Tampilkan postingan dengan label perlindungan hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perlindungan hukum. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Agustus 2014

MENYOAL HAK GUNA PAKAI AIR DAN DAMPAKNYA

SETELAH pertambangan dan kehutanan diprivatisasi dan diliberalisasi, maka air merupakan target berikutnya apabila Mahkamah Konstitusi menolak gugatan judicial review Nomor 059-060/PUU-II/2004 yang diajukan oleh 868 warga negara Indonesia dan 16 organisasi masyarakat.