyebabkan masyarakat harus menerima dampak banjir. Untuk mereduksi risiko, maka wilayah potensial banjir dan penyimpangan iklim lainnya perlu diberikan prakiraan cuaca secara khusus agar masyarakat dapat melakukan antisipasi lebih dini.

Diperlukan penyusunan program bersama secara lintas sektoral sehingga tekanan dan fokus penanganan mitigasi banjir dapat diformulasikan dan dikoordinasikan langsung dalam bentuk rencana aksi. Melalui penyusunan bersama rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) sektor terkait, maka sinergi lintas sektor dapat dimaksimalkan sekaligus duplikasi program yang selama ini banyak terjadi dapat dihilangkan. Pendekatan ini memungkinkan ego sektor dapat disinkronkan dan pembebanan tanggung jawab dapat dilakukan sehingga mimpi penanganan banjir yang terintegrasi dapat direalisasikan.

Pengelolaan Wilayah

Apabila pendekatan tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal, Pemerintah dapat membentuk Departemen Pengelolaan Wilayah seperti Perancis yang mempunyai Department d’Amenagement de Teritoire sebagai satu-satunya instansi resmi pengelola daerah aliran sungai, mulai pemberian izin bangunan, pengelolaan air dalam arti luas termasuk masalah banjir dan kekeringan.

Partisipasi publik dalam penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan mengembangkan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dengan pola padat karya. Argumennya, permintaan dana sektoral yang sangat besar dengan pola kontraktual terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah banjir karena sebagian besar pengelolaannya tidak partisipatif dan kurang transparan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan targetnya. Lebih jauh, proyek yang dibangun secara top down akan mendorong terjadinya ketergantungan absolut masyarakat terhadap pendanaan Pemerintah. Dampaknya, rasa memiliki, tanggung jawab, dan keberlanjutan program akan sulit diharapkan.

Belajar dari pengalaman proyek besar kontraktual, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian mengembangkan pola padat karya untuk rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, pembuatan embung, dan parit di seluruh kabupaten di Indonesia. Hasilnya, keluaran, dampak, dan penerima manfaatnya akan jauh sangat memuaskan karena respons masyarakat sangat tinggi, baik dalam hal partisipasi maupun pemeliharaannya.

Diperlukan kebesaran jiwa Pemerintah di segala strata karena pergeseran model kontraktual ke pengembangan padat karya akan mereduksi para pemburu rente yang selama ini menikmati keuntungan tanpa mengeluarkan keringat.

(Tulisan ini dimuat pada: Harian Umum Kompas - 06 Juli 2006)

Radar Hujan untuk Antisipasi Banjir

Pemerintah daerah yang wilayahnya sering dilanda banjir sehingga aktivitas masyarakatnya terganggu, sebaiknya memanfaatkan radar hujan yang bisa memprediksi curah hujan sesaat, sebagai bagian dalam sistem peringatan dini banjir. Alat ini dapat memprediksi intensitas dan lamanya hujan yang akan terjadi hingga H minus 4.

Demikian diungkapkan Gatot Irianto, doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis yang juga Sekretaris Pokja Antisipasi Anomali Iklim, Badan Litbang Pertanian kepada Kompas pekan lalu. "Teknologi ini sudah lama diterapkan di negara-negara maju misalnya di Kota Nimes, Perancis," tambahnya.

Menurut Gatot, hasil prediksi intesitas dan lamanya hujan yang akan terjadi dapat dikombinasikan dengan perhitungan karakteristik sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), sehingga dapat diperkirakan berapa besar banjir yang mungkin terjadi. Bila kemungkinan banjir sudah diketahui sejak dini, maka masyarakat bisa mengantisipasinya.

"Peringatan dini banjir dapat dilakukan mulai H minus 4 sampai H minus 1 dengan menginformasikan pada instansi terkait, sehingga evakuasi korban dapat diantisipasi lebih dini dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan," paparnya.

Ia mengakui, untuk itu memang dibutuhkan biaya yang relatif mahal, namun kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tampaknya perlu memikirkan peluang aplikasinya.

Risiko banjir itu sendiri, dapat diminimalkan dengan perbaikan sistem DAS. Gatot menyarankan peningkatan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah maupun daya tampung jaringan hidrologi DAS. Caranya antara lain dengan menanami kembali kawasan DAS dengan tanaman yang akarnya mampu meretensi air dan melakukan perbaikan bila terdapat penyempitan saluran air atau jaringan hidrologi.

"Panen hujan dan aliran permukaan (rainfall and runoff harvesting) yang sebagian besar bisa ditampung jaringan hidrologi DAS merupakan pilihan yang baik," katanya.

Jaringan hidrologi yang optimal akan membantu menyediakan air secara merata di seluruh permukaan DAS, menurunkan banjir, memperpanjang waktu respons DAS berupa selang antara hujan maksimum dan debit maksimum. Serta dapat menambah cadangan air DAS di musim kemarau. Tanggal Publikasi : Selasa, 29 Januari 2002, Harian Umum Kompas

Peta Wilayah Rawan Banjir dan Genangan

FAKTA menunjukkan, sebagian kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, ada di hilir sungai dan tidak satu pun yang terbebas dari banjir dan genangan. Bahkan, hasil pemantauan menunjukkan, intensitas dan frekuensi banjir dan genangan di kota-kota itu cenderung meningkat.

WILAYAH banjir dan genangan yang sebelumnya menjadi monopoli kota-kota besar kini sudah merambah ke daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah banjir dan genangan, seperti terjadi di Aceh dan Nias. Lebih ekstrem lagi, kondisi itu terjadi pada tahun El Nino (tahun kering) dengan intensitas lemah, seperti tahun 2002.

Meningkatnya ancaman banjir dan genangan juga dapat dilihat di Jakarta. Bila terjadi hujan dalam satu hari dengan intensitas tinggi dan durasi di atas lima jam, maka di beberapa wilayah Jakarta sudah mulai tergenang dan arus lalu lintas sudah terganggu. Anehnya, meski tiap tahun didera, diancam banjir dan genangan, tidak satu pun program nyata, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, yang terukur (measurable) untuk mereduksi bahaya itu. Kalaupun ada program, sifatnya parsial dan tidak menyentuh esensi persoalan. Masyarakat hanya geram terhadap pemimpinnya saat terjadi banjir dan genangan, setelah itu tuntutan lenyap bagai ditelan bumi.

Bisa dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Perancis, Jerman, Inggris, bahkan Irlandia yang relatif miskin, yang begitu care terhadap warganya, sehingga mereka tidak hanya memasang sistem peringatan dini tentang banjir (early warning system for flood), tetapi juga membuat peta evakuasi (evacuation plan), sekaligus sosialisasinya. Untuk meningkatkan tanggung jawab publiknya, pejabat terkait harus siap mempertanggungjawabkannya di depan tribunal bila terjadi banjir dan menelan korban jiwa. Wilayah yang kena banjir akan divalidasi bersama tim independen, apakah zona pembangunan untuk permukiman ada di luar wilayah rawan banjir dan genangan atau tidak. Sehingga, pemberian izin bangunan akan amat hati-hati karena ada pertanggungjawaban publik bila terjadi banjir dan genangan di kemudian hari.

Sementara itu, di Indonesia, pertanggungjawaban publik hampir tidak ada. Kebanjiran dan genangan yang banyak menelan korban jiwa, harta, dan menimbulkan trauma masyarakat dianggap musibah, sehingga tidak ada satu instansi yang harus dimintai pertanggungjawaban publik. Ironisnya, saat terjadi banjir pada Februari 2002, hampir semua sektor mengusulkan program, seperti, pembuatan sudetan dan memecah awan yang biayanya amat besar. Padahal, secara faktual, semua itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, karena akhirnya rakyat yang harus menanggung beban itu.

Pertanyaannya, strategi apa yang harus diprogram untuk menekan risiko banjir dan genangan agar penanggulangan banjir dan genangan lebih terprogram? Penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan merupakan salah satu jawabannya.

Peta wilayah rawan banjir dan genangan

Untuk menyusun peta rawan banjir dan genangan, diperlukan kuantifikasi besaran (magnitude) banjir dan genangan yang meliputi luas areal, tinggi, dan lamanya genangan, yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemantauan kemungkinan perubahan magnitude banjir dan genangan akibat fluktuasi masukan (input) curah hujan dapat dikuantifikasi dan diprediksi dampaknya bila: (1) hubungan antara intensitas dan lama hujan atas magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) dapat diformulasikan; (2) perubahan magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) pada skenario tahun La Nina normal dan El Nino dapat direpresentasikan.

Hubungan intensitas dan lama hujan terhadap perubahan magnitude banjir dan genangan diperlukan untuk memprediksi fluktuasi wilayah yang rawan banjir dan genangan. Selanjutnya, informasi itu dapat bermanfaat untuk menyampaikan sistem peringatan dini tentang banjir dan genangan yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Sedangkan prediksi perubahan luas areal, tinggi genangan, dan lama genangan maksimum yang mungkin terjadi pada skenario tahun La Nina dan El Nino dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan (decision support system) dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir dan genangan dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mereduksi risiko banjir dan genangan.

Mengapa skenario banjir dan genangan pada tahun El Nino harus dilakukan? Apakah pada tahun El Nino yang umumnya ditandai dengan penurunan curah hujan berpeluang terjadi banjir dan genangan? Demikian penjelasannya, terjadinya penurunan curah hujan tahunan seperti pada tahun 2002 dan meningkatnya lama musim kemarau akan berakibat singkatnya musim hujan. Meskipun volume air hujan mengalami penurunan, karena lama musim hujan yang singkat, maka intensitas hujannya menjadi amat tinggi dengan durasi singkat.

Akibatnya, kemampuan tanah dan tanaman untuk menyerap air amat terbatas sehingga bahaya banjir dan genangan yang ditimbulkan akan amat luar biasa, bahkan bisa melebihi tahun La Nina. Lebih jauh, pada tahun El Nino banyak tanaman dan semak mati akibat kekeringan, sehingga kemampuan menahan laju aliran permukaan dan mengintersepsi tajuk pada awal musim hujan sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagian besar volume air hujan akan menimbulkan banjir dan genangan di hilir.

Untuk keperluan pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan, diperlukan rekaman data citra satelit secara series. Dengan demikian, informasi menurut ruang dan waktu yang dikumpulkan dapat dipantau secara utuh dan diinterpretasi dengan jujur (fair). Berdasarkan pengalaman penggunaan citra satelit Landsat TM yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter dengan periode rekaman gambar dua kali dalam satu bulan yang divalidasi di lapangan, direkomendasikan dalam penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan.

Penggunaan citra mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode klasik, karena dengan citra, deliniasi awal wilayah banjir dan genangan akan mudah dilakukan sebelum divalidasi di lapangan.

Wilayah yang tergenang dan kebanjiran mempunyai respons spektral yang berbeda (umumnya terlihat gelap) dibandingkan wilayah yang tak tergenang (terlihat terang/merah). Peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih powerfull bila dapat ditumpangtindihkan (superimpose) dengan peta jaringan hidrologi sungai (hydrological network), peta topografi, karena dengan demikian dapat dipantau wilayah yang berpotensi mengalami genangan berikutnya bila debit sungai atau curah hujan terus meningkat.

Lebih jauh, wilayah penyumbang air utama dapat dirunut sehingga dapat dirancang strategi antisipasinya. Pendekatan ini selain akurat, juga akan mengurangi pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Bahkan, dengan telah tersedianya citra dengan resolusi tinggi (1 x 1 meter), maka tingkat ketelitian peta wilayah banjir dan genangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Prototipe peta wilayah banjir dan genangan ini sudah berhasil dilakukan untuk daerah aliran sungai (DAS) Brantas, dan secara ilmiah tentu dapat dilakukan untuk DAS Ciliwung untuk Jakarta, DAS Kali Garang untuk Semarang, dan DAS lain yang memerlukannya.

Pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih efisien bila dilakukan di tingkat nasional, karena: (1) seringkali antarwilayah ada dalam cakupan citra, sehingga pemanfaatan citra dapat dilakukan bersama (multiple users); (2) citra yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiple purposes), misalnya citra landsat dapat digunakan untuk pertanian (memantau kekeringan), kebanjiran (Kimpraswil) dan kebakaran hutan (Kehutanan), bahkan untuk memantau potensi sumber daya alam.

Manfaat peta wilayah

Di lapangan, peta wilayah rawan banjir dan kekeringan yang disajikan menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal) amat besar manfaatnya, antara lain untuk: (1) zonasi wilayah rawan/endemik kebanjiran dan genangan secara akurat; (2) kecenderungan perubahan magnitude banjir dan genangan dalam DAS akibat alih fungsi lahan; (3) memantau hasil tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang telah dilakukan; dan (4) menyusun strategi alokasi bantuan tanggap darurat apabila terjadi banjir dan genangan.

Manfaat pertama, zonasi wilayah banjir dan genangan secara transparan dapat digunakan untuk memberikan peringatan (warning) bagi masyarakat yang bermukim di wilayah itu tentang bahaya banjir dan genangan. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat digunakan dalam menyusun rencana (plan) relokasi penduduk, dan sebagai pedoman dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Lebih jauh, zoning juga dapat memberi petunjuk bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Manfaat kedua, kecenderungan perubahan/peningkatan magnitude banjir dan genangan dapat dijadikan acuan tentang daya dukung DAS akibat alih guna lahan. Paling tidak, dapat diestimasi berapa persen dan di mana alih guna lahan dari lahan berpenutup vegetasi ke lahan berpenutup permanen masih dapat ditoleransikan.

Manfaat ketiga, peta wilayah rawan banjir dan genangan yang diperbarui (update) akan dapat memantau apakah tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang dilakukan sudah memberi hasil nyata atau tidak. Dengan kata lain, peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat dijadikan alat evaluasi implementasi program penanggulangan banjir dan genangan yang telah dan akan dilakukan.

Manfaat keempat, tersedianya peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat meminimalkan kesalahan alokasi dana untuk penanggulangan banjir maupun penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, peluang terjadinya penumpukan bantuan sosial yang sering terjadi selama ini dapat diantisipasi lebih dini.

Pertanyaan terakhir, maukah pemerintah melakukan itu agar penanggulangan banjir dan kekeringan dapat dilakukan lebih terencana? Tanggal publikasi : Senin, 16 Desember 2002, Harian Umum Kompas

"Panen Hujan" untuk Atasi Banjir dan Kekeringan

KETUA Kelompok Tani Desa Bunder, Jiwo (60), dan anggotanya sebanyak 14 orang dari Desa Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pertengahan bulan ini bersiap-siap melaksanakan panen perdana atas tanaman padi di lahan kering seluas 3 hektar. Semula seperti halnya lahan lain di seputar Gunung Kidul, lahan itu tidak begitu produktif karena hanya ditanami singkong.

Sejak awal bulan puasa pertengahan November 2001, kelompok tani di Desa Bunder menjadi proyek percontohan pengembangan Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Tanah dan Agroklimat Balitbang Pertanian Bogor dengan CIRAD, Lembaga Riset dan Pengembangan Pertanian Perancis yang didukung Kedutaan Perancis di Indonesia.

Teknologi itu sebenarnya sederhana saja, berupa upaya menampung air hujan dan aliran permukaan (air yang mengalir di permukaan tanah) pada jaringan hidrologi di sebuah penampungan air ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman sekitar 3 meter.

"Waduk kecil" ini mampu menampung aliran air permukaan sekitar 300 meter kubik. Air inilah yang kemudian dipergunakan untuk mengairi lahan kering yang dicetak menjadi sawah untuk ditanami padi. Di lokasi proyek percontohan ini, dibangun dua "waduk kecil".

"Kami gembira karena di lahan yang kami tanami padi ini, menunjukkan hasil nyata setelah memperoleh air secukupnya. Semula lahan di sini ditanami singkong melulu. Untuk padi hasilnya kurang baik," kata Jiwo kepada Kompas yang bersama Dr Gatot Irianto meninjau perkembangan pilot proyek Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan, pekan lalu, di Desa Bunder.

Gatot adalah doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis. Ia menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan dana pembuatan model waduk kecil kemudian memberikan petunjuk cara menampung dan mengalirkan air. Pengerjaannya dilakukan oleh kelompok tani. Mereka pula yang menyediakan bibit padi dan pupuknya. Air yang mengalir pada jaringan hidrologi melewati Desa Bunder itu, sebelum masuk ke sungai utama dicegat dan ditampung dalam waduk kecil.

***

DENGAN waduk kecil tersebut, petani setempat dapat menanam padi varietas lokal karena tanahnya kini menjadi gembur. "Air yang disimpan dalam waduk kecil bukan hanya dapat dipergunakan pada musim hujan, tetapi juga dipergunakan untuk tanam padi pada musim kering, serta tanaman lainnya seperti sayuran, melinjo, dan mangga," kata Gatot.

Teknologi panen hujan dan aliran air permukaan itu, menurut Gatot, memang multiguna. Teknik itu dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan, mengurangi volume air yang mengalir, dan menyimpan air untuk musim kemarau.

"Teknologi panen hujan dan aliran permukaan sangat ideal untuk diterapkan di Puncak guna menahan laju aliran dan mengurangi volume air yang mengalir. Cara ini juga sangat tepat untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering seperti Gunung Kidul, Cianjur Selatan maupun Sukabumi Selatan. Dananya tidak sebesar membangun bendungan," tambahnya.

"Waduk kecil" yang sedang diuji coba ini, bila dibuat dalam jumlah ribuan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane mulai dari hulu sampai hilir akan mampu menurunkan kecepatan aliran dan mengurangi volume air, dengan cara meretensi air di dalam waduk buatan itu.

"Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 40 juta lahan kering, kalau 10 persen saja dari 40 juta itu dapat ditanami padi dengan teknologi panen hujan dan aliran permukaan, maka ada 4 juta hektar lahan kering jadi produktif. Bila 1 hektar sekurang-kurangnya menghasilkan 4 ton, maka dalam setahun diperoleh 16 juta ton padi," kata Gatot Irianto. Tanggal Publikasi : Selasa, 12 Februari 2002, Harian Umum Kompas (pun)

Orang Jakarta Tenggelamkan Jakarta

PERNYATAAN itu sepintas mungkin terlihat amat provokatif bila didengar oleh masyarakat. Namun, bila kita lihat kenyataan di lapangan, maka itulah kondisi yang sebenarnya terjadi. Salah satu indikatornya antara lain terlihat dari sebagian besar kegiatan pembangunan di Jakarta maupun wilayah hulu (Bogor) cenderung meningkatkan volume dan mempercepat akumulasi aliran permukaan (run off) di Jakarta. Pembangunan villa dan rumah mewah di kawasan Puncak, Jawa Barat, dengan menutup sebagian besar atau seluruh permukaan tanah dengan aspal adalah fakta yang banyak kita temukan. Demikian pula pengurukan alur-alur sungai di Jakarta untuk keperluan permukiman (pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk), pembangunan sarana transportasi jalan tol ke Bandara Soekarno-Hatta merupakan bukti, secara kolektif dan sadar kita sedang menenggelamkan Jakarta.

Sebagai salah satu kota terpadat di dunia sekaligus ibu kota negara, tentu masalah ini tidak boleh dianggap sederhana, karena bila masalah ini terus terjadi, maka bukan mustahil suatu saat ibu kota negara harus dipindahkan. Perpindahan kerajaan Demak Bintoro ke Pajang, Surakarta, akibat sering mengalami banjir dan genangan, merupakan ilustrasi yang baik tentang perlunya kita mengamankan Jakarta supaya tidak tenggelam akibat banjir dan genangan yang makin mengkhawatirkan. Berikut ini disajikan beberapa fenomena yang mendukung hipotesis bahwa Jakarta sedang menuju tenggelam.

Beberapa fenomena

Banjir dan genangan yang terjadi belakangan ini terus meningkat intensitas dan frekuensinya, sehingga sebagai daerah paling ujung, Jakarta akan menerima luapan air paling banyak. Hal ini diperburuk dengan adanya perubahan fenomena iklim global yang mengarah pada terjadinya hujan lebat dengan durasi lama. Dampaknya terlihat dari meningkatnya luas areal yang mengalami banjir atau genangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut catatan, tinggi air dan lama genangan terus meningkat. Daerah yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran, kini harus menghadapi banjir yang amat mencemaskan. Peningkatan risiko dan bahaya genangan dan banjir ini akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi, bila tidak ditangani lebih dini.

Penurunan permukaan tanah (subsidence) akibat ekploitasi air tanah Jakarta yang berlebihan, menyebabkan posisi Jakarta terhadap laut makin rendah. Kondisi ini diperburuk dengan kecenderungan meningkatnya muka air laut sampai hampir di sebagian besar kota-kota dunia akibat pemanasan global (global warming). Penurunan daratan di Ancol dan meningkatnya risiko terjadinya banjir dan genangan ini dapat dijadikan salah satu indikator tentang Jakarta sedang menuju tenggelam. Kejadian serupa juga dialami Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peningkatan permukaan air laut dari tahun ke tahun menyebabkan lantai sebuah kantor pemerintah harus ditinggikan setiap tahun untuk meminimalkan terjadinya genangan. Sampai suatu saat, tahun 1995 lantai kantor itu tidak mungkin ditinggikan lagi, karena jarak lantai-plafon, tidak dapat digunakan untuk orang berdiri, sehingga kantor itu harus dipindah ke daerah yang lebih tinggi.

Siapa yang menenggelamkan Jakarta?

Orang Jakarta adalah penyebab utama tenggelamnya Kota Jakarta. Secara pribadi penulis amat tidak sependapat dengan tudingan selama ini bahwa masyarakat Bogor yang menenggelamkan Jakarta. Ada dua alasan penting yang dapat menjelaskannya: (1) Pembangunan rumah mewah yang cenderung tidak meloloskan air (impermeable) dan itu dilakukan orang berduit yang sebagian besar adalah orang Jakarta. (2) Peraturan perundangan dan penegakannya untuk mengamankan kawasan Bogor-Puncak-Cianjur dibuat dan dilanggar oleh sebagian besar orang yang berasal dari Jakarta. Sementara itu masyarakat di hulu, perambah hutan sekalipun, hanya menggunakan lahan itu untuk budidaya dan hanya sedikit saja yang digunakan untuk permukiman. Bahkan keberhasilan sosialisasi tentang peran hutan terhadap konservasi sumber daya air dan pencegahan banjir, mendorong masyarakat di beberapa kawasan hutan sudah menyadari sepenuhnya tentang perlunya mempertahankan hutan sebagai bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS).

Sebaliknya di Jakarta, akibat tuntutan bisnis yang kuat di satu pihak dan lemahnya penegakan hukum di lain pihak, menyebabkan banyak areal yang mestinya tidak layak bangun karena merupakan daerah bantaran banjir tetap didirikan areal permukiman. Demikian pula dengan penimbunan rawa yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penampung dan penyimpan air terus dilakukan, sehingga aliran air dari hulu ke hilir tertahan dan menyebabkan genangan. Penyempitan dan penyumbatan kanal dan sungai utama, juga merupakan pangkal penyebab genangan yang belakangan ini makin mengkawatirkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana antsipasinya, agar masalah proses tengelamnya Jakarta ini dapat dicegah lebih dini?

Strategi antisipasi

Pengalaman menunjukkan, antisipasi banjir dan genangan yang dilakukan pemerintah saja, selama ini tidak cukup tanpa didukung peran masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sendiri tidak mampu mengatasi persoalan banjir dan genangan. Diperlukan perencanaan yang utuh dan transparan dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian agar dapat diperoleh masukan yang komprehensip.

Berikut ini diusulkan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencegah tenggelamnya Jakarta: (1) transfer air antar-DAS; (2) reformasi pemilikan lahan (land reform) untuk pertanian di bagian hulu; (3) menata kembali pembangunan Jakarta. Transfer air antar-DAS (water transfer from basin to basin) ini untuk kasus Jakarta dapat dilakukan dari Ciliwung yang basah ke Cisadane (Tangerang) yang relatif kering. Selain dapat menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge) di Jakarta, maka dapat memberi tambahan pasokan air di wilayah Tangerang yang lebih kering. Upaya ini akan amat bermanfaat karena akan dapat mendorong pengembangan pertanian di wilayah itu. Lebih jauh transformasi air dapat dilakukan antarwilayah, sehingga risiko kebanjiran di daerah basah dapat ditekan dan dampak kekeringan di wilayah kering dapat diminimalkan. Pulau Lombok merupakan contoh yang baik bagaimana transfer air antar-DAS dilakukan.

Reformasi pemilikan lahan pertanian amat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas lahan bagian di hulu. Akumulasi pemilikan lahan kawasan hulu oleh masyarakat nonpetani akan mendorong sebagian besar lahan tidak dibudidayakan dan cenderung mengalihfungsikan lahan pertanian ke lahan nonbudidaya (permukiman, bangunan) dengan pertimbangan pemeliharaan yang lebih mudah. Pada kondisi itu, air kurang dihargai, karena di kawasan hulu umumnya tersedia sepanjang tahun. Sebaliknya, bila budidaya lahan untuk pertanian berhasil dilakukan, secara langsung akan meningkatkan apresiasi penggunaan air untuk budidaya.

Meski kawasan hulu sudah dikelola dengan baik, tanpa didukung pembangunan yang memadai di kawasan Jakarta, maka upaya itu akan kurang memuaskan. Perusakan alur sungai alamiah untuk keperluan apa pun, harus diakhiri. Bahkan, bila perlu dipikirkan normalisasi sungai utama di hilir agar tenggelamnya Jakarta dapat dihindari.

Dipublikasikan di Harian Umum Kompas. Kamis, 31 Januari 2002