Kedaulatan Lahan dan Pangan - Mimpi atau Nyata

Kedaulatan Lahan & Pangan
Mimpi atau Nyata

Penulis :
Dr. Ir. Gatot Irianto, MS., DAA.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Edisi Pertama, Desember Tahun 2013
ISBN : 978-979-246-127-5 

PERTANYAAN SEORANG ANAK PETANI

Beberapa pertanyaan ini saya goreskan ketika hati ini sedih dan geram karena gelombang globalisasi perdagangan pangan semakin menggerogoti dan menghancurkan eksistensi petani di segala lini. Pertanyaan selanjutnya muncul dari naluri anak seorang petani yang melihat peluang usaha pemberdayaan petani yang dibiarkan berlalu, sehingga nasib petani belum beranjak baik dengan posisi tawar yang kuat seperti yang terjadi di Negara-negara maju.

Deraan liberalisasi pangan telah menimbulkan ambivalensi antara kesetaraan memperoleh akses pangan dengan harga yang sehat dan dumping yang mempunyai daya bunuh dan tumpas terhadap kompetitor yang luar biasa.

 Gotong royong sebagai nilai luhur falsafah bangsa yang lembut terpaksa harus bertempur melawan individualisme yang menjadi inti neoliberalisme. Sebagai pertarungan ekonomi dan budaya, maka dipastikan pangan global akan mengeliminasi pangan lokal kita. Hancurnya sistem produksi kedelai nasional, anjloknya harga wortel, bawang merah, bawang putih merupakan teladan konkretnya. Ironisnya, masih ada saja yang mengatakan, daripada membeli produk dalam negeri mahal, lebih baik impor dengan harga yang murah.

 Tengoklah di supermarket, sebagian besar didominasi buah impor murah sarat dumping. Tragisnya, pembelinya pegawai negeri bahkan pejabat Pemerintah yang nota benenya digaji dari pajak yang dikutip dari petani sebagai salah komponen masyarakat. Sadarkah kita bahwa pola konsumsi produk impor minded pimpinan nasional (formal maupun nonformal) akan menjadi trend setter masyarakat?.

EKSPLOSI PENDUDUK DAN ANCAMAN KELAPARAN

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk  membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita cita tanpa realita sampai kapanpun juga. Indonesia  hanya memiliki luas lahan sawah 8,1 juta hektar (BPS, 2012). Sekalipun subur, dengan laju konversi dari sawah menjadi bangunan, dan dari sawah menjadi perkebunan, menjadikan pasokan pangan berada dalam ancaman di depan mata. Ironisnya, para pihak sebagai pengambil kebijakan cenderung mengabaikan situasi kritikal tersebut. Cepat dan pasti apabila dibiarkan dan tanpa ada langkah radikal, maka Indonesia yang sedang mengalami ekplosi penduduk dipastikan menghadapi ancaman kelaparan.

MENGAMATI KETAHANAN PANGAN KITA

Mengapa El Nino begitu mencemaskan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu khusus menggelar rapat koordinasi terbatas?

Ada dua argumen yang mendasari. Pertama, sistem produksi pangan amat sensitif terhadap El Nino dan pasokan air hujan. Kedua, komitmen kuat Pemerintah mempertahankan swasembada pangan menuju ekspor pangan berkelanjutan.

Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah amat signifikan.

PENYUMBATAN BIROKRASI

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengadakan pertemuan puncak pada 29-30 Oktober 2009.

Targetnya, pertumbuhan 2010 di atas 6,3 persen dan akhir 2014 perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7,0 persen. Tahun 2020 terjadi swasembada semua kebutuhan pangan domestik dan ekspor secara simultan sebagai implementasi visi Pemerintah memberi makan dunia.

MEWASPADAI SPEKULASI PANGAN

Kontroversi atas harga beras yang konsisten tinggi dan peningkatan produksi beras 2,45 persen (ARAM III BPS 2010) menyisakan tanda tanya besar.

Benarkah harga beras dibentuk oleh mekanisme pasar atau didikte kelompok tertentu? Ke mana surplus beras 5 juta ton saat panen raya Maret-Mei 2010? Siapa yang menyimpan?

Kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan merupakan keharusan. Ini karena, menurut BPS, kenaikan 10 persen harga beras akan menambah jumlah penduduk miskin 2,5 juta jiwa.

NASIB PETANI KEDELAI

Tirani mayoritas importir kedelai berhasil memaksa Pemerintah untuk kesekian kali membebaskan bea masuk kedelai impor. Membanjirnya kedelai impor menjadikan nasib petani kedelai kian terpuruk dan tidak berdaya.

Importir kedelai dengan tameng perajin tahu tempe tanpa peduli menindas dan menggilas lebih dari 3 juta petani kedelai Indonesia, sekaligus menjerumuskan Indonesia masuk perangkap impor kedelai. Fenomena melambungnya harga kedelai yang terus berulang mengindikasikan bahwa pembebasan bea masuk belum menyelesaikan masalah fundamentalnya.

Ironisnya, ketika harga kedelai di tingkat petani anjlok, semua pihak melakukan pembiaran. Tidak ada satu pun yang memperjuangkan nasib petani kedelai.