Mendaratkan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono harus diapresiasi.

Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus rnampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen "pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi "sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan rnitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara “real time" dalarn bentuk decision support system tool (DSS).

Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (1 piksel 1 x 1 meter) yang diupdate secara real tirne. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit menurut ruang dan waktu.

Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).

Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagainama detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?

Operasional dan prasyarat

Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.

Kedaulatan Lahan dan Pangan - Mimpi atau Nyata

Kedaulatan Lahan & Pangan
Mimpi atau Nyata

Penulis :
Dr. Ir. Gatot Irianto, MS., DAA.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Edisi Pertama, Desember Tahun 2013
ISBN : 978-979-246-127-5 

UJIAN AKHIR SBY-JK

Perlu diingat, pangan adalah urusan perut yang tidak bisa ditawar sebagaimana urusan politik. Ketersediaan yang cukup dan akses yang memadai adalah dua kata kuncinya. Pengalaman menunjukkan, masyarakat miskin rela mempertaruhkan nyawa sekadar untuk memenuhi isi perut, dan bukan untuk memperkaya diri. Fenomena ini perlu diwaspadai jika Pemerintahan SBY-JK jika ingin lulus ujian akhir sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

       

    Daya tahan Pemerintahan SBY-JK terus menghadapi ujian berat, mulai bencana tsunami, separatisme Aceh, ancaman terorisme, bencana alam yang beruntun, gejolak moneter, melambungnya harga minyak, hingga persoalan BLBI. Agaknya, segala cobaan ini belum akan berakhir. Masih ada masalah fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar dan simultan di akhir Pemerintahannya, yaitu persoalan kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) serta lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan mendekati miskin (near poor).

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

MENYELESAIKAN KONFLIK PANGAN

       Masih ada satu masalah dan ancaman fundamental yang perlu diselesaikan secara mendasar pada akhir Pemerintahan sekarang, yaitu masalah kedaulatan pangan (produksi, ketersediaan, dan akses pangan) terutama pascapanen raya dan implikasinya terhadap kemiskinan.
Tekanan atas gejolak dan harga pangan dunia ini sulit dihindari Indonesia sebagai konsekuensi globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimotori negara-negara maju untuk melakukan kolonisasi ekonomi baru atas negara berkembang dan miskin.

       Pertanyaan fundamentalnya, akankah gejolak pangan nasional terjadi pascapanen raya? Gejolak harga empat komoditas pangan utama dunia, terigu, kedelai, jagung, dan beras, saat ini telah menyeret Indonesia memasuki pusaran gejolak ekonomi dan politik global dengan masyarakat miskin sebagai korban utamanya. Harga beras dunia yang menyentuh 745 dolar AS menyebabkan posisi Pemerintah terjepit, antara meningkatkan pendapatan petani dan meredam kemiskinan.

INDONESIA MENJADI EKSPORTIR BERAS?

        Pernyataan sekaligus pertanyaan ini sangat menggelitik karena Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan meluncurkan Pekan Padi Nasional (PPN) III yang akan dibuka Presiden tanggal 24 Juli 2008.

       Melalui PPN III ditampilkan kemajuan terkini (state of the art) teknologi padi dan budidayanya mendukung peningkatan produksi padi nasional.

       Keberhasilan ini terefleksi dari keberhasilan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang mampu mendongkrak peningkatan produksi padi 4,98 persen (tahun 2007) dan 4,76 persen (angka ramalan/ARAM II 2008).
Padahal, kita mencatat luas alih fungsi lahan yang mencapai 80 ribu hektare per tahun baru diimbangi pencetakan sawah 25 ribu hektare pada tahun 2007.

       Data statistik ini diperkuat dengan masih stabilnya harga beras dalam negeri pada aral (level) yang jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar internasional. Pertanyaannya, dengan keberhasilan fantastis yang dicapai tahun 2007 dan 2008, mampukah Indonesia menjadi eksportir beras dunia? Kalau ya, bagaimana dan kalau tidak mengapa?

KELUAR DARI PERANGKAP PANGAN?

Peningkatan kebutuhan pangan terjadi akibat pertambahan penduduk yang relatif tinggi (1,38 persen/tahun) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua pihak perlu mewaspadai fenomena itu.

       Paling tidak ada tiga komoditas pangan nonberas yang perlu dicermati terkait peningkatan permintaan sehingga bisa mendorong keter-gantungan berlebihan atas bahan pangan impor. Gandum, tetua ayam ras (grand parent stock) baik pedaging maupun petelur serta ternak sapi, merupakan tiga komoditas utama yang kini menjadi perhatian publik dan Pemerintah karena ledakan permintaannya.

       Peningkatan permintaan gandum dan daging ayam broiler yang besar akibat promosi dan layanan antar yang amat militan dan didukung industri hulu dan hilir perusahaan multinasional yang tangguh. Kondisi ini diperburuk terbatasnya edukasi media tentang hidup sehat atas pangan berbasis terigu dan daging ayam ras pada kelompok usia produktif dan anak anak.

       Adapun lonjakan peningkatan impor sapi hingga kini terjadi akibat kebijakan Pemerintah untuk mengimplementasikan pelarangan pemotongan betina produktif agar sapi yang dipotong memenuhi potensi bobot potong ideal.

MENGAMATI KETAHANAN PANGAN KITA

Mengapa El Nino begitu mencemaskan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu khusus menggelar rapat koordinasi terbatas?

Ada dua argumen yang mendasari. Pertama, sistem produksi pangan amat sensitif terhadap El Nino dan pasokan air hujan. Kedua, komitmen kuat Pemerintah mempertahankan swasembada pangan menuju ekspor pangan berkelanjutan.

Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah amat signifikan.

MEWASPADAI SPEKULASI PANGAN

Kontroversi atas harga beras yang konsisten tinggi dan peningkatan produksi beras 2,45 persen (ARAM III BPS 2010) menyisakan tanda tanya besar.

Benarkah harga beras dibentuk oleh mekanisme pasar atau didikte kelompok tertentu? Ke mana surplus beras 5 juta ton saat panen raya Maret-Mei 2010? Siapa yang menyimpan?

Kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan merupakan keharusan. Ini karena, menurut BPS, kenaikan 10 persen harga beras akan menambah jumlah penduduk miskin 2,5 juta jiwa.

EKSPOR BERAS DAN IP PADI 400

Hingga tahun 2009, diperkirakan akumulasi badai krisis energi dunia dan finansial terus mengguncang dunia.

       Sinyal menguatnya besaran dampak perubahan cuaca yang ditandai dahsyatnya banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia menyebabkan deraan sistem produksi pangan nasional menguat dan kapasitas sangga (buffering capacity) Indonesia terhadap krisis akan kian menurun.

       Menurut analisis data historis banjir, akhir musim hujan dengan banjir dahsyat umumnya diikuti kekeringan luar biasa karena curah hujan tahunan relatif tetap. Perubahan pola curah hujan dan awal musim membuat awal dan masa tanam kian tidak bisa diprediksi dan usaha tani padi penuh ketidakpastian.