UJIAN AKHIR SBY-JK

Perlu diingat, pangan adalah urusan perut yang tidak bisa ditawar sebagaimana urusan politik. Ketersediaan yang cukup dan akses yang memadai adalah dua kata kuncinya. Pengalaman menunjukkan, masyarakat miskin rela mempertaruhkan nyawa sekadar untuk memenuhi isi perut, dan bukan untuk memperkaya diri. Fenomena ini perlu diwaspadai jika Pemerintahan SBY-JK jika ingin lulus ujian akhir sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

       

    Daya tahan Pemerintahan SBY-JK terus menghadapi ujian berat, mulai bencana tsunami, separatisme Aceh, ancaman terorisme, bencana alam yang beruntun, gejolak moneter, melambungnya harga minyak, hingga persoalan BLBI. Agaknya, segala cobaan ini belum akan berakhir. Masih ada masalah fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar dan simultan di akhir Pemerintahannya, yaitu persoalan kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) serta lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan mendekati miskin (near poor).

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

BANJIR EKSEPSIONAL

Istar Husain, seorang warga Banglades, menggambarkan bencana banjir yang mendera negerinya tahun 2007 dengan teramat getir: "Begitu banyak hujan saat ini yang menghanyutkan tepian sungai dengan cepat. Tidak ada tempat yang dapat dituju karena lahan kami menjadi sungai dan kini kami tak punya apa-apa lagi."

       Ilustrasi di atas relevan karena sama persis dengan yang dialami ratusan ribu atau bahkan jutaan warga Indonesia saat ini. Banjir yang menerjang sebagian besar kabupaten di Indonesia saat ini sungguh luar biasa.

       Manusia terseret arus, tertimbun lumpur, dan terkubur hidup- hidup. Korban tewas terus berjatuhan, nyawa seakan tidak berharga, sawah dan permukiman mereka berantakan diterjang banjir. Bendung jebol, jembatan ambruk, jalan tertutup air dengan aliran yang sangat deras sehingga transportasi dan urat nadi perekonomian terputus.

       Biaya tambahan akibat banjir ini harus ditanggung dan dibayar warga miskin, termasuk akibat kacaunya pasokan dan harga bahan pangan.

MENYELESAIKAN KONFLIK PANGAN

       Masih ada satu masalah dan ancaman fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar pada akhir Pemerintahan sekarang, yaitu masalah kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) terutama pascapanen raya dan implikasinya terhadap kemiskinan.
Tekanan atas gejolak dan harga pangan dunia ini sulit dihindari Indonesia sebagai konsekuensi globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimotori negara-negara maju untuk melakukan kolonisasi ekonomi baru atas negara berkembang dan miskin.

       Pertanyaan fundamentalnya, akankah gejolak pangan nasional terjadi pascapanen raya? Gejolak harga empat komoditas pangan utama dunia, terigu, kedelai, jagung, dan beras, saat ini telah menyeret Indonesia memasuki pusaran gejolak ekonomi dan politik global dengan masyarakat miskin sebagai korban utamanya. Harga beras dunia yang menyentuh 745 dolar AS menyebabkan posisi Pemerintah terjepit, antara meningkatkan pendapatan petani dan meredam kemiskinan.

INDONESIA MENJADI EKSPORTIR BERAS?

        Pernyataan sekaligus pertanyaan ini sangat menggelitik karena Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan meluncurkan Pekan Padi Nasional (PPN) III yang akan dibuka Presiden tanggal 24 Juli 2008.

       Melalui PPN III ditampilkan kemajuan terkini (state of the art) teknologi padi dan budidayanya mendukung peningkatan produksi padi nasional.

       Keberhasilan ini terefleksi dari keberhasilan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang mampu mendongkrak peningkatan produksi padi 4,98 persen (tahun 2007) dan 4,76 persen (angka ramalan/ARAM II 2008).
Padahal, kita mencatat luas alih fungsi lahan yang mencapai 80 ribu hektare per tahun baru diimbangi pencetakan sawah 25 ribu hektare pada tahun 2007.

       Data statistik ini diperkuat dengan masih stabilnya harga beras dalam negeri pada aral (level) yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar internasional. Pertanyaannya, dengan keberhasilan fantastis yang dicapai tahun 2007 dan 2008, mampukah Indonesia menjadi eksportir beras dunia? Kalau ya, bagaimana dan kalau tidak mengapa?

ANTISIPASI BANJIR BENGAWAN SOLO

Bengawan Solo kembali mengamuk, membalas dendam lama atas eksploitasi, destruksi, dan keserakahan manusia. Jembatan dan akses jalan putus. Permukiman, sawah, jalan di hulu (Sragen, Madiun) dan hilir (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) terendam banjir. Rakyat miskin kedinginan, lapar, stres, bahkan terkubur hidup-hidup ditimbun tanah longsor. Tanaman puso, penyakit mewabah, menyebabkan mereka yang sudah tidak berpunya semakin merana.

BANJIR, SIAPA PUNYA?

Areal banjir baru terus tumbuh dan berkembang, bahkan kian tidak terkendali. Maka, menjadi aneh jika ada wilayah Indonesia aman terhadap banjir.

       Dampak banjir menguras habis energi, tenaga, waktu, serta dana masyarakat dan Pemerintah untuk membentuk tanggap darurat maupun penanganan pascabanjir. Diperkirakan, stimulus ekonomi Rp 51 triliun yang dirancang Pemerintah untuk meredam dampak krisis keuangan global akan tereduksi, bahkan tersedot akibat banjir.

       Mengapa komitmen, kesadaran, dan kemauan kita untuk menyelamatkan peradaban manusia, termasuk peradaban ekonomi, sosial, dan budaya belum tumbuh signifikan, bahkan sebaliknya justru kian mencemaskan? Pertanyaan berikut, banjir itu milik siapa, bagaimana mengatasinya?

PENYUMBATAN BIROKRASI

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengadakan pertemuan puncak pada 29-30 Oktober 2009.

Targetnya, pertumbuhan 2010 di atas 6,3 persen dan akhir 2014 perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7,0 persen. Tahun 2020 terjadi swasembada semua kebutuhan pangan domestik dan ekspor secara simultan sebagai implementasi visi Pemerintah memberi makan dunia.