Predikat
sebagai komoditas strategis dan politik yang disandang beras tampaknya justru
menjadikan komoditas ini sarat intervensi yang lebih banyak madarot-nya
dibandingkan manfaatnya. Begitu banyaknya intervensi ekonomi dan politik Pemerintah
melalui Departemen Perdagangan dan Bulog ditambah lagi intervensi swasta
melalui tengkulak menyebabkan petani selalu mengalami ketidakadilan harga saat
panen raya. Petani yang sebagian besar miskin ”terpaksa dan dipaksa” menerima
”harga senyatanya dan bukan harga yang seharusnya” (harga pokok pembelian Pemerintah/HPP).
Ironisnya lagi, mengapa hanya beras saja yang diperlakukan tak adil, sementara
harga kedelai dan minyak goreng lebih mudah disesuaikan?
Mengapa disparitas harga beras dalam dan
luar negeri yang mencapai Rp 1.800 tidak bisa dinikmati petani?
