UJIAN AKHIR SBY-JK

Perlu diingat, pangan adalah urusan perut yang tidak bisa ditawar sebagaimana urusan politik. Ketersediaan yang cukup dan akses yang memadai adalah dua kata kuncinya. Pengalaman menunjukkan, masyarakat miskin rela mempertaruhkan nyawa sekadar untuk memenuhi isi perut, dan bukan untuk memperkaya diri. Fenomena ini perlu diwaspadai jika Pemerintahan SBY-JK jika ingin lulus ujian akhir sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

       

    Daya tahan Pemerintahan SBY-JK terus menghadapi ujian berat, mulai bencana tsunami, separatisme Aceh, ancaman terorisme, bencana alam yang beruntun, gejolak moneter, melambungnya harga minyak, hingga persoalan BLBI. Agaknya, segala cobaan ini belum akan berakhir. Masih ada masalah fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar dan simultan di akhir Pemerintahannya, yaitu persoalan kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) serta lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan mendekati miskin (near poor).

MEWASPADAI KETIDAKADILAN HARGA BERAS

        Predikat sebagai komoditas strategis dan politik yang disandang beras tampaknya justru menjadikan komoditas ini sarat intervensi yang lebih banyak madarot-nya dibandingkan manfaatnya. Begitu banyaknya intervensi ekonomi dan politik Pemerintah melalui Departemen Perdagangan dan Bulog ditambah lagi intervensi swasta melalui tengkulak menyebabkan petani selalu mengalami ketidakadilan harga saat panen raya. Petani yang sebagian besar miskin ”terpaksa dan dipaksa” menerima ”harga senyatanya dan bukan harga yang seharusnya” (harga pokok pembelian Pemerintah/HPP). Ironisnya lagi, mengapa hanya beras saja yang diperlakukan tak adil, sementara harga kedelai dan minyak goreng lebih mudah disesuaikan?

       Mengapa disparitas harga beras dalam dan luar negeri yang mencapai Rp 1.800 tidak bisa dinikmati petani?

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

BERSAMA (siapa) BISA SWASEMBADA

Pemerintah telah memutuskan bahwa target produksi beras tahun 2007 adalah peningkatan 2 juta ton beras lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2006 dan secara bertahap naik 5 persen tiap tahun.

MENYELESAIKAN KONFLIK PANGAN

       Masih ada satu masalah dan ancaman fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar pada akhir Pemerintahan sekarang, yaitu masalah kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) terutama pascapanen raya dan implikasinya terhadap kemiskinan.
Tekanan atas gejolak dan harga pangan dunia ini sulit dihindari Indonesia sebagai konsekuensi globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimotori negara-negara maju untuk melakukan kolonisasi ekonomi baru atas negara berkembang dan miskin.

       Pertanyaan fundamentalnya, akankah gejolak pangan nasional terjadi pascapanen raya? Gejolak harga empat komoditas pangan utama dunia, terigu, kedelai, jagung, dan beras, saat ini telah menyeret Indonesia memasuki pusaran gejolak ekonomi dan politik global dengan masyarakat miskin sebagai korban utamanya. Harga beras dunia yang menyentuh 745 dolar AS menyebabkan posisi Pemerintah terjepit, antara meningkatkan pendapatan petani dan meredam kemiskinan.

INDONESIA MENJADI EKSPORTIR BERAS?

        Pernyataan sekaligus pertanyaan ini sangat menggelitik karena Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan meluncurkan Pekan Padi Nasional (PPN) III yang akan dibuka Presiden tanggal 24 Juli 2008.

       Melalui PPN III ditampilkan kemajuan terkini (state of the art) teknologi padi dan budidayanya mendukung peningkatan produksi padi nasional.

       Keberhasilan ini terefleksi dari keberhasilan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang mampu mendongkrak peningkatan produksi padi 4,98 persen (tahun 2007) dan 4,76 persen (angka ramalan/ARAM II 2008).
Padahal, kita mencatat luas alih fungsi lahan yang mencapai 80 ribu hektare per tahun baru diimbangi pencetakan sawah 25 ribu hektare pada tahun 2007.

       Data statistik ini diperkuat dengan masih stabilnya harga beras dalam negeri pada aral (level) yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar internasional. Pertanyaannya, dengan keberhasilan fantastis yang dicapai tahun 2007 dan 2008, mampukah Indonesia menjadi eksportir beras dunia? Kalau ya, bagaimana dan kalau tidak mengapa?

MENGAMATI KETAHANAN PANGAN KITA

Mengapa El Nino begitu mencemaskan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu khusus menggelar rapat koordinasi terbatas?

Ada dua argumen yang mendasari. Pertama, sistem produksi pangan amat sensitif terhadap El Nino dan pasokan air hujan. Kedua, komitmen kuat Pemerintah mempertahankan swasembada pangan menuju ekspor pangan berkelanjutan.

Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah amat signifikan.

MENGAPA HARGA BERAS MELONJAK?

Sejak pertengahan Desember 2009, harga beras merambat naik secara konsisten dan diprediksi masih terjadi sampai akhir Januari. Pertanyaan besar mengemuka: benarkah fenomena ini merupakan fenomena biasa atau merupakan respons pasar atas pasokan beras yang menurun, karena panen raya baru terjadi satu sampai dua bulan mendatang. Ketika harga beras naik sampai dengan awal tahun baru Januari 2010, Pemerintah dan masyarakat masih bisa memaklumi karena ada dampak dari perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru 2010. Kondisi ini masih dianggap sebagai fenomena biasa dan terjadi secara reguler. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika harga beras terus merambat naik bahkan mulai melampaui ambang batas psikologis.

EKSPOR BERAS DAN IP PADI 400

Hingga tahun 2009, diperkirakan akumulasi badai krisis energi dunia dan finansial terus mengguncang dunia.

       Sinyal menguatnya besaran dampak perubahan cuaca yang ditandai dahsyatnya banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia menyebabkan deraan sistem produksi pangan nasional menguat dan kapasitas sangga (buffering capacity) Indonesia terhadap krisis akan kian menurun.

       Menurut analisis data historis banjir, akhir musim hujan dengan banjir dahsyat umumnya diikuti kekeringan luar biasa karena curah hujan tahunan relatif tetap. Perubahan pola curah hujan dan awal musim membuat awal dan masa tanam kian tidak bisa diprediksi dan usaha tani padi penuh ketidakpastian.

MENYIASATI GUNCANGAN PERBERASAN

Benarkah kenaikan harga beras terjadi akibat supply dan demand? Pertanyaan yang harus dijawab itu mengemuka karena modus untuk mengambinghitamkan rendahnya produksi padi dan harga serta kondisi iklim sudah sering dilakukan.

Tahun 2006, impor dilakukan dua kali, pertengahan Juni dan Desember. Ironisnya, meski sedang panen raya, impor 210.000 ton beras pada pertengahan Juni dilakukan juga. Modusnya, memanfaatkan isu kekeringan, persiapan Lebaran, dan kenaikan harga gabah kering panen di lapangan di atas harga psikologis (Rp 2.400 per kg). Kali ini tekanan dilakukan saat awal musim hujan mundur, memasuki Natal dan Tahun Baru 2007, dan harga gabah mencapai Rp 3.015 per kg.

Begitu cepat dan mudahnya spekulan mempermainkan harga gabah atau beras di masyarakat terjadi karena selisih antara pasokan dan kebutuhan amat tipis, pasar beras cenderung oligopolistik dan terjadinya penimbunan.

Ada dua pengalaman nyata di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terkait permainan spekulan. Saat Gubernur Jawa Timur mengumumkan akan melakukan sweeping dan menindak penimbun beras, seketika itu harga beras turun Rp 250 per kg. Sementara di Sulawesi Selatan, aparat mendapati gudang penimbunan beras milik perorangan yang jumlahnya luar biasa. Berdasarkan dua ilustrasi buruk ini, bisa dipastikan harga beras lebih disebabkan masalah unfair business dibanding masalah produksi.

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi benang kusut perberasan ini? Peningkatan produksi padi dan penegakan hukum yang tegas adalah solusinya.

Peningkatan Produksi

Meski masalah perberasan tidak hanya terkait produksi, tetapi peningkatan produksi beras secara all out harus dilakukan secepatnya agar tidak dijadikan kambing hitam dalam impor beras. Swasembada absolut tanpa impor dapat dicapai tahun 2008 jika produksi padi dapat mencapai 58 juta ton. Untuk itu diperlukan paling tidak 2,2 juta ton GKP tambahan dari tahun 2006.

Untuk memenuhi tambahan produksi padi agar mencapai swasembada beras absolut, Departemen Pertanian akan melaksanakan lima program unggulan: subsidi benih unggul, pengembangan tata air mikro, rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (Jides), pembuatan sawah baru, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman selain program pendukung lain. Masih banyak program lintas subsektor yang dipastikan akan menambah produksi padi nasional. Khusus TAM, Jides, dan JITUT bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri.

Melalui dana subsidi benih sekitar Rp 1,25 triliun tahun 2007 dan akan ditingkatkan tahun 2008, maka mutu benih pertanaman padi sekitar 6,21 juta hektar dapat diperbaiki sehingga diharapkan terjadi peningkatan produksi 0,15 ton per ha, ekuivalen dengan 0,931 juta ton GKP.

Tambahan berikut, dari pengembangan tata air mikro di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak seluas 118.000 ha dengan produksi 2,0 ton per ha untuk dua musim tanam akan menghasilkan 472.000 ton GKP. Melalui perluasan areal sawah baru 35.000 hektar dengan dua kali panen masing-masing 2,0 ton per ha, diperoleh tambahan produksi 140.000 ton GKP. Optimasi lahan dan rehabilitasi Jides dan JITUT masing-masing seluas 105.000 ha dapat dihasilkan 110,5.000 ton GKP. Dengan dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman, dapat diperoleh tambahan hasil 0,1 ton per ha dari 5,5 juta areal panen sehingga diperoleh 0,621 juta ton GKP. Dengan demikian, total tambahan produksi dari kelima program mencapai 2,27 juta ton GKP, lebih besar dari target 2,2 juta ton untuk mencapai swasembada absolut. Sisanya, 0,07 juta ton, dapat diekspor untuk validasi swasembada absolut tercapai.

Desentralisasi Bulog

Posisi Bulog dan Dolog sebagai instansi vertikal dalam stabilisasi pasokan dan harga tidak relevan lagi. Desentralisasi Bulog dan Dolog ke Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan pilihan yang menjanjikan. Pertimbangannya, dengan berada langsung di bawah gubernur/bupati/wali kota, stok beras secara riel time dapat dipantau secara on line sehingga skenario pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dan diantisipasi lebih dini. Terjadinya kolusi antara pedagang beras Dolog bisa diperkecil karena orientasi Dolog memenuhi kebutuhan pangan setempat (in situ). Sementara pemenuhan pangan lintas kabupaten/provinsi dapat dilakukan melalui forum antar gubernur, bupati, maupun wali kota.

Lebih jauh, melalui desentralisasi, Dolog ditumbuhkembangkan menjadi unit produksi, stabilisator pasokan, dan harga di lapangan. Pengawasan dan penimbunan lebih mudah dilakukan Pemerintah dan masyarakat.

Presiden SBY harus menindak tegas penyebab gonjang-ganjing perberasan nasional meski mereka berlindung di balik baju eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika masalah perberasan tidak dituntaskan, dipastikan akan memperpanjang daftar kebutuhan pokok masyarakat penentu hajat hidup orang banyak yang mudah dipermainkan harga maupun pasokannya. Minyak tanah, pupuk, dan bensin adalah teladannya. Tanpa langkah tegas dan transparan, dipastikan Indonesia kian tertinggal dari bangsa manapun karena tiap saat harus menghadapi masalah yang sebenarnya diketahui cara penyelesaiannya. 

(Tulisan ini dimuat pada: Harian Umum Kompas – 09 Januari 2007)