Sumardjo Gatot Irianto

IRIGASI AIR PERMUKAAN TAHUN 2007

2008-06-24T21:18:00.008+07:00

Propinsi : Bali Kabupaten : Tabanan Kecamatan : Pupuan Desa : Padangan Propinsi : Kalimantan Tengah Kabupaten : Barito Selatan Kecamatan : Awang Desa : Bangkirayen Propinsi : Kalimantan Tengah Kabupaten : Kapuas Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Sumedang Kecamatan : Tomo Desa : Margamukti Propinsi : Jawa Timur Kabupaten : Ponorogo Kecamatan : Sekar Dawuan Propinsi : Jawa Timur Kabupaten : Bangkalan Kecamatan : Kamal Desa : Pandabah Propinsi : Sumatera Selatan Kabupaten : Muba Kecamatan : Lais Desa : Teluk Kijing III

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA TAHUN 2007

2008-06-24T20:42:00.006+07:00

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Cirebon Kecamatan : Gebang Desa : Kalipasung Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Cirebon Kecamatan : Ciledug Desa : Tanjomaya Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Cirebon Kecamatan : Pabedilan Desa : Kalimukti Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Brebes Kecamatan : Salem Desa : Indrajaya Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Tegal Kecamatan : Jatinegara Desa : Gantungan Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Banyumas Kecamatan : Kabasen, Kamranjen Desa : Adisana, Bangsa, Mandirancan, Alasmalang Propinsi : Jawa Timur Kabupaten : Madiun Kecamatan : Kare, Geger, Sawahan Desa : Morang, Kabon, Rejosari Propinsi : Banten Kabupaten : Tangerang Kecamatan : Kemeri Desa : Patramanggala Propinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten : Bulukumba Kecamatan : Kindang, Bulukumba Desa : Kindang, Bulo Bulo

PENGEMBANGAN IRIGASI BERTEKANAN TAHUN 2007

2008-06-24T20:27:00.003+07:00

Propinsi : Kalimantan Barat Kota : Pontianak Propinsi : Sulawesi Tengah Kota : Palu Kecamatan : Palu Barat Desa : Donggala Kodi Propinsi : Maluku Kota : Maluku Tengah Kecamatan : Amahai Propinsi : Sulawesi Selatan Kota : Bone Kecamatan : Ulaweng

Irigasi Air Tanah Dalam

2008-06-24T20:15:00.003+07:00

Propinsi : Kalimantan Selatan Kabupaten : Balangan Kecamatan : Peringin Desa : Lengser Propinsi : Nusa Tenggara Barat Kabupaten : Dompu Kecamatan : Lancijaya Desa : Manglow

Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jitut Tahun 2007

2008-06-20T08:47:00.008+07:00

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Kuningan Kecamatan : Pesawaha Desa : Cimara, Cidahu Luas : 65 Ha Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Brebes Kecamatan : Bantarkawung Desa : Sindangwangi Luas : 100 ha Propinsi : Jawa Tengah Kabupaten : Banyumas Kecamatan : Kebrasen, Kemranjen Desa : Sawangan, Cisalak, Cindaga, Sidomulyo Luas : 200 ha Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten : Bantul Propinsi : Jawa Timur Kabupaten : Malang Kecamatan : Tumpang, Karangploso, Wajak, Gondanglegi, Sumberpucung Desa : Wringinsongo, Ampeldento, Kepuharjo, Tegalgondo, Bocek, Bringin, Sukorejo, Sambigede Luas : 375 ha Propinsi : Banten Kabupaten : Lebak Kecamatan : Malimping Desa : Ragong, Pagelaran Luas : 205 ha Propinsi : Banten Kabupaten : Tangerang Kecamatan : Kemeri Desa : Karanganyar Luas : 25 ha Propinsi : Kalimantan Selatan Kabupaten : Banjar Kecamatan : Martapura Barat Desa : Penggalan Luas : 250 ha Propinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten : Bulukumba Kecamatan : Riau Ale, Ujung Loe dan Gantaran Desa : Bulolohe, Manjaling Luas : 20 ha

Bogor dan Jakarta "Ribut" soal Peraturan Daerah Penyangga

2008-01-21T14:18:00.000+07:00

Bogor, Kompas - Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah strategis Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) sebagai hinterland (daerah penyanga) bagi DKI Jakarta sebetulnya tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyangga. Ancaman terjadinya kembali banjir bandang di Jakarta dan sekitarnya, seperti terjadi pada Januari-Februari 2002, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan perencanaan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab daerah penyangga.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Yuyun Muslihat kepada wartawan, Senin (23/12) siang. Yuyun dimintai tanggapannya tentang pernyataan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang dilansir sejumlah media massa, yang menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mencabut Perda Penyangga.

Sejauh ini, sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 1983 tentang penataan ruang kawasan Bopunjur, Pemkab Bogor sebetulnya tidak mempunyai Perda Kawasan Penyangga. "Kami hanya memiliki Perda Tata Ruang karena kawasan Bogor kerap dipandang sebagai daerah resapan air. Namun, terhadap Perda ini pun, Pemkab Bogor tidak pernah merencanakan pencabutannya," ujar Yuyun.

Pemkab Bogor, yang memiliki 122 situ sebagai tempat penampung air yang mengalir dari hulu sungai, memiliki tugas untuk memelihara situ-situ tersebut sebaik-baiknya. Selain itu, meski tidak memperoleh kontribusi dari daerah-daerah hilir seperti Jakarta, Pemkab Bogor pun telah berusaha menjadi daerah penyangga.

Caranya, pertama adalah membangun 3.000-5.000 sumur resapan di daerah Megamendung dan Cisarua. Proyek yang berlangsung sejak tahun 1999 tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, program rehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran Sungai Ciliwung maupun Cisadane.

Selama ini, Rancangan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Lindung masih terus digodok. Sedangkan, Pemkab Bogor hanya berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan Keppres Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur. Di dalam UU tersebut disebutkan, kawasan penyangga itu meliputi kawasan lindung maupun budidaya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencana Daerah (Bapeda) Kabupaten Bogor Gunawan menjelaskan, dulunya kawasan budidaya, produksi, dan konservasi juga merupakan bagian dari kawasan penyangga. Hutan produksi pun, dengan nomenklaturnya, merupakan bagian dari kawasan tersebut. Jadi, perda yang secara khusus memaparkan daerah penyangga tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat oleh Pemkab Bogor.

Hulu dan hilir

Sementara itu, ahli hidrologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Gatot Irianto PhD mengatakan, perubahan fungsi kawasan penyangga menjadi kawasan pengembangan akan sangat berdampak mengerikan bagi daerah-daerah hilir, seperti Jakarta.

Gatot menjelaskan, peralihan fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian akan meningkatkan percepatan dan koefisien aliran permukaan air dan menurunkan laju infiltrasi, sehingga sebagian besar air hujan ditransfer secara langsung, tanpa mampu diserap lagi oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan.

Konsekuensinya, papar Gatot, pertama adalah kemampuan penyerapan air berkurang akibat laju infiltrasi tanah sehingga air hujan akan lebih banyak dan cepat menuju ke bagian hilir sungai. Secara ilmiah, ketika debit puncak semakin tinggi dengan waktu respons semakin singkat, maka tak ayal lagi akan terjadilah aliran air yang begitu besar, alias banjir.

Kedua, sistem recharging (penyimpanan) air tanah sangat rendah sehingga pasokan air di musim kemarau akan merosot. Akibatnya, risiko bahaya kekeringan akan semakin tinggi. "Lihat saja, daerah-daerah di kawasan hulu yang sebelumnya tidak pernah dilanda kekeringan, seperti Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, belakangan ini justru mengalami kekeringan yang begitu hebat," ujar Gatot

"Gubernur Sutiyoso sebaiknya jangan hanya mengusulkan pembuatan situ raksasa di daerah-daerah penyangga tanpa memberikan kontribusi sedikit pun. Situ raksasa yang diharapkan dapat menampung sejumlah air dari kawasan hulu tentu juga sangat bermanfaat bagi kawasan daerah hilir sungai, seperti Jakarta. Jadi, bantuan finansial pembangunan sebagai sharing keuangan juga sangat dibutuhkan, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya Dimuat pada Harian Kompas, Hari Selasa, 24 Desember 2002

PENDEKATAN MUTHAKIR DALAM ANTISIPASI BANJIR

2008-01-21T13:56:00.000+07:00

Setelah berdebat panjang lebar dengan berbagai argumen untuk mencari penyebab terjadinya banjir dan genangan, kemudian dengan sekuat tenaga, waktu dan dana menolong korban, maka pertanyaan selanjutnya adalah mampukan kita mengatasi banjir dengan teknologi dan biaya sendiri? Apakah kita harus mendatangkan konsultan dan bantuan luar negeri seperti IMF untuk mengatasi banjir dan genangan? Secara pribadi saya katakan tidak, karena dari segi sumberdaya manusia, pengetahuan dan teknologi kita memiliki semuannya. Demikian juga dengan komitmen masyarakat kita untuk antisipasi banjir sangat tinggi, sehingga sebenarnya yang diperlukan adalah pemimpin yang kredibel untuk mengimplementasikan konsep penanggulangan banjir yang dirumuskan bersama. Masalah biaya, pemerintah tentu bisa meletakkan prioritas penanganan banjir ini sebagai hal yang utama, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan lebih jauh dari itu, kemampuan antisipasi masalah banjir dan genangan sudah menyangkut kredibilitas pemerintah Indonesia di mata komunitas Internasional yang tinggal di Jakarta. Lengkaplah sudah predikat Jakarta sebagai ibukota negara yang tidak aman, macet dan tidak nyaman apabila banjir dan genangan kedepan tidak dapat diantisipasi dengan baik. Tidak mesti dengan biaya yang besar Masalah banjir sepintas terlihat begitu rumit, komplek yang penanganannya memerlukan tenaga, waktu dan biaya sangat besar. Bahkan bagi orang yang pesimis, penanggulangan banjir seolah-olah seperti menegakkan benang basah. Namun apabila dirunut lebih jauh, maka penyebab banjir sebenarnya berawal dari persoalan sederhana yaitu ketidaktertiban dan ketidaktaatan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang terakumulasi dalam waktu tertentu dan dampak maksimumnya baru dirasakan sekarang. Berdasarkan akar penyebab masalah tersebut, maka semestinya masalah banjir dan genangan dapat diatasi apabila ada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat yang kuat. Dalam hal biaya penanggulangan, maka apabila direncanakan, dilaksanakan dan dipantau dengan transparan, peluang terjadinya pembengkakan biaya dapat dihindari. Apalagi saat ini masyarakat sudah menyadari bahwa persoalan banjir tidak dapat ditangani dengan cara-cara klasik parsial, tetapi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan peran serta masyarakat yang tinggi. Sistem proyek dengan penggelembungan volume dan biaya yang sangat tidak transparan dalam mengatasi masalah banjir selama ini secara faktual terbukti tidak efektif dan bahkan seringkali tidak mengenai sasaran, karena diperlukan tenggang waktu untuk alokasi anggaran. Biaya yang sudah dialokasikan seringkali tidak tepat waktu, karena terjadi perubahan masalah yang sangat cepat. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir sangat diperlukan, dalam pembiayaan penanggulangan banjir. Untuk itu perlu dirumuskan bersama antara pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan masyarakat tentang rencana kegiatan, strategi implementasi dan pemantauannya. Diperlukan konsep pendekatan yang memadai agar permasalahan banjir dapat diantsipasi secara menyeluruh. Pendekatan System/Model Penanganan antsipasi banjir secara parsial kualitatif dan bersifat ad hoc yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah seharusnya diakhiri dan diganti dengan pendekatan konseptual kuantitaif dengan parameter yang measurable didukung time frame yang jelas. Dengan demikian siapapun pemegang otoritas pemerintahan, masyarakat dapat memantau kinerjanya dalam penanggulangan banjir. Untuk itu pendekatan model, dengan menekankan hubungan hujan-limpasan (debit) perlu dilakukan, sehingga perubahan karakteristik banjir (debit maksimum, waktu respon) akibat perubahan input (curah hujan) dan sistem DAS (land use dan jaringan hidrologi) dapat dipantau lebih akurat. Model deterministik dengan pendekatan mekanisme fisik perlu digunakan dalam antsipasi banjir karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan model lainnya antara lain: (1) dapat menjelaskan secara kuantitatif hubungan sebab-akibat dengan proses fisik yang berlaku secara universal (2) hasilnya dapat diaplikasikan pada DAS lain dengan melakukan adaptasi parameter. Dengan demikian tidak diperlukan penelitian yang detail untuk penanganan banjir dan genangan di daerah lain. Khusus untuk banjir dan genangan Jakarta pendekatan sistem dapat dilakukan dengan membagi DAS menjadi 4 tipe penggunaan lahan utama yaitu: hutan, lahan sawah, lahan kering, dan lahan pemukiman. Pendayagunaan lahan hutan dapat dilakukan dengan menjaga kelestariannya. Sedangkan peningkatan daya tampung air sistem lahan sawah dan lahan kering dapat dilakukan melalui optimasi dimensi pematang sawah dan teras lahan kering. Apabila konsep ini diadopsi, maka banir di hilir akan dapat ditekan, karena sebagian besar aliran permukaan ditampung di tiga tempat yaitu lahan sawah, teras lahan kering dan saluran hidrologi (hydrological network) secara bertingkat, sehingga kapasitas tampung air DAS dapat ditingkatkan, dan hanya sebagian kecil saja air yang dialirkan ke hilir. Dengan demikian debit maksimum yang terjadi dapat diturunkan dan waktu respon dapat diperpanjang. Sedangkan sistem lahan pemukiman juga harus menampung aliran permukaan dari wilayahnya sendiri, sehingga volume genangan dan banjir di hilir lebih berkurang lagi. Implementasi konsep ini harus dipantau dari tataran masyarakat paling bawah, agar pendekatan sistem ini berhasil dengan baik. Model reservoir linier bertingkat (reservoir in cascade) dengan input curah hujan dan sistem DAS sangat powerfull untuk skenario antisipasi banjir dan genangan. Dengan model ini setiap perubahan masukan pada suatu sistem dapat dikuantifikasikan keluarannya, sehingga perubahan debit dan waktu respon DAS sebelum dan sesudah perlakuan dapat dibandingkan. Pendekatan mutakhir ini banyak diadopsi oleh negara-negara maju Eropa dan Amerika dalam menekan resiko banjir. Di Indonesia model ini sudah diuji kehandalannya dan dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat oleh penulis dalam evaluasi pengaruh teras sawah terhadap modifikasi karakteristik debit DAS (debit maksimum dan waktu respon) di DAS Kali Garang, Semarang. Evaluasi dan Revisi Rencana Induk (Master Plan) Jakarta Dalam jangka panjang, penanganan banjir harus dilakukan secara melekat (built in) dengan rencana induk dan pelaksanaan pembangunan kota Jakarta. Untuk itu pada tahap awal perlu dilakukan evaluasi dan revisi dari rencana induk kota Jakarta untuk membandingkan antara rencana dan pelaksanaannya. Agar setiap pelaksana pembangunan dapat dipantau kinerjanya, maka dewan perwakilan rakyat bersama masyarakat perlu memanfaatkan rencana induk kota Jakarta sebagai alat evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan. Masalah implementasi peraturan perundangan tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah bersama masyarakat harus secara konsekuen tanpa pilih kasih memberikan sangsi terhadap pelanggar di lapangan. Komitmen itu harus ditindaklanjuti, karena apabila masalah tersebut ditorerir, maka kasus banjir dan genangan Jakarta akan terulang lagi dengan intensitas dan frekuensi yang lebih dahsyat. Meskipun teknologi antisipasi banjir memerlukan pendekatan menyeluruh, penulis secara pribadi yakin kalau tenaga ahli Inonesia mampu menysun dan mengimplementasikannya. Tidak diperlukan konsultan asing untuk itu, yang diperlukan adalah kejujuran dan keterbukaan para pelaksana dan penegakan perundangan di lapangan. Selebihnya masyarakat akan dapat membantu apa yang diperlukan untuk antisipasi banjir dan genangan. Mengingat banjir menjadi salah satu masalah penting dalam pembangunan kota Jakarta, maka kedepan calon Gubernur, Walikota perlu menyajikan konsep pembangunan Jakarta sebelum dipilih oleh wakil rakyat. Untuk itu diperlukan pencerahan (lightening) para anggota dewan tentang pengetahuan masalah banjir sebelum melakukan uji kelayakan (proper test) calon Gubernur. Dengan demikian tidak ada lagi alasan seorang Gubernur untuk tidak dapat mengatasi masalah banjir dan genangan di masa mendatang.

Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air

2008-01-02T13:22:00.000+07:00

KUMPULAN ARTIKEL YANG MEMBAHAS PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR SECARA KOMPREHENSIF

-------------

Masalah pengelolaan sumberdaya lahan dan air semakin mengemuka setelah investasi teknologi produksi untuk peningkatan produksi dan pendapatan mengalami pelandaian (levelling off). Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola sumberdaya lahan dan air yang harus diperjuangkan secara konsisten yaitu: alokasi lahan pertanian yang jauh melebihi lahan untuk kehutanan, demikian pula alokasi air untuk pertanian yang semakin terjepit oleh kepentingan air minum dan industri. Apalagi dengan disyahkannya UU no 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air, maka pasokan air untuk pertanian semakin mencemaskan. Analisis pasokan dan kebutuhan air antar sektor dan antar wilayah dikemukakan sebagai teladan dan bahan pemikiran untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan air (water scarcity) yang sudah terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa. Pengalaman negara maju dalam alokasi air, konflik air dan pengelolaan DAS disajikan dalam buku ini sebagai ilustrasi betapa betapa pentingnya pengelolaan sumberdaya air dan lahan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan.

Penanggulangan banjir dan kekeringan berdasarkan pengalaman praktis di lahan kering melalui pengembangan panen hujan dan aliran permukaan dikemukaan di buku ini agar dapat dijadikan teladan bahwa pengelolaan lahan dan air yang optimal dapat memberikan nilai tambah dan efek ganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan indek pertanaman, diversifikasi jenis komoditas yang diusahakan, peningkatan produksi, kualitas dan kontinyuitas melalui peningkatan ketersediaan air menurut ruang dan waktu menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dapat dipercepat tanpa invetasi yang besar.

Silahkan download artikel lengkapnya di : http://www.4shared.com/file/33633178/2d89ddea/kumpulan_artikel_by_gatot.html

Tanda-tanda Banjir Bandang di Tengah El Nino

2007-12-04T22:16:00.000+07:00

SETELAH mengalami cekaman air (water stress) akibat kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak anomali iklim El Nino, tampaknya derita petani dan masyarakat kecil belum ada tanda-tanda akan berakhir. Ada dua masalah yang muncul sekaligus sebagai dampak anomali iklim El Nino dengan berakhirnya musim kering dan dimulainya musim hujan di sebagian wilayah Indonesia.

PERTAMA, curah hujan masih di bawah normal sehingga masa tanam belum dapat dimaksimalkan seperti terjadi di Kalimantan Timur (Babulu Darat, Kota Bangun), Sulawesi Tenggara (Asera, Kendari), Lampung (Blambangan Umpu, Menggala), bahkan hal itu terjadi di jalur pantura Sukamandi yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Kedua, mulai meningkatnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia sehingga menimbulkan banjir, genangan, dan tanah longsor seperti di Aceh Singkil, Medan, dan Mojokerto, baru-baru ini.

Berkaitan dengan kondisi peralihan musim yang kurang menguntungkan dan dampak anomali iklim terhadap lamanya musim kering dan mundurnya awal musim hujan, maka wilayah yang perlu mendapatkan perhatian akan kemungkinan terjadinya kekurangan air adalah:

(1) Wilayah yang mempunyai curah hujan di bawah normal dengan awal hujan normal, berarti curah hujan bulanan akan lebih rendah dibandingkan rata-ratanya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian jenis tanaman dan pola tanamnya, karena secara faktual air yang tersedia tidak akan mencukupi untuk budidaya dengan pola tanam normalnya.

(2) Wilayah dengan curah hujan di bawah normal dengan awal musim hujan mundur. Kondisi ini akan berdampak terhadap menurunnya intensitas tanam dengan jenis tanaman yang berumur genjah dan hemat air.

(3) Wilayah dengan curah hujan di bawah normal dengan awal musim hujan mundur. Kondisi ini dapat menurunkan intensitas tanam sekaligus memunculkan ancaman baru berupa banjir dan genangan, karena meskipun curah hujan berkurang, namun karena periode hujannya singkat, maka intensitas hujan menjadi tinggi dan itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan genangan.

Sementara itu, wilayah yang perlu mendapatkan penekanan dalam hal kemungkinan terjadinya banjir, genangan dan tanah longsor adalah:

(1) Wilayah dengan curah hujan di atas normal dengan awal musim hujan normal. Wilayah ini secara potensial terletak di ujung barat Sumatera dan merupakan daerah bahaya banjir karena volume air hujannya sangat tinggi. Secara potensial wilayah ini dapat digunakan untuk perluasan areal tanam untuk mengompensasi penurunan luas tanam akibat kekeringan.

(2) Wilayah dengan curah hujan di atas normal dengan awal musim hujan mundur. Wilayah ini yang sangat berbahaya karena risiko banjir yang mungkin terjadi adalah yang terbesar diantara wilayah lainnya.

Berdasarkan dua peluang ketersediaan air (kekeringan dan banjir), maka pemerintah secara simultan harus menyediakan teknologi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kekurangan air di satu pihak dan menyediakan teknologi untuk menekan risiko banjir di lain pihak.

Untuk itu pemantauan perkembangan indikator anomali iklim perlu dilakukan agar masalah kekeringan dan peluang terjadinya banjir bandang di tengah El Nino dapat diantisipasi lebih dini.

Indikator anomali iklim di Indonesia

Ada empat indikator penting yang dapat digunakan untuk memantau perubahan iklim di Indonesia.

(1) Anomali suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di Nino 3.4.

(2) Indeks osilasi selatan (Southern Oscilation Index/SOI).

(3) Zona depresi sirkulasi angin pasat.

(4) Beda suhu muka laut antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik.

Berdasarkan seri pengamatan indikator pertama, yaitu anomali suhu muka laut di Nino 3.4 dari 23 Oktober sampai 12 Desember 2002 menunjukkan bahwa telah terjadi pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik secara signifikan dari 2.5 oC menjadi 1.5 oC (Gambar 1a dan 1b), dan (2) anomali SST di Samudra Hindia berkisar 0.5-1 oC serta lebih hangat dibandingkan dengan SST di sekitar kepulauan Indonesia.

Artinya, kecenderungan anomali SST masih sebesar 1.0-1.5 oC (Gambar 2.) dan pengaruh anomali iklim sampai dengan akhir bulan Februari 2003 masih terasa meskipun lemah.

Indikasinya terlihat dari masih rendahnya pergerakan uap air (hujan) dari bagian barat Samudra Pasifik dan Lautan Hindia ke wilayah Indonesia sehingga peluang pembentukan awan hujan di atas wilayah Indonesia masih kecil dan curah hujan Indonesia cenderung di bawah normal sampai normal seperti yang kita alami sampai dengan pertengahan bulan Desember 2002.

Sementara itu kecenderungan fluktuasi SOI sebagai indikator kedua sejak Januari sampai akhir November 2002 masih konsisten negatif. Namun, memasuki awal bulan Desember SOI mulai bergerak konsisten menuju nol.

Kecenderungan nilai SOI tersebut perlu terus dipantau apakah kecenderungannya naik atau turun untuk mengetahui dampaknya terhadap curah hujan di Indonesia (Gambar 3). Tanda-tanda kecenderungannya positif berarti terdapat peluang terjadinya pergerakan massa uap air ke Darwin tampaknya belum meyakinkan, sehingga diprakirakan pengaruh terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia masih lemah. Artinya, Indonesia masih berpeluang mengalami curah hujan di bawah normal sampai normal.

Indikator ketiga adalah sirkulasi angin pasat, dari dasarian III-Oktober sampai dasarian II-Desember menunjukkan telah terjadi penghangatan permukaan laut di sekitar Kepulauan Papua dengan anomali SST yang makin rendah dari 2.5 oC menjadi 1.5 oC.

Penurunan suhu yang signifikan tersebut akan menggeser pusat tekanan rendah (zone konveksi) dari Pasifik Timur ke Barat, artinya belum terjadi peningkatan massa uap air di atas wilayah Indonesia secara signifikan. Artinya, penambahan curah hujan akibat gerakan massa uap air dari Pasifik Barat ke Indonesia masih belum signifikan. Oleh karena itu, arah pergeseran zone depresinya perlu terus diamati agar dampak anomali iklim dapat diantisipasi lebih dini.

Sementara indikator ke empat yaitu beda suhu muka laut antara Samudra Hindia dengan Samudera Pasifik tidak signifikan sehingga sulit diharapkan adanya gerakan uap air atau tambahan uap air ke wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan keempat parameter pengamatan tersebut di atas dapat diprakirakan dampak anomali iklim masih lemah sampai bulan Februari 2003.

Meskipun sifat hujan diperkirakan masih di bawah normal sampai normal, namun bahaya banjir bandang tetap harus dipantau. Penurunan curah hujan tahunan dengan musim kemarau lebih lama akan menyebabkan periode musim hujan semakin singkat. Penurunan curah hujan dengan diikuti periode musim hujan yang singkat akan menghasilkan hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi singkat.

Kondisi ini akan memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan genangan. Untuk itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan genangan, terutama di areal pertanian di sepanjang Pantai Utara Jawa, daerah hilir aliran sungai, cekungan, dan daerah endemik banjir.

Banjir bandang di tengah El Nino

Berdasarkan uraian tentang perkembangan indikator perubahan iklim tampaknya selain masalah kekurangan air sebagai dampak anomali iklim El Nino yang masih terasa, di sebagian wilayah Indonesia lainnya terutama yang daerah aliran sungainya telah rusak berpeluang mengalami banjir bandang di tengah kondisi El Nino.

Curah hujan di bawah normal dengan pola hujan berintensitas tinggi dan durasi singkat serta kemampuan intersepsi tajuk dan infiltrasi tanah terbatas merupakan tanda-tandanya. Kondisi ini sering tidak disadari karena El Nino sering kali dihubungkan dengan kekeringan, akibatnya antisipasi terjadinya banjir tidak dilakukan secara proporsional.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi bencana banjir, genangan, dan tanah longsor antara lain:

(1) Deliniasi wilayah rawan banjir dan genangan perlu dilakukan agar dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam menekan risiko banjir dan genangan.

(2) Pemantauan cuaca perlu diintensifkan agar peluang terjadinya curah hujan eksepsionel dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga risiko banjir dapat diminimalkan.

Dalam kondisi keterbatasan ketersediaan air di satu pihak dan ancaman banjir di lain pihak, maka pemerintah bersama masyarakat perlu memikirkan penanganan banjir dan kekeringan secara menyeluruh.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam pengembangan dam parit (channel reservoir in cascade) tampaknya merupakan teknologi yang menjanjikan.

Air yang tersedia di hulu ditampung pada reservoir pertama dimanfaatkan untuk budidaya, kemudian air drainasenya ditampung pada reservoir berikutnya untuk dapat dimanfaatkan wilayah di bawahnya sehingga air benar-benar digunakan sangat efisien.

Salah satu indikatornya pada musim kemarau tahun 2002, wilayah ini terbebas sama sekali dari kekeringan bahkan sebaliknya dapat mengusahakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi. Musim hujan ini merupakan saat yang tepat untuk menyimpan air sehingga tidak menimbulkan banjir dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menekan kekeringan di musim kemarau. Konsep ini sangat mudah diucapkan, tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat rendah. Pertanyaannya, maukah kita mengatasi banjir dan kekeringan secara komprehensif? Tanggal Publikasi : Rabu, 29 Januari 2003, harian Umum Kompas

Radar Hujan untuk Antisipasi Banjir

2007-12-04T19:30:00.000+07:00

Pemerintah daerah yang wilayahnya sering dilanda banjir sehingga aktivitas masyarakatnya terganggu, sebaiknya memanfaatkan radar hujan yang bisa memprediksi curah hujan sesaat, sebagai bagian dalam sistem peringatan dini banjir. Alat ini dapat memprediksi intensitas dan lamanya hujan yang akan terjadi hingga H minus 4.

Demikian diungkapkan Gatot Irianto, doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis yang juga Sekretaris Pokja Antisipasi Anomali Iklim, Badan Litbang Pertanian kepada Kompas pekan lalu. "Teknologi ini sudah lama diterapkan di negara-negara maju misalnya di Kota Nimes, Perancis," tambahnya.

Menurut Gatot, hasil prediksi intesitas dan lamanya hujan yang akan terjadi dapat dikombinasikan dengan perhitungan karakteristik sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), sehingga dapat diperkirakan berapa besar banjir yang mungkin terjadi. Bila kemungkinan banjir sudah diketahui sejak dini, maka masyarakat bisa mengantisipasinya.

"Peringatan dini banjir dapat dilakukan mulai H minus 4 sampai H minus 1 dengan menginformasikan pada instansi terkait, sehingga evakuasi korban dapat diantisipasi lebih dini dan kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan," paparnya.

Ia mengakui, untuk itu memang dibutuhkan biaya yang relatif mahal, namun kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tampaknya perlu memikirkan peluang aplikasinya.

Risiko banjir itu sendiri, dapat diminimalkan dengan perbaikan sistem DAS. Gatot menyarankan peningkatan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah maupun daya tampung jaringan hidrologi DAS. Caranya antara lain dengan menanami kembali kawasan DAS dengan tanaman yang akarnya mampu meretensi air dan melakukan perbaikan bila terdapat penyempitan saluran air atau jaringan hidrologi.

"Panen hujan dan aliran permukaan (rainfall and runoff harvesting) yang sebagian besar bisa ditampung jaringan hidrologi DAS merupakan pilihan yang baik," katanya.

Jaringan hidrologi yang optimal akan membantu menyediakan air secara merata di seluruh permukaan DAS, menurunkan banjir, memperpanjang waktu respons DAS berupa selang antara hujan maksimum dan debit maksimum. Serta dapat menambah cadangan air DAS di musim kemarau. Tanggal Publikasi : Selasa, 29 Januari 2002, Harian Umum Kompas

Peta Wilayah Rawan Banjir dan Genangan

2007-11-27T10:45:00.000+07:00

FAKTA menunjukkan, sebagian kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, ada di hilir sungai dan tidak satu pun yang terbebas dari banjir dan genangan. Bahkan, hasil pemantauan menunjukkan, intensitas dan frekuensi banjir dan genangan di kota-kota itu cenderung meningkat.

WILAYAH banjir dan genangan yang sebelumnya menjadi monopoli kota-kota besar kini sudah merambah ke daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah banjir dan genangan, seperti terjadi di Aceh dan Nias. Lebih ekstrem lagi, kondisi itu terjadi pada tahun El Nino (tahun kering) dengan intensitas lemah, seperti tahun 2002.

Meningkatnya ancaman banjir dan genangan juga dapat dilihat di Jakarta. Bila terjadi hujan dalam satu hari dengan intensitas tinggi dan durasi di atas lima jam, maka di beberapa wilayah Jakarta sudah mulai tergenang dan arus lalu lintas sudah terganggu. Anehnya, meski tiap tahun didera, diancam banjir dan genangan, tidak satu pun program nyata, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, yang terukur (measurable) untuk mereduksi bahaya itu. Kalaupun ada program, sifatnya parsial dan tidak menyentuh esensi persoalan. Masyarakat hanya geram terhadap pemimpinnya saat terjadi banjir dan genangan, setelah itu tuntutan lenyap bagai ditelan bumi.

Bisa dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Perancis, Jerman, Inggris, bahkan Irlandia yang relatif miskin, yang begitu care terhadap warganya, sehingga mereka tidak hanya memasang sistem peringatan dini tentang banjir (early warning system for flood), tetapi juga membuat peta evakuasi (evacuation plan), sekaligus sosialisasinya. Untuk meningkatkan tanggung jawab publiknya, pejabat terkait harus siap mempertanggungjawabkannya di depan tribunal bila terjadi banjir dan menelan korban jiwa. Wilayah yang kena banjir akan divalidasi bersama tim independen, apakah zona pembangunan untuk permukiman ada di luar wilayah rawan banjir dan genangan atau tidak. Sehingga, pemberian izin bangunan akan amat hati-hati karena ada pertanggungjawaban publik bila terjadi banjir dan genangan di kemudian hari.

Sementara itu, di Indonesia, pertanggungjawaban publik hampir tidak ada. Kebanjiran dan genangan yang banyak menelan korban jiwa, harta, dan menimbulkan trauma masyarakat dianggap musibah, sehingga tidak ada satu instansi yang harus dimintai pertanggungjawaban publik. Ironisnya, saat terjadi banjir pada Februari 2002, hampir semua sektor mengusulkan program, seperti, pembuatan sudetan dan memecah awan yang biayanya amat besar. Padahal, secara faktual, semua itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, karena akhirnya rakyat yang harus menanggung beban itu.

Pertanyaannya, strategi apa yang harus diprogram untuk menekan risiko banjir dan genangan agar penanggulangan banjir dan genangan lebih terprogram? Penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan merupakan salah satu jawabannya.

Peta wilayah rawan banjir dan genangan

Untuk menyusun peta rawan banjir dan genangan, diperlukan kuantifikasi besaran (magnitude) banjir dan genangan yang meliputi luas areal, tinggi, dan lamanya genangan, yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemantauan kemungkinan perubahan magnitude banjir dan genangan akibat fluktuasi masukan (input) curah hujan dapat dikuantifikasi dan diprediksi dampaknya bila: (1) hubungan antara intensitas dan lama hujan atas magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) dapat diformulasikan; (2) perubahan magnitude banjir dan genangan (luas, tinggi, dan lama genangan) pada skenario tahun La Nina normal dan El Nino dapat direpresentasikan.

Hubungan intensitas dan lama hujan terhadap perubahan magnitude banjir dan genangan diperlukan untuk memprediksi fluktuasi wilayah yang rawan banjir dan genangan. Selanjutnya, informasi itu dapat bermanfaat untuk menyampaikan sistem peringatan dini tentang banjir dan genangan yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Sedangkan prediksi perubahan luas areal, tinggi genangan, dan lama genangan maksimum yang mungkin terjadi pada skenario tahun La Nina dan El Nino dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan (decision support system) dalam mengintegrasikan penanggulangan banjir dan genangan dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mereduksi risiko banjir dan genangan.

Mengapa skenario banjir dan genangan pada tahun El Nino harus dilakukan? Apakah pada tahun El Nino yang umumnya ditandai dengan penurunan curah hujan berpeluang terjadi banjir dan genangan? Demikian penjelasannya, terjadinya penurunan curah hujan tahunan seperti pada tahun 2002 dan meningkatnya lama musim kemarau akan berakibat singkatnya musim hujan. Meskipun volume air hujan mengalami penurunan, karena lama musim hujan yang singkat, maka intensitas hujannya menjadi amat tinggi dengan durasi singkat.

Akibatnya, kemampuan tanah dan tanaman untuk menyerap air amat terbatas sehingga bahaya banjir dan genangan yang ditimbulkan akan amat luar biasa, bahkan bisa melebihi tahun La Nina. Lebih jauh, pada tahun El Nino banyak tanaman dan semak mati akibat kekeringan, sehingga kemampuan menahan laju aliran permukaan dan mengintersepsi tajuk pada awal musim hujan sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagian besar volume air hujan akan menimbulkan banjir dan genangan di hilir.

Untuk keperluan pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan, diperlukan rekaman data citra satelit secara series. Dengan demikian, informasi menurut ruang dan waktu yang dikumpulkan dapat dipantau secara utuh dan diinterpretasi dengan jujur (fair). Berdasarkan pengalaman penggunaan citra satelit Landsat TM yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter dengan periode rekaman gambar dua kali dalam satu bulan yang divalidasi di lapangan, direkomendasikan dalam penyusunan peta wilayah rawan banjir dan genangan.

Penggunaan citra mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode klasik, karena dengan citra, deliniasi awal wilayah banjir dan genangan akan mudah dilakukan sebelum divalidasi di lapangan.

Wilayah yang tergenang dan kebanjiran mempunyai respons spektral yang berbeda (umumnya terlihat gelap) dibandingkan wilayah yang tak tergenang (terlihat terang/merah). Peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih powerfull bila dapat ditumpangtindihkan (superimpose) dengan peta jaringan hidrologi sungai (hydrological network), peta topografi, karena dengan demikian dapat dipantau wilayah yang berpotensi mengalami genangan berikutnya bila debit sungai atau curah hujan terus meningkat.

Lebih jauh, wilayah penyumbang air utama dapat dirunut sehingga dapat dirancang strategi antisipasinya. Pendekatan ini selain akurat, juga akan mengurangi pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Bahkan, dengan telah tersedianya citra dengan resolusi tinggi (1 x 1 meter), maka tingkat ketelitian peta wilayah banjir dan genangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Prototipe peta wilayah banjir dan genangan ini sudah berhasil dilakukan untuk daerah aliran sungai (DAS) Brantas, dan secara ilmiah tentu dapat dilakukan untuk DAS Ciliwung untuk Jakarta, DAS Kali Garang untuk Semarang, dan DAS lain yang memerlukannya.

Pembuatan peta wilayah rawan banjir dan genangan ini akan lebih efisien bila dilakukan di tingkat nasional, karena: (1) seringkali antarwilayah ada dalam cakupan citra, sehingga pemanfaatan citra dapat dilakukan bersama (multiple users); (2) citra yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiple purposes), misalnya citra landsat dapat digunakan untuk pertanian (memantau kekeringan), kebanjiran (Kimpraswil) dan kebakaran hutan (Kehutanan), bahkan untuk memantau potensi sumber daya alam.

Manfaat peta wilayah

Di lapangan, peta wilayah rawan banjir dan kekeringan yang disajikan menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal) amat besar manfaatnya, antara lain untuk: (1) zonasi wilayah rawan/endemik kebanjiran dan genangan secara akurat; (2) kecenderungan perubahan magnitude banjir dan genangan dalam DAS akibat alih fungsi lahan; (3) memantau hasil tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang telah dilakukan; dan (4) menyusun strategi alokasi bantuan tanggap darurat apabila terjadi banjir dan genangan.

Manfaat pertama, zonasi wilayah banjir dan genangan secara transparan dapat digunakan untuk memberikan peringatan (warning) bagi masyarakat yang bermukim di wilayah itu tentang bahaya banjir dan genangan. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat digunakan dalam menyusun rencana (plan) relokasi penduduk, dan sebagai pedoman dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Lebih jauh, zoning juga dapat memberi petunjuk bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Manfaat kedua, kecenderungan perubahan/peningkatan magnitude banjir dan genangan dapat dijadikan acuan tentang daya dukung DAS akibat alih guna lahan. Paling tidak, dapat diestimasi berapa persen dan di mana alih guna lahan dari lahan berpenutup vegetasi ke lahan berpenutup permanen masih dapat ditoleransikan.

Manfaat ketiga, peta wilayah rawan banjir dan genangan yang diperbarui (update) akan dapat memantau apakah tindakan penanggulangan banjir dan genangan yang dilakukan sudah memberi hasil nyata atau tidak. Dengan kata lain, peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat dijadikan alat evaluasi implementasi program penanggulangan banjir dan genangan yang telah dan akan dilakukan.

Manfaat keempat, tersedianya peta wilayah rawan banjir dan genangan dapat meminimalkan kesalahan alokasi dana untuk penanggulangan banjir maupun penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, peluang terjadinya penumpukan bantuan sosial yang sering terjadi selama ini dapat diantisipasi lebih dini.

Pertanyaan terakhir, maukah pemerintah melakukan itu agar penanggulangan banjir dan kekeringan dapat dilakukan lebih terencana? Tanggal publikasi : Senin, 16 Desember 2002, Harian Umum Kompas

"Panen Hujan" untuk Atasi Banjir dan Kekeringan

2007-11-27T10:42:00.000+07:00

KETUA Kelompok Tani Desa Bunder, Jiwo (60), dan anggotanya sebanyak 14 orang dari Desa Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pertengahan bulan ini bersiap-siap melaksanakan panen perdana atas tanaman padi di lahan kering seluas 3 hektar. Semula seperti halnya lahan lain di seputar Gunung Kidul, lahan itu tidak begitu produktif karena hanya ditanami singkong.

Sejak awal bulan puasa pertengahan November 2001, kelompok tani di Desa Bunder menjadi proyek percontohan pengembangan Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Tanah dan Agroklimat Balitbang Pertanian Bogor dengan CIRAD, Lembaga Riset dan Pengembangan Pertanian Perancis yang didukung Kedutaan Perancis di Indonesia.

Teknologi itu sebenarnya sederhana saja, berupa upaya menampung air hujan dan aliran permukaan (air yang mengalir di permukaan tanah) pada jaringan hidrologi di sebuah penampungan air ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman sekitar 3 meter.

"Waduk kecil" ini mampu menampung aliran air permukaan sekitar 300 meter kubik. Air inilah yang kemudian dipergunakan untuk mengairi lahan kering yang dicetak menjadi sawah untuk ditanami padi. Di lokasi proyek percontohan ini, dibangun dua "waduk kecil".

"Kami gembira karena di lahan yang kami tanami padi ini, menunjukkan hasil nyata setelah memperoleh air secukupnya. Semula lahan di sini ditanami singkong melulu. Untuk padi hasilnya kurang baik," kata Jiwo kepada Kompas yang bersama Dr Gatot Irianto meninjau perkembangan pilot proyek Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan, pekan lalu, di Desa Bunder.

Gatot adalah doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis. Ia menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan dana pembuatan model waduk kecil kemudian memberikan petunjuk cara menampung dan mengalirkan air. Pengerjaannya dilakukan oleh kelompok tani. Mereka pula yang menyediakan bibit padi dan pupuknya. Air yang mengalir pada jaringan hidrologi melewati Desa Bunder itu, sebelum masuk ke sungai utama dicegat dan ditampung dalam waduk kecil.

***

DENGAN waduk kecil tersebut, petani setempat dapat menanam padi varietas lokal karena tanahnya kini menjadi gembur. "Air yang disimpan dalam waduk kecil bukan hanya dapat dipergunakan pada musim hujan, tetapi juga dipergunakan untuk tanam padi pada musim kering, serta tanaman lainnya seperti sayuran, melinjo, dan mangga," kata Gatot.

Teknologi panen hujan dan aliran air permukaan itu, menurut Gatot, memang multiguna. Teknik itu dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan, mengurangi volume air yang mengalir, dan menyimpan air untuk musim kemarau.

"Teknologi panen hujan dan aliran permukaan sangat ideal untuk diterapkan di Puncak guna menahan laju aliran dan mengurangi volume air yang mengalir. Cara ini juga sangat tepat untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering seperti Gunung Kidul, Cianjur Selatan maupun Sukabumi Selatan. Dananya tidak sebesar membangun bendungan," tambahnya.

"Waduk kecil" yang sedang diuji coba ini, bila dibuat dalam jumlah ribuan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane mulai dari hulu sampai hilir akan mampu menurunkan kecepatan aliran dan mengurangi volume air, dengan cara meretensi air di dalam waduk buatan itu.

"Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 40 juta lahan kering, kalau 10 persen saja dari 40 juta itu dapat ditanami padi dengan teknologi panen hujan dan aliran permukaan, maka ada 4 juta hektar lahan kering jadi produktif. Bila 1 hektar sekurang-kurangnya menghasilkan 4 ton, maka dalam setahun diperoleh 16 juta ton padi," kata Gatot Irianto. Tanggal Publikasi : Selasa, 12 Februari 2002, Harian Umum Kompas (pun)

Orang Jakarta Tenggelamkan Jakarta

2007-11-27T10:34:00.002+07:00

PERNYATAAN itu sepintas mungkin terlihat amat provokatif bila didengar oleh masyarakat. Namun, bila kita lihat kenyataan di lapangan, maka itulah kondisi yang sebenarnya terjadi. Salah satu indikatornya antara lain terlihat dari sebagian besar kegiatan pembangunan di Jakarta maupun wilayah hulu (Bogor) cenderung meningkatkan volume dan mempercepat akumulasi aliran permukaan (run off) di Jakarta. Pembangunan villa dan rumah mewah di kawasan Puncak, Jawa Barat, dengan menutup sebagian besar atau seluruh permukaan tanah dengan aspal adalah fakta yang banyak kita temukan. Demikian pula pengurukan alur-alur sungai di Jakarta untuk keperluan permukiman (pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk), pembangunan sarana transportasi jalan tol ke Bandara Soekarno-Hatta merupakan bukti, secara kolektif dan sadar kita sedang menenggelamkan Jakarta.

Sebagai salah satu kota terpadat di dunia sekaligus ibu kota negara, tentu masalah ini tidak boleh dianggap sederhana, karena bila masalah ini terus terjadi, maka bukan mustahil suatu saat ibu kota negara harus dipindahkan. Perpindahan kerajaan Demak Bintoro ke Pajang, Surakarta, akibat sering mengalami banjir dan genangan, merupakan ilustrasi yang baik tentang perlunya kita mengamankan Jakarta supaya tidak tenggelam akibat banjir dan genangan yang makin mengkhawatirkan. Berikut ini disajikan beberapa fenomena yang mendukung hipotesis bahwa Jakarta sedang menuju tenggelam.

Beberapa fenomena

Banjir dan genangan yang terjadi belakangan ini terus meningkat intensitas dan frekuensinya, sehingga sebagai daerah paling ujung, Jakarta akan menerima luapan air paling banyak. Hal ini diperburuk dengan adanya perubahan fenomena iklim global yang mengarah pada terjadinya hujan lebat dengan durasi lama. Dampaknya terlihat dari meningkatnya luas areal yang mengalami banjir atau genangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, menurut catatan, tinggi air dan lama genangan terus meningkat. Daerah yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran, kini harus menghadapi banjir yang amat mencemaskan. Peningkatan risiko dan bahaya genangan dan banjir ini akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi, bila tidak ditangani lebih dini.

Penurunan permukaan tanah (subsidence) akibat ekploitasi air tanah Jakarta yang berlebihan, menyebabkan posisi Jakarta terhadap laut makin rendah. Kondisi ini diperburuk dengan kecenderungan meningkatnya muka air laut sampai hampir di sebagian besar kota-kota dunia akibat pemanasan global (global warming). Penurunan daratan di Ancol dan meningkatnya risiko terjadinya banjir dan genangan ini dapat dijadikan salah satu indikator tentang Jakarta sedang menuju tenggelam. Kejadian serupa juga dialami Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peningkatan permukaan air laut dari tahun ke tahun menyebabkan lantai sebuah kantor pemerintah harus ditinggikan setiap tahun untuk meminimalkan terjadinya genangan. Sampai suatu saat, tahun 1995 lantai kantor itu tidak mungkin ditinggikan lagi, karena jarak lantai-plafon, tidak dapat digunakan untuk orang berdiri, sehingga kantor itu harus dipindah ke daerah yang lebih tinggi.

Siapa yang menenggelamkan Jakarta?

Orang Jakarta adalah penyebab utama tenggelamnya Kota Jakarta. Secara pribadi penulis amat tidak sependapat dengan tudingan selama ini bahwa masyarakat Bogor yang menenggelamkan Jakarta. Ada dua alasan penting yang dapat menjelaskannya: (1) Pembangunan rumah mewah yang cenderung tidak meloloskan air (impermeable) dan itu dilakukan orang berduit yang sebagian besar adalah orang Jakarta. (2) Peraturan perundangan dan penegakannya untuk mengamankan kawasan Bogor-Puncak-Cianjur dibuat dan dilanggar oleh sebagian besar orang yang berasal dari Jakarta. Sementara itu masyarakat di hulu, perambah hutan sekalipun, hanya menggunakan lahan itu untuk budidaya dan hanya sedikit saja yang digunakan untuk permukiman. Bahkan keberhasilan sosialisasi tentang peran hutan terhadap konservasi sumber daya air dan pencegahan banjir, mendorong masyarakat di beberapa kawasan hutan sudah menyadari sepenuhnya tentang perlunya mempertahankan hutan sebagai bagian dari sistem daerah aliran sungai (DAS).

Sebaliknya di Jakarta, akibat tuntutan bisnis yang kuat di satu pihak dan lemahnya penegakan hukum di lain pihak, menyebabkan banyak areal yang mestinya tidak layak bangun karena merupakan daerah bantaran banjir tetap didirikan areal permukiman. Demikian pula dengan penimbunan rawa yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penampung dan penyimpan air terus dilakukan, sehingga aliran air dari hulu ke hilir tertahan dan menyebabkan genangan. Penyempitan dan penyumbatan kanal dan sungai utama, juga merupakan pangkal penyebab genangan yang belakangan ini makin mengkawatirkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana antsipasinya, agar masalah proses tengelamnya Jakarta ini dapat dicegah lebih dini?

Strategi antisipasi

Pengalaman menunjukkan, antisipasi banjir dan genangan yang dilakukan pemerintah saja, selama ini tidak cukup tanpa didukung peran masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sendiri tidak mampu mengatasi persoalan banjir dan genangan. Diperlukan perencanaan yang utuh dan transparan dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian agar dapat diperoleh masukan yang komprehensip.

Berikut ini diusulkan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mencegah tenggelamnya Jakarta: (1) transfer air antar-DAS; (2) reformasi pemilikan lahan (land reform) untuk pertanian di bagian hulu; (3) menata kembali pembangunan Jakarta. Transfer air antar-DAS (water transfer from basin to basin) ini untuk kasus Jakarta dapat dilakukan dari Ciliwung yang basah ke Cisadane (Tangerang) yang relatif kering. Selain dapat menurunkan debit maksimum (peak discharge) dan waktu puncak (time to peak discharge) di Jakarta, maka dapat memberi tambahan pasokan air di wilayah Tangerang yang lebih kering. Upaya ini akan amat bermanfaat karena akan dapat mendorong pengembangan pertanian di wilayah itu. Lebih jauh transformasi air dapat dilakukan antarwilayah, sehingga risiko kebanjiran di daerah basah dapat ditekan dan dampak kekeringan di wilayah kering dapat diminimalkan. Pulau Lombok merupakan contoh yang baik bagaimana transfer air antar-DAS dilakukan.

Reformasi pemilikan lahan pertanian amat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas lahan bagian di hulu. Akumulasi pemilikan lahan kawasan hulu oleh masyarakat nonpetani akan mendorong sebagian besar lahan tidak dibudidayakan dan cenderung mengalihfungsikan lahan pertanian ke lahan nonbudidaya (permukiman, bangunan) dengan pertimbangan pemeliharaan yang lebih mudah. Pada kondisi itu, air kurang dihargai, karena di kawasan hulu umumnya tersedia sepanjang tahun. Sebaliknya, bila budidaya lahan untuk pertanian berhasil dilakukan, secara langsung akan meningkatkan apresiasi penggunaan air untuk budidaya.

Meski kawasan hulu sudah dikelola dengan baik, tanpa didukung pembangunan yang memadai di kawasan Jakarta, maka upaya itu akan kurang memuaskan. Perusakan alur sungai alamiah untuk keperluan apa pun, harus diakhiri. Bahkan, bila perlu dipikirkan normalisasi sungai utama di hilir agar tenggelamnya Jakarta dapat dihindari.

Dipublikasikan di Harian Umum Kompas. Kamis, 31 Januari 2002

Menyoal Alih Fungsi Lahan, Kekeringan, dan Ketahanan Pangan

2007-11-27T09:03:00.000+07:00

MESKI topik yang dibahas dalam sidang kabinet adalah kekeringan dan ketahanan pangan, masalah alih fungsi lahan pertanian subur justru mendapat perhatian luar biasa. Kita tahu, sudah banyak perangkat hukum, mulai dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989, Keppres No 33/1990, hingga Surat Edaran (SE) Menteri Negara Agraria No 410-2261 1994, yang mengatur alih fungsi lahan pertanian subur, terutama lahan sawah ke lahan industri. Bahkan, Departemen Pertanian mengusulkan perlunya sawah abadi sebagai pemasok pangan nasional jangka panjang.

Ada tiga pertanyaan esensial, mengapa alih fungsi lahan pertanian subur mendapat perhatian besar. Pertama, faktor apa yang menyebabkan laju alih fungsi lahan pertanian subur demikian tinggi?

Kedua, bagaimana pengaruh alih fungsi lahan terhadap kekeringan dan ketahan pangan nasional?

Ketiga, implikasi kebijakan apa yang harus diambil pemerintah bersama masyarakat agar masalah kekeringan dan ketahanan pangan dapat dipecahkan?

Betonisasi dan aspalisasi

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi saat ini lebih tepat disebut betonisasi atau aspalisasi. Terminologi betonisasi dan aspalisasi ini diintroduksi guna mempersempit dan mempertegas pengertian alih fungsi lahan yang bermakna amat luas, mulai dari alih fungsi lahan hutan ke lahan perkebunan sampai lahan sawah yang meloloskan air (permeable) menjadi permukiman dan industri yang cenderung tidak meloloskan air (impermeable).

Tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan industri di Jawa, selain karena nilai tukar produk pertanian yang terus merosot, juga karena input dan risiko usaha tani cenderung meningkat dan unpredictable. Hal ini diperoleh dari peternak susu di Jawa Tengah yang mengeluhkan harga pakan dan kebutuhan sehari-hari (pangan dan sandang) yang terus meningkat. Selain itu, harga susu cenderung menurun akibat permainan oknum tengkulak. Karena itu, para petani bertanya, apakah rendahnya komitmen pemerintah untuk melindungi petani harus diimbangi petani dengan mempertahankan lahan usaha tani dan tidak menjualnya untuk kepentingan pabrik? Ironis!

Pemicu laju alih fungsi lahan pertanian subur lainnya, terutama di Jawa, antara lain karena fasilitas, daya dukung lahan, pangsa pasar di Jawa yang lebih menjanjikan dibanding luar Jawa, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini membuat investor memilih Jawa sebagai lahan investasi. Apalagi saat booming ekonomi Indonesia, pemerintah banyak memberi insentif kepada investor guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Saat itu kompensasi alih fungsi lahan sawah di Jawa, dengan membuka sawah di luar Jawa, namun banyak yang gagal. Contohnya, pembukaan lahan sejuta hektar.

Meski dampak alih fungsi lahan begitu strategis, sampai saat ini kita belum memiliki besaran (magnitude) tentang luas sawah baku nasional dan perkembangannya menurut ruang (spatial) dan waktu (temporal), sehingga pola alih fungsi lahan belum dapat direpresentasikan lokasi dan kecenderungannya. Data yang tersedia umumnya tabular yang sulit dipertanggungjawabkan akurasinya. Akibatnya, data laju alih fungsi lahan sawah cenderung beragam sesuai interes sektoralnya. Ada yang mengatakan, di Jawa mencapai sekitar 22.000 hektar selama kurun waktu 1987-1993. Bahkan, ada yang mengatakan sudah sekitar 100.000 hektar lahan sawah di Jawa yang sudah dikonversi sampai akhir 2000.

Bila data terakhir diasumsikan benar, dengan rata-rata produksi lima ton gabah dengan intensitas tanam dua kali setahun, alih fungsi lahan pertanian akan menurunkan kemampuan produksi pangan nasional satu juta ton per tahun. Itu sebabnya, mengapa sejak swasembada beras kita tidak mampu meningkatkan produksi pangan nasional lagi meski teknologi varietas dan budidaya sudah dipompa habis-habisan. Bahkan, ada kecenderungan impor pangan meningkat karena laju pertumbuhan penduduk tidak mampu diimbangi peningkatan produksinya.

Belum tersedianya data yang akurat tentang alih fungsi lahan menyebabkan pemecahan masalah ini lebih bersifat sektoral, yang jelas akan mahal dan tidak efektif. Konflik kepentingan antarsektor di lapangan yang justru merugikan semua pihak sering tidak dapat dihindarkan. Padahal, jika pemerintah mau bersungguh-sungguh dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui citra, maka deliniasi: luas sawah, luas tanam, luas panen, dan kecenderungan (trend) konversi lahan sawah dapat dipantau dan diprediksi dengan akurat. Bahkan, dengan teknik itu yang diintegrasikan dengan golongan air irigasi, produksi dan produktivitas tiap satuan lahan sawah dalam sistem pangkalan data (data base), maka kemampuan produksi pangan nasional dalam berbagai skenario iklim untuk tahun El Nino (kering), La Nina (basah) dan normal dapat dikomputasikan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah memulai usaha itu dengan mengambil studi kasus sentra produksi pangan pantura Kabupaten Karawang, tepatnya di daerah irigasi Tarum Tengah. Prototipe model ini direncanakan akan di launching akhir 2002, dan diharapkan dapat divalidasi di seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan pangan

Berdasar penelitian, alih fungsi lahan pertanian/betonisasi berdampak terhadap, pertama penurunan volume air hujan yang dapat diserap tanah dari 15 persen sampai di bawah sembilan persen. Kedua, peningkatan volume aliran permukaan dari sekitar 30 persen menjadi 40-60 persen. Ketiga, kecepatan aliran permukaan dari kurang 0,7 meter per detik menjadi lebih dari 1,2 meter per detik.

Rendahnya penambahan air tanah (recharge) melalui infiltrasi pada musim hujan akan menyebabkan menurunnya pasokan air di musim kemarau, sementara itu kebutuhan air irigasi pada musim kemarau justru meningkat. Dampaknya, selain menurunnya luas daerah layanan irigasi, juga menurunnya intensitas tanam bahkan sering diikuti meningkatnya risiko kekeringan. Kondisi demikian akan berdampak terhadap penurunan produksi pangan secara nasional.

Bila disimak lebih lanjut, masalah alih fungsi lahan, kekeringan, dan ketahanan pangan dapat dibingkai dalam suatu "grand strategy tata ruang nasional". Melalui tata ruang nasional, maka lokasi, alokasi dan sistem produksi/budidaya dan pemanfaatan sumber daya tanah, air, dan udara diatur sesuai kelas kemampuan lahan dan fasilitas pendukungnya. Dengan demikian, zonafikasi lahan dilakukan dengan pendekatan yang utuh.

Asas efisiensi, keberlanjutan, daya saing, dan keadilan menjadi kata kunci yang perlu disepakati. Untuk mewujudkannya, diperlukan pewilayahan (zoning) dengan parameter dan kriteria pendukungnya sehingga secara nasional dapat diimplementasikan di lapangan. Lokasi/sentra produksi komoditas strategis (pangan), komoditas penghasil devisa (kelapa sawit, kopi, karet) dan komoditas substitusi impor (ternak, sayuran, dan buah) dapat ditetapkan bersama sektor lain untuk waktu tertentu, misalnya 100 tahun. Tentu saja tidak mungkin semua persoalan diakomodir. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun strategi prioritas guna disepakati secara nasional.

Zonafikasi itu perlu didukung kebijakan pembangunan transportasi, sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. Bahkan, bila perlu dengan melindungi produk yang dihasilkan melalui proteksi terselubung, seperti Jepang melindungi sawahnya. Dengan argumen sawah tidak hanya berperan sebagai faktor produksi/penghasil padi, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur tata air (pengendali banjir dan kekeringan) sekaligus merupakan media tumbuh biota serta sumber keragaman hayati. Dengan demikian, sudah sewajarnya lahan sawah mendapatkan proteksi memadai dan alih fungsi lahan dengan menghentikan betonisasi dan aspalisasi.

Zonafikasi dapat dimulai dari level nasional, sesuai kebutuhan komoditas secara nasional yang ditransformasikan ke tingkat provinsi dan dirinci di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pelestarian pasokan air, sumber daya air, dan luas sawah baku dapat diintegrasikan. Konsepsi ini perlu dipahami pengambil kebijakan, perencana, pelaksana lapangan, maupun masyarakat. Melalui sosialisasi bertahap, diharapkan pemahaman tentang perlunya menjaga ketersediaan air, sumber daya air, dan lahan sawah baku dapat dilakukan sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan.

Meski alih fungsi lahan, kekeringan, dan produksi pangan begitu "strategis", keberpihakan pemerintah terhadap petani yang merupakan penyuplai roda perekonomian nasional masih rendah. Indikatornya jelas, terlihat dari keputusan pemerintah yang lebih berpihak pada sektor perbankan yang boros dana, sarang korupsi, dan manipulasi. Memang dalam jangka pendek masalah produksi dan ketahanan pangan belum terasakan. Apalagi kini Amerika Serikat menyediakan kredit murah untuk memberi pangan, maka masalah itu seolah berlalu. Pertanyaannya, sampai kapan itu terjadi? Bagaimana halnya bila kemampuan produksi pangan nasional merosot menjadi 75 persen dari kebutuhan nasional? Adakah negara yang sanggup memenuhi kekurangan pangan kita?

Jawabannya, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhinya, dan itu berarti malapetaka bagi Indonesia. Bagaimana dengan gejolak harga yang terjadi di pasar beras internasional, karena kita adalah importir beras terbesar di dunia? Masalah jangka panjang inilah yang tampaknya menjadi perhatian presiden, sehingga masalah kekeringan dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama.

Implikasi kebijakan nasional

Kebijakan tata ruang nasional yang sampai kini belum tersedia merupakan ilustrasi betapa masalah pangan dan kekeringan hanya digantungkan pada itikad baik dan ketulusan petani untuk memproduksi pangan dengan ketersediaan air seadanya. Indikatornya, pewilayahan komoditas yang dibangun berdasar kesesuaian lahan dan aspek sosial ekonomi oleh Departemen Pertanian tidak didukung kebijakan sarana transportasi, pasar, dan jaminan harga yang menguntungkan petani. Bahkan, secara menyedihkan sawah yang beririgasi teknis dikorbankan untuk pabrik yang belum jelas dampaknya. Lebih parah lagi, pemerintah sering lebih mudah menerima isu persaingan bebas, liberasi perdagangan yang sengaja diembuskan negara kapitalis yang amat merugikan petani kita.

Seorang ekspatriat dari suatu negara Eropa dan kebetulan mempunyai lahan pertanian di negara asalnya mengatakan, 65 persen keuntungan usaha pertanian-jagung dan gandum-diperoleh melalui subsidi harga yang diterima negaranya dari masyarakat ekonomi Eropa. Bensin untuk traktor pertanian, guna menggarap 600 hektar lahan, disubsidi pemerintah. Bandingkan dengan petani kita yang hanya menggarap 0,25 hektar dengan subsidi yang terus dihabisi dan diminta bersaing dengan mereka yang jauh lebih maju.

Berdasarkan hal-hal itu, kini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk bersama-sama membuat tata ruang nasional, regional (provinsi) dan lokal (kabupaten) yang didukung kebijakan sarana transportasi, sarana produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Komitmen ini harus diimplementasikan agar masalah kekeringan dan ketahanan pangan dapat diantisipasi lebih dini.

Dipublikasikan di Harian Umum Kompas, hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002

Gatot Irianto, Bawa Waduk ke Gunung Kidul

2007-11-27T08:55:00.000+07:00

TANAMAN padi varietas lokal, varietas unggul membramo dan IR 64 di sebuah lahan kering di Desa Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, tampak tumbuh subur dan buah padinya bernas. Pertengahan atau selambat-lambatnya akhir bulan ini, diperkirakan sudah dapat dipanen. Ini merupakan panen perdana tanaman padi pada lahan kering yang dijadikan Pilot Proyek Pengembangan Teknologi Panen Hujan dan Aliran Permukaan Puslitbangtanak (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat) Bogor dan CIRAD, sebuah lembaga Riset dan Pengembangan Pertanian Perancis yang didukung Kedutaan Besar Perancis di Jakarta.

Padi tersebut ditanam sejak pertengahan bulan November 2001 di atas lahan kering. Sekitar tiga hektar lahan kering di Desa Bunder milik kelompok petani setempat dijadikan lahan pilot proyek penerapan teknologi sederhana yang mudah dibuat dan digunakan serta tak sulit perawatannya. Teknologi tersebut didesain di Bogor, kemudian diaplikasikan ke daerah Gunung Kidul oleh Gatot Irianto (42), doktor bidang pemodelan hidrologi dari ENSA Rennes Perancis yang kini menjadi ahli peneliti muda dan Ketua Kelompok Peneliti Agroklimat dan Hidrologi Puslitbangtanak serta Pengurus Pusat Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi).

Daerah Gunung Kidul dipilih menjadi pilot proyek, dimaksudkan untuk menjadi pembanding pilot proyek yang telah berlangsung sejak tiga tahun. Pilot proyek pembanding ini adalah embung (tempat penampungan air hujan dan aliran permukaan) di Nawungan, Kecamatan Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta. Embung ini dibuat di lahan produktif milik petani setempat. Embung itu kini telah mampu "mengubah" usaha petani setempat dengan berbagai macam tanaman, yakni padi, bawang merah, cabai, melinjo, tembakau, dan mangga. Sesuatu yang tadinya tak mungkin dilakukan, kini dapat dikerjakan karena persediaan air cukup. Pertumbuhan tanaman terjamin karena memperoleh pengairan yang baik.

Kelompok tani Desa Bunder kini tampak gembira karena teknologi sederhana yang didesain oleh Gatot dari Bogor ini mampu mengubah lahan kering yang semula hanya dapat ditanami singkong, kini menjadi lahan subur. Tanah kering itu menjadi gembur karena memperoleh air secukupnya. Dengan demikian, padi, sayuran, dan palawija dapat ditanam dengan hasil yang tampaknya cukup menjanjikan. Sudjiwo (65), Ketua Kelompok Tani Bunder, wajahnya berseri-seri ketika mengetahui perubahan nyata dari lahan pertanian. "Pertengahan bulan ini atau selambat-lambatnya panen perdana sudah dapat kami lakukan," kata Sudjiwo dengan nada gembira pada Kompas, Selasa (5/2) pekan lalu.

Di Desa Bunder itu, saat ini dibuat dua waduk kecil dengan ukuran panjang 20 meter, lebar lima meter, dan kedalaman sekitar tiga setengah meter, dengan kapasitas tampung air sekitar 300 meter kubik. Air aliran permukaan pada jaringan hidrologi di permukaan daerah aliran sungai (DAS) sebelum masuk ke sungai, "dicegat", lalu dibuat pintu air untuk masuknya air ke dalam waduk kecil, selanjutnya dibuat pintu air lainnya untuk mengalirkan air turun ke bawah mengikuti kembali jaringan hidrologi yang menuju ke sungai utama.

Waduk kedua dibuat di bawah waduk pertama. "Kami hanya mendesain waduk dan memberikan petunjuk teknis, selanjutnya mereka yang mengerjakan, demikian pula untuk tanaman padi dan pemeliharaan tanamannya kami serahkan kepada petani setempat," kata Gatot yang beristrikan Dra Sri Dwi Hartati MM (39), Kepala SMUN IV Bogor dan dikaruniai tiga anak (dua lekaki dan satu perempuan).

***

WADUK kecil yang diterapkan di Desa Bunder saat ini diharapkan di masa depan akan mendatangkan perubahan ekonomi petani setempat. Melalui sentuhan teknologi sederhana dengan biaya yang relatif murah itu, diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa setempat karena pendapatan dari usaha taninya meningkat.

Gatot Irianto alumnus Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta yang kini menjadi dosen Analisis Sistem Hidrologi pada Program Pascasarjana IPB ini menyebutkan, waduk kecil itu sangat ideal untuk dikembangkan untuk usaha tani pada lahan kering seperti di daerah Gunung Kidul, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, dan daerah-daerah yang mempunyai potensi lahan kering lainnya.

Diperkirakan, di Indonesia saat ini terdapat sekitar 40 juta hektar lahan kering. "Bila 10 persen saja dari itu bisa digarap, maka sekitar empat juta lahan kering dapat ditanami padi. Dan bila sekurang-kurangnya satu tahun sekali dapat dipanen dengan hasil serendah-rendahnya tiga ton per hektar maka akan diperoleh 12 juta ton, kan, luar bisa hasilnya. Bisa jadi tak perlu impor beras lagi," kata Gatot.

Waduk kecil itu bukan hanya dapat diterapkan untuk mengairi lahan pertanian saja, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatasi banjir yang terjadi saat ini. "Sangat bermanfaat bila dibuat di daerah Puncak, Bogor, jadi tak perlu membuat situ yang cukup besar," kata Gatot lagi. Ia menambahkan, waduk kecil ini bila dibuat dengan jumlah yang banyak dari hulu di kawasan Puncak sampai ke Jakarta akan berfungsi menahan kecepatan aliran air yang turun dan mengurangi volume air yang mengalir ke hilir. "Kalau ditahan cukup banyak, maka aliran air itu akan turun perlahan-lahan karena kecepatan aliran permukaan itu tertahan," kata Gatot

Gatot yang memilih bidang keahlian hidrologi ini menyebutkan, perbaikan sistem DAS selama ini lebih ditekankan pada peningkatan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah. Pengalaman menunjukkan bahwa selain memerlukan biaya besar, waktu lama, sering kali sulit mengukur dampaknya, karena persentase tanaman yang mati akibat kekeringan sangat besar dan laju penebangan lebih tinggi dibandingkan penanamannya.

Panen hujan dan aliran permukaan dengan menampung sebagian besar air hujan dan aliran permukaan pada jaringan hidrologi di seluruh permukaan DAS merupakan pilihan yang lebih baik, karena volume air yang ditampung lebih besar dibandingkan yang diintersepsi vegetasi sehingga dampaknya lebih cepat dirasakan.

Lebih jauh lagi, katanya, teknologi ini dapat menyediakan air secara merata di seluruh permukaan DAS, sehingga dapat menambah cadangan air DAS di musim kemarau. Dengan demikian, selain dapat menurunkan banjir (debit maksimum) dan memperpanjang waktu respons DAS (selang antara hujan maksimum dan debit maksimum), juga dapat menambah cadangan air pada musim kemarau lebih banyak sehingga dapat bersinergi dengan upaya reboisasi dan penghijauan di kawasan hutan.

Di lahan pertanian, hasil panen hujan dan aliran permukaan dapat digunakan sebagai air irigasi tambahan pada musim kemarau untuk budidaya komoditas bernilai ekonomi tinggi (sayuran dan buah-buahan). Pada daerah perkotaan yang terletak di pantai, upaya panen hujan dan aliran permukaan sangat bermanfaat untuk menahan instrusi air laut, sekaligus mendorong berkembangnya perikanan seperti di wilayah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Bersamaan dengan panen hujan dan aliran permukaan pada jaringan hidrologi, menurut Gatot, dapat dilakukan pengecekan apakah terjadi penyempitan saluran air/jaringan hidrologi akibat pembangunan permukiman atau tidak.

Gatot menambahkan, perkerjaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dibantu pemerintah agar bangunan di bantaran sungai dapat diselesaikan di tingkat komunitas sendiri. Sumber pendanaan awal dapat diambil dari sebagian kecil alokasi dana subsidi BBM serta peran serta masyarakat.

Dengan demikian, menurut Gatot, aplikasi teknologi panen hujan dan aliran permukaan sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas lahan sesuai lokasi dan fungsinya. "Sebenarnya konsep ini sudah saya perkenalkan sejak lima tahun lalu, namun tingkat adopsi di tingkat pengambil kebijakan masih terbatas, sebaliknya adopsi petani jauh lebih menggembirakan," kata Gatot (FX Puniman) Dipublikasikan di Harian Umum Kompas pada hari Rabu, 13 Februari 2002.

AIR, KRISIS ENERGI, PEMBAKARAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN

2007-11-15T23:01:00.000+07:00

Krisis energi akibat melonjaknya harga BBM dan “pembakaran hutan (karena disengaja)” yang melepas energi bebas ke atmosfer (free energy release to the atmosfer) merupakan dua masalah nasional yang intensitas, frekuensi dan durasinya diprakirakan masih terus meningkat. Masalah pertama memukul telak sendi perekonomian nasional terutama industri yang berbasis energi dan masyarakat miskin dalam bentuk penurunan daya beli akibat meningkatnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi peningkatan penghasilan. Padahal, biomasa dalam pembakaran hutan sesungguhnya merupakan sumber energi potensial terbarukan (potential renewable energy) yang mudah didapat, murah sebagai substitusi sumber energi fosil yang harganya melonjak. Sayangnya, masalah krisis energi dan pembakaran hutan masih digarap secara sectoral fragmented, sehingga tidak pernah menyelesaikan masalah fundamentalnya. Indikatornya, krisis energi jalan terus demikian juga masalah asap akibat pembakaran hutan meluas mengganggu di dalam dan luar negeri. Mengapa para pakar energi belum mendayagunakan biomasa pada pembakaran hutan sebagai sumber produksi energi dalam pemecahan masalah krisis energi dan pembakaran hutan dan lahan secara simultan dan menyeluruh? Padahal Indonesia mempunyai banyak teknologi dan pengalaman untuk itu, misalnya tungku arang almarhum Prof Herman Yohanes. Kerjasama lintas sektor non konvensional antara Depertemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian seharusnya segera dikembangkan. Sudah sepantasnya keunggulan energi matahari dan air dalam produksi biomasa dimanfaatkan sebagai sumber substitusi energi. Krisis energi dan masalah pembakaran hutan diprakirakan masih meningkat karena harga minyak mentah kecenderungannya naik, demikian juga puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada akhir September.

Pilihan kedua dalam penyelesaian krisis energi dan masalah pembakaran hutan adalah: penyediaan air yang memadai menurut ruang (spatial) dan waktu (temporal). Melalui pengembangan panen hujan dan aliran permukaan (rainfall and water harvesting), maka produksi energi hydropower, serat, biomasa dan bahan pangan dapat dioptimalkan. Tersedianya air di wilayah endemik pembakaran hutan seperti di Riau, Jambi, Palembang, Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan pada musim kemarau memungkinkan kecepatan perambatan api (fire propagation) dapat direduksi pemadaman lebih mudah dilakukan, karena sumber airnya tersedia. Pertanyaannya: mengapa pemerintah tidak mengangkat program rainfall and water harvesting melalui pengembangan channel reservoir menjadi program dan gerakan nasional untuk menyelesaikan masalah krisis energi dan pembakaran hutan dan lebih memilih penyelesaian yang bersifat ad hock, temporary? Pemetaan lokasi, dan dimensi channel reservoir dapat dilakukan dengan menggunakan citra satelit sesuai dengan keperluan dan kondisi wilayahnya. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Pertanian dan Pusat Data Inderaja, LAPAN berpengalaman dalam pemanfaatan citra untuk keperluan tersebut. Ada tiga pertimbangan mengapa air dipilih sebagai terobosan dalam penyediaan krisis energi dan pembakaran hutan: (1) produk energinya sangat diversified, renewable, sustainable dan biayanya murah (2) dapat mengatur suhu dan kelembaban sehingga kenyamanan lingkungan (environment conformability) meningkat dan lahan serta hutannya tidak mudah terbakar (3) tingkat pastisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat tinggi, karena air dibutuhkan semua makhluk hidup kapan dan di manapun berada.

Keunggulan komparatif dan kompetif lain pengembangan energi berbasis sumberdaya air dibandingkan energi fosil lainnya adalah terbentuknya mekanisme pelayanan jasa lingkungan (environmental services) yang sudah banyak digarap negara maju dan belum banyak digarap di

Indonesia

. Pasokan air untuk turbin listrik yang dihasilkan hutan yang dikelola masyarakat bagian hulu (up stream) dapat dibayarkan jasa lingkungannya oleh PLN yang memproduksi listrik, sehingga masyarakat miskin dan marginal memperoleh manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial secara simultan. Dampak positifnya, masyarakat akan menjaga kelestarian hutan untuk kebutuhan ekonomi dan energinya serta menjadi lebih aware dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peningkatan ketersediaan air menurut ruang dan waktu juga dapat meningkatkan jenis, kualitas, produktivitas komoditas yang diusahakan. Ringkasnya, masyarakat dapat menggunakan air yang tersedia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya saja tetapi juga untuk mengelola kehidupan sosial maupun politiknya. Itulah sebabnya wilayah yang airnya melimpah sepanjang tahun, masyarakatnya lebih damai dan sejahtera. Sayangnya pelajaran penting ini belum diadopsi pemerintah dan para politisi dalam mengelola kehidupan politik nasional terutama dalam pelaksanaan pilkada. Tingginya intensitas, frekuensi dan durasi konflik baik pra, saat maupun pasca Pilkada diprakirakan terjadi akibat pemilihan waktu (timing) pelaksanaan yang kurang tepat yaitu musim kemarau. Periode tersebut umumnya terjadi: paceklik, suhu dan kelembabannya tinggi sehingga kenyamanan lingkungan marginal dan masyarakat lebih sensitif terhadap provokasi. Masalahnya akan jauh berbeda apabila Pilkada dilakukan pada musim hujan, suhunya dingin, panennya bagus, sehingga masyarakat lebih tenang dan jernih melaksanakan hak dan kewajiban konstitusinya. == Dibuat pada 22 Oktober 2005, pukul 19:06:20 ==

Benarkah Tahun 2002 Akan Terjadi El Nino dengan Intensitas Lemah?

2007-11-15T14:38:00.000+07:00

Memasuki musim kemarau tahun 2002, para pengambil kebijakan di sektor pertanian, Bulog, permukiman dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, kehutanan, dan sektor terkait lainnya selalu dihadapkan dengan persoalan klasik tentang bagaimana karakteristik musim kering yang akan terjadi pada tahun ini?

Detail pertanyaan itu antara lain meliputi:

Bagaimana perkembangan indikator anomali iklim lebih lanjut dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya El Nino dengan intensitas lemah seperti yang disampaikan Badan Meteorologi dan Geofisika pada saat jumpa pers awal musim kemarau bulan Februari 2002.
Adakah pergeseran musim hujan dan kemarau dibandingkan kondisi normalnya, kapan dan kemungkinan berapa lama musim kemarau akan terjadi pada tahun ini?
Berapa penyimpangan curah hujan musim kemarau dibandingkan rata-ratanya? Kepastian ini penting bagi pengambil kebijakan dan petani sebelum menentukan pola dan masa tanam serta teknologi antisipasinya.

Selanjutnya, bagaimana dampaknya bagi keberhasilan pencapaian program sektor pertanian? Pertanyaan ini semakin mengemuka, karena berdasarkan hasil prakiraan musim, awal kemarau semestinya terjadi bulan pada April. Sementara itu, faktanya curah hujan di sebagian wilayah di Jawa masih relatih tinggi.

Indikator Anomali iklim

Ada tiga indikator utama yang dapat digunakan sebagai petunjuk tentang kemungkinan terjadinya El Nino sekaligus prediksi tingkat kekeringan yang mungkin terjadi yaitu:

anomali suhu muka laut (sea surface temperature/SST) di Nino 3.4.
indeks osilasi selatan (Southern Oscillation Index).
angin pasat (trade wind).

Perkembangan ketiga indikator sampai dengan 3 April 2002 berturut-turut disajikan pada Gambar 1, 2, 3, dan 4.

Berdasarkan Gambar 1, 2, dan 3, terlihat bahwa sampai saat ini indikator anomali suhu muka laut masih di bawah 0,20C. Sementara menurut kriteria sementara Tim Pokja antisipasi anomali iklim, El Nino dengan intensitas lemah mulai terjadi apabila anomali suhunya lebih besar 0,5-1,50C selama enam bulan berturut-turut, dengan indeks osilasi selatan antara -10 sampai dengan -20 dengan kecenderungan negatif (rapid falling), dengan sebagian arah angin pasat berbalik ke arah Equador, sehingga di kawasan Indonesia tidak menerima curah hujan. Resume dari ketiga indikator kemungkinan terjadinya anomali iklim disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil perbandingan antara indikator terjadinya El Nino dengan kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda peluang terjadinya El Nino tahun 2002 dengan intensitas lemah sekalipun belum ada. Kesimpulan sementara tentang belum adanya tanda-tanda El Nino ini sejalan dengan fakta masih tingginya curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, Jakarta sendiri baru-baru ini juga menerima hujan yang cukup tinggi, sehingga sempat tergenang beberapa saat. Kalau demikian halnya, apakah relevan Bulog meminta untuk mengimpor beras secara berlebihan? Bagaimana pula dengan permintaan daerah untuk mendanai rehabilitasi saluran, mengantisipasi kekeringan secara berlebihan sementara tanda-tanda El Nino belum muncul. Kalaupun peluang terjadinya El Nino lemah sangat kecil, bagaimana dengan kemungkinan terjadinya pergeseran musim hujan dan kemarau serta dampaknya terhadap curah hujan?

Pergeseran Musim dan Perubahan Karakteristik Curah hujan.

Pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui secara kuantitatif pergeseran musim sebagai dampak anomali iklim El Nino, sehingga kalaupun terjadi El Nino, kita sudah dapat menyiapkan teknologi antisipasinya. Berdasarkan hasil analisis data curah hujan di beberapa sentra produksi pangan, maka dampak anomali iklim El Nino pada tiga macam kondisi yaitu El Nino kuat (tahun 1997), sedang (tahun 1994) dan lemah (tahun 1991) terhadap pergeseran musim hujan dan kemarau dan perubahan karakteristik curah hujan umumnya berbeda (Tabel 2).

Terlihat dari Tabel 2 bahwa musim kemarau berpeluang mengalami percepatan sampai dengan empat dasarian, demikian juga awal musim hujannya juga dapat mundur sampai dengan empat dasarian. Artinya, musim kemarau menjadi lebih lama sekitar 80 hari dibandingkan kondisi normalnya. Dengan kata lain, periode musim hujan akan mengalami pengurangan yang sama. Sedangkan penurunan curah hujan maksimum yang pernah terjadi mencapai 21 milimeter selama 21 dasarian (210 hari). Pergeseran musim dan penurunan curah hujan musim kemarau ini perlu diantisipasi agar risiko pertanian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dampaknya.

Mengingat dampak anomali iklim El Nino terhadap sektor pertanian sangat luas dan kompleks, maka diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk antisipasinya. Ada tiga pendekatan antisipasi kekeringan yang dapat dilakukan yaitu (1) pendekatan strategis (2) pendekatan taktis, dan (3) pendekatan operasional. Pendekatan strategis dapat dilakukan melalui identifikasi wilayah rawan kekeringan dan dampaknya terhadap pergeseran musim serta curah hujan.

Pendekatan taktis dapat diimplementasikan melalui peningkatan kemampuan prakiraan iklim utamanya curah hujan. Sedangkan pendekatan operasional dapat dilakukan melalui pengembangan panen hujan dan aliran permukaan. Implementasinya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan bekas galian C, alur sungai, cekungan alami untuk menampung air hujan dan aliran permukaan untuk kemudian dimanfaatkan pada musim kemarau. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, maka perlu ditopang sistem budidaya pertanian yang antisipatif terhadap kekeringan, sehingga penanggulangan kekeringan tidak bersifat sementara (ad hoc) melainkan melekat (built in) dengan sistem budidaya.

== Tulisan ini dimuat pada Harian Kompas tanggal 12 Mei 2002 ==

Bogor dan Jakarta "Ribut" soal Peraturan Daerah Penyangga

2007-11-15T12:25:00.000+07:00

Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah strategis Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) sebagai hinterland (daerah penyanga) bagi DKI Jakarta sebetulnya tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyangga. Ancaman terjadinya kembali banjir bandang di Jakarta dan sekitarnya, seperti terjadi pada Januari-Februari 2002, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan perencanaan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab daerah penyangga.

Hulu dan hilir

== Tulisan ini dimuat pada Harian Kompas tanggal 24 Desember 2002 ==